11 Juta Kartu BPJS “Mati” Mendadak: Rakyat Panik, Pemerintah Panas, Data Dipertanyakan

Gelombang Panik di Awal Februari 

Fatahillah313, Jakarta - Awal Februari 2026 menjadi hari yang mengejutkan bagi jutaan warga Indonesia. 

Tanpa peringatan personal, sekitar 11 juta kepesertaan BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran) resmi dinonaktifkan mulai 1 Februari 2026.

Kebijakan ini berdampak langsung pada masyarakat miskin dan rentan, mereka yang selama ini iurannya dibayarkan oleh pemerintah melalui skema PBI atau KIS (Kartu Indonesia Sehat).

Di berbagai daerah, warga baru mengetahui status kepesertaan mereka “mati” ketika hendak berobat. 

Tidak sedikit yang sedang menjalani terapi rutin, termasuk pasien cuci darah, kanker, dan talasemia.

Situasi pun mendadak ricuh.


Depok: Antrean Panjang dan Wajah Cemas 

Di kantor BPJS Kota Depok, kawasan GDC, antrean mengular sejak pagi. 

Puluhan warga berdatangan setelah bantuan Universal Health Coverage (UHC) dihentikan.

Sebagian besar datang dengan satu pertanyaan: 

Mengapa kartu kami tidak bisa digunakan?

Seorang ibu mengaku baru mengetahui kartunya nonaktif saat hendak berobat.

Mulai kemarin pas berobat enggak bisa digunain. Mati,

ujarnya pelan.

Akhirnya saya mandiri.

Pilihan menjadi peserta mandiri tentu bukan keputusan ringan. 

Di tengah kondisi ekonomi yang tak selalu stabil, iuran bulanan menjadi beban tambahan.

Nada kebingungan dan pasrah terdengar dari banyak warga. 

Mereka bukan menolak kebijakan, tetapi mempertanyakan cara pelaksanaannya.


Semarang: Pasien Kronis Terancam Terhenti Perawatan 

Di Semarang dan Ungaran, keresahan serupa terjadi. 

Seorang warga mengisahkan ayahnya yang rutin kontrol ke rumah sakit swasta.

Sabtu lalu masih bisa berobat di Puskesmas. 

Namun saat hendak kontrol lanjutan dan rujukan MRI, sistem menyatakan kepesertaan sudah nonaktif.

Takutnya kalau dikenai biaya kan mahal. Bapak tiap bulan kontrol,

ujarnya.

Ia harus bolak-balik ke kantor BPJS Ungaran, lalu dirujuk ke Dinas Kesehatan Pandanaran. Birokrasi berlapis di tengah kondisi medis yang tak bisa menunggu.

Bagi pasien kronis, jeda layanan bukan sekadar administratif. 

Ia bisa berarti kemunduran kondisi kesehatan.


Dasar Kebijakan: Relokasi Kuota dan Pemutakhiran Data 

Penonaktifan massal ini merujuk pada Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 tentang pemutakhiran data peserta PBI.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan melakukan relokasi kuota agar lebih tepat sasaran.

Data bersumber dari Data Terpadu Sosial (DTS), diperbarui berdasarkan usulan bupati dan wali kota setiap bulan. 

Setelah diverifikasi dan divalidasi, alokasi PBI ditetapkan ulang.

Alasannya:

• Ada peserta lama yang dinilai sudah masuk desil ekonomi tinggi.
• Sebagian dianggap memiliki aset dan tidak lagi layak menerima bantuan.

Namun, pelaksanaan kebijakan dalam skala masif dan serentak tanpa notifikasi personal memicu kegaduhan.


DPR Turun Tangan: Rapat Darurat 9 Februari 2026 

Kritik keras mengalir deras. 

Pada 9 Februari 2026, pemerintah dan DPR menggelar rapat darurat.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafirah, menyoroti lemahnya sosialisasi.

Masyarakat tiba-tiba datang ke rumah sakit untuk cuci darah atau transfusi, ternyata kepesertaannya dinonaktifkan. 

Apakah tidak diberitahu dulu?

Menurutnya, prosedur cut-off seharusnya memiliki SOP yang jelas, termasuk pemberitahuan kepada peserta.

Hasil rapat menetapkan masa transisi 3 bulan (Februari–April 2026). 

Selama periode ini:

• Seluruh layanan kesehatan peserta yang dinonaktifkan tetap dijamin.
• Pemerintah tetap membayar pembiayaan.
• Kementerian Sosial, BPS, dan Kementerian Kesehatan melakukan validasi ulang data.

Mensos menegaskan bahwa pasien dengan penyakit kronis seperti cuci darah tidak boleh ditolak rumah sakit, dan pembiayaan tetap ditanggung pemerintah.


Persoalan Sesungguhnya: Uang atau Data? 

Sejumlah pengamat kebijakan publik menilai polemik ini bukan soal kekurangan anggaran, melainkan persoalan klasik: 

Kekacauan data dan lemahnya mitigasi risiko.

Indonesia masih bergulat dengan dua masalah mendasar:

1. Exclusion Error – Orang miskin justru dikeluarkan dari daftar bantuan.
2. Inclusion Error – Orang mampu tetap tercatat sebagai penerima.

Ketika pembersihan data dilakukan sekaligus dalam jumlah besar tanpa notifikasi personal, risiko sosialnya tinggi.

Menonaktifkan kartu pasien yang sedang menjalani kemoterapi atau hemodialisis bukan sekadar kesalahan administratif. 

Itu menyentuh wilayah etika kemanusiaan.


Krisis Kepercayaan Publik 

Bagi masyarakat, jaminan kesehatan adalah bentuk nyata kehadiran negara. 

Ketika kartu mendadak “mati”, yang ikut tergerus bukan hanya akses layanan, tetapi juga rasa aman.

Pertanyaannya kini:

• Mengapa tidak ada pemberitahuan personal sebelum penonaktifan?
• Mengapa tidak dibuat sistem transisi otomatis tanpa memutus layanan aktif?
• Mengapa mitigasi risiko untuk pasien kronis tidak disiapkan sejak awal?

Kebijakan sosial berskala nasional memerlukan bukan hanya ketepatan data, tetapi juga kepekaan sosial.


Antara Validasi dan Validitas Kemanusiaan 

Pemerintah kini berpacu dengan waktu untuk memperbaiki validasi data. 

Namun luka sosial sudah terlanjur terasa.

Pembersihan data memang penting demi keadilan distribusi bantuan. 

Tetapi dalam isu kesehatan, yang dipertaruhkan bukan sekadar angka dalam sistem, melainkan nyawa manusia.

Jika reformasi data ingin berhasil, ia harus berdiri di atas tiga pilar:

1. Transparansi
2. Sosialisasi menyeluruh
3. Perlindungan tanpa jeda bagi pasien rentan

Tanpa itu, setiap pembaruan akan selalu melahirkan kegaduhan.


Tiga Bulan yang Menentukan 

Masa transisi tiga bulan menjadi ujian besar. 

Apakah pemerintah mampu memperbaiki basis data tanpa mengorbankan rasa aman rakyat?

Atau justru krisis ini akan menjadi preseden buruk dalam tata kelola jaminan sosial?

Sebelas juta kartu mungkin sekadar angka dalam laporan. 

Namun di baliknya ada jutaan cerita, harapan, dan perjuangan hidup yang tak boleh terputus hanya karena sistem belum siap.

(as)

#BPJSMatiMendadak #11JutaPBI #KrisisBPJS2026 #JaminanKesehatan #ExclusionError #InclusionError #RakyatResah #Transisi3Bulan #KebijakanPublik #DataSosial