Dalam sebuah diskusi yang dipandu jurnalis Dony De Keizer, dua tokoh senior, mantan Wakapolri Oegroseno dan budayawan Muhammad Sobary, menyampaikan pandangan tajam tentang arah institusi kepolisian, profesionalisme, hingga relasi kekuasaan negara.
Diskusi ini juga menyinggung pernyataan Ketua Penasihat Ahli Kapolri, Ito Sumardi, yang sebelumnya menyebut reformasi internal Polri telah berjalan dan tingkat kepercayaan publik meningkat signifikan.
Diskusi ini juga menyinggung pernyataan Ketua Penasihat Ahli Kapolri, Ito Sumardi, yang sebelumnya menyebut reformasi internal Polri telah berjalan dan tingkat kepercayaan publik meningkat signifikan.
Video Diskusi
“Keras! Oegroseno Blak-blakan Singgung Jokowi: Saya Tidak Terima Itu, Karena Polri Diobok-obok”
Reformasi Polri: Antara Data Kepercayaan dan Kritik Internal
Dalam pembukaan diskusi, host mengangkat klaim bahwa reformasi Polri pasca peristiwa besar di akhir Agustus berhasil meningkatkan kepercayaan publik, dari kisaran 30 persen menjadi di atas 70 persen menurut beberapa lembaga survei.
Namun bagi Oegroseno, reformasi tidak cukup diukur dari angka.
Menurutnya, masalah mendasar justru terletak pada:
Ia mencontohkan fenomena pemilik sertifikat tanah yang sah tetapi bisa menjadi tersangka tanpa verifikasi kuat terhadap laporan pihak pelapor.
Pesan utamanya:
Dalam pembukaan diskusi, host mengangkat klaim bahwa reformasi Polri pasca peristiwa besar di akhir Agustus berhasil meningkatkan kepercayaan publik, dari kisaran 30 persen menjadi di atas 70 persen menurut beberapa lembaga survei.
Namun bagi Oegroseno, reformasi tidak cukup diukur dari angka.
Menurutnya, masalah mendasar justru terletak pada:
- Tumpang tindih peraturan internal (Perkap)
- Penegakan hukum yang tidak konsisten
- Lemahnya kualitas analisis penyidikan
- Potensi kriminalisasi dalam kasus pertanahan
Ia mencontohkan fenomena pemilik sertifikat tanah yang sah tetapi bisa menjadi tersangka tanpa verifikasi kuat terhadap laporan pihak pelapor.
Pesan utamanya:
Reformasi harus dimulai dari audit menyeluruh terhadap regulasi internal Polri.
Pendidikan Polisi: Akar Profesionalisme yang Terabaikan
Salah satu kritik paling sistematis yang disampaikan adalah soal pendidikan.
Oegroseno mengusulkan:
Tujuannya jelas:
Salah satu kritik paling sistematis yang disampaikan adalah soal pendidikan.
Oegroseno mengusulkan:
- SPN ditingkatkan menjadi Sekolah Tinggi Polisi Negara
- Pendidikan brigadir menjadi pendidikan tinggi 3 tahun
- Kurikulum hukum diperkuat sejak awal
- Jalur karier berbasis kompetensi akademik, bukan sekadar struktural
Tujuannya jelas:
Menyetarakan kapasitas polisi dengan jaksa, hakim, dan advokat dalam sistem peradilan pidana.
Penegak hukum harus sejajar level ilmunya,
tegasnya.
Pernyataan Paling Keras: “Saya Tidak Terima Polri Diobok-obok”
Momen paling tajam muncul ketika pembahasan menyentuh dinamika kekuasaan.
Oegroseno secara terbuka menyatakan:
Saya tidak terima Polri diobok-obok oleh Presiden.
Ia menilai intervensi dalam pergantian pimpinan atau pola promosi yang melompati senioritas merusak sistem meritokrasi yang selama ini menjadi tradisi di tubuh kepolisian.
Dalam perspektifnya, presiden seharusnya:
Pernyataan ini secara implisit mengkritik era kepemimpinan Joko Widodo.
Dalam perspektifnya, presiden seharusnya:
- Memberi arah strategis saja
- Tidak masuk pada dinamika internal organisasi
- Menghormati mekanisme profesional di dalam institusi
Pernyataan ini secara implisit mengkritik era kepemimpinan Joko Widodo.
Sobary: Bahaya Polisi Menjadi Instrumen Kekuasaan
Jika Oegroseno berbicara dari perspektif struktural, Muhammad Sobary menyoroti sisi moral dan karakter bangsa.
Menurutnya:
Jangan sampai polisi menjadi under deal, menjadi instrumen politik bagi kekuasaan.Itu penghinaan.
Sobary menegaskan bahwa problem utama bukan pada individu, tetapi pada sistem yang memungkinkan aparat tidak bekerja berdasarkan gagasan dan aturan, melainkan loyalitas kekuasaan.
Ia menekankan pentingnya:
- Profesionalisme berbasis sistem
- Struktur yang kuat, bukan figur kuat
- Polisi yang melayani masyarakat, bukan kekuasaan
Menuju Polisi Ideal: Sistem, Bukan Figur
Keduanya sepakat bahwa polisi ideal tidak bisa dibangun dari harapan pada individu hebat.
Yang dibutuhkan:
- Standar sistemik yang konsisten
- Reformasi pendidikan
- Penguatan Propam (bahkan diusulkan dipimpin jenderal bintang tiga)
- Rasio personel yang realistis (satu desa satu polisi)
- Kesejahteraan yang layak untuk menekan stres dan penyimpangan
Oegroseno bahkan menyebut angka kebutuhan sekitar 650 ribu personel untuk pelayanan optimal.
Pesan untuk Presiden Prabowo Subianto
Menutup diskusi, keduanya menyampaikan pesan jika berhadapan langsung dengan Presiden.
Oegroseno:
Sobary:
Menutup diskusi, keduanya menyampaikan pesan jika berhadapan langsung dengan Presiden.
Oegroseno:
- Lakukan penyegaran kepemimpinan jika masa jabatan terlalu lama
- Berikan penghargaan bagi pimpinan lama
- Kembalikan sistem meritokrasi
Sobary:
- Hormati manusia dalam institusi
- Jangan jadikan Polri alat politik
- Bangun profesionalisme berbasis kehormatan
Relasi Emosional: “Benci Tapi Rindu”
Diskusi juga menyinggung realitas psikologis masyarakat terhadap polisi.
Polri adalah:
- Dibutuhkan sebagai pelindung
- Namun sering menjadi sasaran kritik akibat perilaku oknum
Relasi ini disebut seperti
Hubungan asmara: benci tapi rindu
Itulah sebabnya, reformasi bukan hanya soal struktur, tetapi soal kepercayaan publik jangka panjang.
Kesimpulan: Momentum atau Peringatan?
Diskusi ini bukan sekadar kritik, melainkan alarm dari dalam sistem.
Intinya:
Jika tidak, kepercayaan yang naik bisa kembali runtuh.
Diskusi ini bukan sekadar kritik, melainkan alarm dari dalam sistem.
Intinya:
- Reformasi harus menyentuh akar: pendidikan, regulasi, meritokrasi
- Institusi harus steril dari tarik-menarik politik
- Profesionalisme adalah fondasi legitimasi Polri di mata publik
Jika tidak, kepercayaan yang naik bisa kembali runtuh.
(as)
#ReformasiPolri #Oegroseno #MuhammadSobary #PolriProfesional #Meritokrasi #PolitikDanPolri #KepercayaanPublik #Kapolri #IndonesiaUpdate #MajalahOnline
