Jejak Digital yang Tak Pernah Lupa: Ketika Debat Capres 2019

Membuka Luka Lama Soal Kejujuran Publik.

Fatahillah313, Jakarta - Di panggung debat calon presiden Pilpres 2019, jutaan pasang mata menyaksikan adu gagasan, visi, dan narasi masa depan bangsa.

Namun di antara data ekonomi, geopolitik, dan janji kesejahteraan, terselip satu momen istimewa, ironis, sekaligus menohok kesadaran publik:

sebuah kisah tentang ijazah, kejujuran, dan cara kekuasaan dan integritas.
Bukan ijazahmu apa. Bukan adu ijazah sekarang ini. Bukan adu keterampilan. Adu skill.

Kalimat itu dilontarkan dengan nada lugas, seolah ingin menutup diskusi sebelum sempat dibuka.

Namun justru di situlah letak persoalannya.

Ketika seorang Anies Baswedan mengisahkan tentang seorang bupati yang diduga memiliki ijazah palsu, publik tak hanya mendengar sekadar lawakan.

Mereka menangkap pesan yang jauh lebih dalam:

bagaimana etika kekuasaan memaknai kejujuran.
Ada satu orang bupati yang rupanya diduga ijazahnya palsu.

Ini bupati. Bupati. Kemudian si bupati itu ditanyain, ‘Pak, ini benar Pak Bupati dulu ijazahnya palsu?’
Enggak.

Setahu saya asli, waktu dulu beli saya bilang minta yang asli.

Kalimat terakhir itulah yang membuat ruang debat menjadi hening, lalu debat mendadak riuh rendah.

Antara Lawakan, Ironi, dan Normalisasi Masalah Di satu sisi, pernyataan tersebut dibungkus seperti humor politik.

Sebuah kisah ringan di tengah debat serius.

Namun di sisi lain, ia memunculkan ironi yang pahit:

kejujuran diperlakukan sebagai lelucon, dan pelanggaran etika dianggap sekadar kesalahpahaman administratif.

Waktu dulu beli saya bilang minta yang asli.

Bagi publik yang kritis, kalimat ini bukan sekadar candaan.

Ia adalah simbol dari masalah yang lebih besar:

normalisasi praktek tidak jujur dalam birokrasi, seolah-olah kesalahan bisa dimaafkan asal diniatkan “baik”.

Anies, Jokowi, dan Dua Cara Pandang Kekuasaan Dalam konteks debat capres 2019, perbedaan pendekatan antara Anies Baswedan dan Joko Widodo terasa kontras.

Anies, yang kerap menekankan etika, meritokrasi, dan keadilan prosedural, berdiri di sisi narasi bahwa integritas adalah fondasi utama kepemimpinan.

Sementara kisah yang disampaikan Jokowi, sadar atau tidak, menunjukkan sudut pandang pragmatis yang menempatkan hasil dan jabatan di atas proses.

Debat ini pun bergeser dari sekadar adu program menjadi adu nilai:

Apakah pemimpin cukup dinilai dari kinerja?
Ataukah kejujuran dalam proses adalah syarat mutlak yang tak bisa ditawar?

Jejak Digital dan Ingatan Di era digital, tak ada pernyataan yang benar-benar hilang.

Potongan debat itu diputar ulang, dikutip, dianalisis, dan disimpan dalam ingatan masyarakat.

Jejak digital bekerja seperti cermin, memantulkan kembali ucapan elite kepada publik, bahkan bertahun-tahun kemudian.

Isu ijazah, yang berkali-kali dianggap remeh, ternyata menyentuh urat nadi kepercayaan publik.

Bukan karena masyarakat terobsesi pada gelar, melainkan karena ijazah adalah simbol kejujuran administratif dan moral.

Jika simbol itu rapuh, maka kepercayaan terhadap sistem ikut goyah.

Bukan Soal Kertas, Tapi Soal Etika Pada akhirnya, perdebatan ini bukan tentang selembar kertas bernama ijazah.

Ini tentang standar etika pejabat publik, tentang bagaimana kekuasaan memberi contoh, dan tentang pesan apa yang diwariskan kepada generasi berikutnya.

Jika dugaan pelanggaran dianggap sepele, jika kejujuran bisa ditertawakan, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar reputasi individu, melainkan martabat demokrasi itu sendiri.

Debat capres 2019 telah berlalu.

Namun jejak digitalnya tetap hidup, mengajukan pertanyaan yang belum tuntas dijawab: