Rencana TNI ke Gaza Ditolak Hamas: “Kami Tak Butuh Pasukan Asing”


Fatahillah313, Jakarta - Wacana pengiriman pasukan TNI ke Jalur Gaza menuai respons tegas dari pimpinan Hamas. 
Di tengah sorotan internasional terhadap konflik yang belum mereda, pernyataan ini menjadi sinyal keras bahwa dinamika politik dan keamanan Palestina jauh lebih kompleks dari sekadar pengiriman pasukan perdamaian.

Seorang pejabat senior Hamas, Osama Hamdan, menegaskan bahwa rakyat Palestina tidak membutuhkan pengawasan atau penjagaan dari pihak luar, termasuk dari Indonesia.


Tegas: Palestina Tak Butuh “Penjaga” Asing 

Dalam pernyataan yang dikutip dari kanal Al Jazeera Mubasher, Hamdan menyampaikan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah Indonesia.
Kami telah memberitahukan kepada semua pihak, termasuk pemerintah Indonesia, bahwa kami, rakyat Palestina, tidak membutuhkan pengawasan atau penjagaan pihak luar.

Bagi Hamas, kehadiran pasukan asing di wilayah Gaza berpotensi dimaknai sebagai bentuk baru intervensi. 
Bahkan, Hamdan mengingatkan bahwa skenario terburuk yang bisa terjadi adalah pasukan internasional justru bertindak layaknya kekuatan pendudukan baru.

Ia menekankan bahwa tidak ada warga Palestina yang akan menerima keberadaan pasukan yang dianggap menggantikan kehendak rakyat atau menjadi perpanjangan tangan kekuatan pendudukan.

Pernyataan ini memperlihatkan sensitivitas tinggi atas isu kedaulatan dan harga diri nasional Palestina - sesuatu yang selama puluhan tahun menjadi inti perjuangan mereka.


Jika Tetap Datang, Jangan Campuri Urusan Internal 

Meski menolak gagasan pengawasan asing, Hamdan membuka satu kemungkinan: 
Bila komunitas internasional tetap memutuskan mengirim pasukan, maka mandatnya harus jelas dan terbatas.

Ia merujuk pada keputusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait pembentukan pasukan internasional.

Namun, menurutnya, pasukan tersebut seharusnya tidak ditempatkan di jantung wilayah Gaza. 
Mereka diminta berada di perbatasan dengan satu tujuan utama: 
Mencegah agresi lanjutan dari Israel.
Biarkan pasukan tersebut ditempatkan di perbatasan untuk mencegah musuh melanjutkan agresinya terhadap rakyat kami, mencegah pelanggaran gencatan senjata, dan mencegah setiap tindakan pendudukan atau serangan lebih lanjut di Jalur Gaza.
Pesan ini jelas: 
Bukan sebagai pengendali internal Gaza, melainkan sebagai penyangga eksternal yang mencegah eskalasi.
BACA JUGA:


Laporan Penempatan Pasukan Indonesia di Gaza Selatan 

Sementara itu, laporan dari media Inggris The Guardian mengutip siaran radio publik Israel yang menyebutkan adanya rencana penunjukan lokasi strategis bagi pasukan Indonesia.
Lokasi tersebut disebut berada di antara Rafah dan Khan Younis, di wilayah selatan Jalur Gaza.
Penempatan ini dinilai strategis karena relatif lebih aman, namun tetap dekat dengan perbatasan. 
Dengan posisi tersebut, pasukan internasional, termasuk dari Indonesia, dapat menjalankan fungsi pengawasan dan pencegahan agresi tanpa terlalu masuk ke dinamika politik internal Gaza.

Namun hingga kini, belum ada penjelasan resmi detail dari pemerintah Indonesia terkait mandat, waktu penempatan, maupun kerangka hukum yang akan digunakan.


Diplomasi Indonesia di Tengah Dilema 

Indonesia selama ini dikenal sebagai salah satu pendukung kuat perjuangan Palestina di forum internasional. 
Solidaritas terhadap Palestina juga memiliki basis kuat di masyarakat Indonesia.

Namun, pengiriman pasukan ke wilayah konflik aktif bukanlah perkara sederhana.

Ada tiga dilema besar yang membayangi:
    1. Mandat Internasional – Apakah penempatan tersebut benar-benar di bawah payung resolusi resmi PBB?
    2. Keamanan Pasukan – Gaza adalah wilayah konflik aktif dengan risiko tinggi.
    3. Legitimasi Politik – Apakah kehadiran pasukan akan diterima rakyat Palestina atau justru menimbulkan resistensi?

Pernyataan Hamas menjadi faktor krusial. 
Tanpa penerimaan dari otoritas de facto di Gaza, kehadiran pasukan asing bisa berujung pada ketegangan baru.


Gaza: Antara Perlindungan dan Kedaulatan 

Persoalan Gaza bukan semata soal keamanan, tetapi juga kedaulatan dan harga diri bangsa. 
Dalam sejarah konflik panjang Palestina–Israel, kehadiran aktor luar kerap memicu polemik baru.

Bagi Hamas, kehadiran pasukan asing berpotensi dianggap sebagai bentuk pengawasan atas rakyat Palestina, bukan perlindungan.

Sebaliknya, bagi sebagian pihak internasional, pasukan multinasional bisa menjadi mekanisme penahan konflik dan penjamin gencatan senjata.

Di sinilah perdebatan itu menguat: 
Apakah pengiriman pasukan adalah solusi, atau justru membuka babak persoalan baru?


Diplomasi Harus Lebih dari Sekadar Simbol 

Indonesia berada pada posisi sensitif. 
Dukungan moral dan politik terhadap Palestina adalah komitmen lama. 
Namun, langkah konkret seperti pengiriman pasukan harus mempertimbangkan mandat hukum, kesiapan militer, serta penerimaan dari pihak yang akan dilindungi.

Pernyataan Osama Hamdan menjadi pengingat bahwa solidaritas internasional harus selaras dengan kehendak rakyat Palestina sendiri.

Sebab dalam konflik yang panjang dan penuh luka ini, satu hal yang tak boleh diabaikan adalah suara mereka yang hidup langsung di tengah puing-puing Gaza.


(as)
#Gaza #Palestina #IndonesiaUntukPalestina #TNI #Hamas #KonflikTimurTengah #DiplomasiIndonesia #SolidaritasPalestina