Jokowi Sebut “Orang Besar” di Balik Isu Ijazah, Susno Duadji Ingatkan: Jangan Membuat Gaduh

Isu lama soal keabsahan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali mencuat. 

Fatahillah313, Jakarta - Kali ini, polemik tersebut mendapat energi baru setelah Jokowi secara terbuka menyebut adanya “orang besar” dan operasi politik di balik berulangnya tudingan ijazah palsu yang diarahkan kepadanya. 

Pernyataan itu segera memantik respons dari berbagai kalangan, termasuk mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Susno Duadji, yang mengingatkan agar isu tersebut tidak digiring menjadi kegaduhan nasional.


Pernyataan Jokowi " Ada Operasi Politik dan Tokoh Besar" 

Dalam wawancara eksklusif di program khusus Kompas TV, Joko Widodo secara tegas menyatakan bahwa tudingan ijazah palsu bukanlah isu biasa. 

Menurutnya, ada operasi politik terencana dan pihak-pihak berkepentingan yang sengaja memainkan isu tersebut untuk menjatuhkan reputasi dan kredibilitasnya sebagai mantan kepala negara.

“Ini bukan isu akademik, ini isu politik,” kira-kira menjadi benang merah pernyataan Jokowi. 

Ia bahkan menyebut adanya tokoh besar yang berada di balik narasi tersebut, meski tidak menyebut nama secara eksplisit. 

Sikap Jokowi kali ini dinilai lebih terbuka dibanding sebelumnya, yang cenderung memilih diam atau menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme hukum.

Tak berhenti di situ, Jokowi juga menantang para penuduh untuk membuktikan klaim ijazah palsu di pengadilan. 

Ia menyatakan siap menunjukkan ijazah aslinya dalam forum hukum yang sah, menegaskan bahwa kebenaran seharusnya diuji melalui proses hukum, bukan opini liar.


Respons Susno Duadji, Akhiri Isu “Orang Besar” 

Menanggapi pernyataan Jokowi tersebut, mantan petinggi Polri Susno Duadji menyampaikan pesan yang bernada menenangkan. 

Ia berharap Presiden Jokowi dapat mengakhiri narasi tentang “orang besar” agar tidak menimbulkan kegaduhan politik yang berkepanjangan.

Mudah-mudahan Pak Jokowi mendengar bahwa isu politik yang dilemparkan tentang orang gede itu tolong untuk segera diakhiri,

ujar Susno.

Menurutnya, penyebutan aktor besar tanpa kejelasan identitas berpotensi memunculkan spekulasi, prasangka, bahkan konflik politik baru. 

Susno menegaskan bahwa Jokowi adalah seorang negarawan yang tidak memiliki niat membuat kegaduhan, namun tetap mengingatkan bahwa setiap pernyataan presiden memiliki dampak luas di tengah masyarakat.

Jangan sampai dikatakan Pak Jokowi membuat gaduh. Saya yakin beliau tidak bertujuan seperti itu, beliau seorang negarawan,

lanjut Susno.

Pernyataan Susno mencerminkan kekhawatiran sebagian kalangan bahwa polemik ijazah, jika terus digulirkan tanpa kejelasan hukum, justru akan menggerus kepercayaan massarakat terhadap institusi negara dan memperlebar polarisasi politik.

Adu Argumen: Roy Suryo dan PSI Turut Bersuara

Di sisi lain, Roy Suryo dan pihak-pihak yang selama ini mempertanyakan keabsahan ijazah Jokowi menegaskan bahwa mereka tidak sedang menjalankan operasi politik, melainkan mengajukan pertanyaan berbasis data dan arsip akademik.

Bagi Roy Suryo cs, isu ijazah bukan perkara suka atau tidak suka terhadap Jokowi, melainkan soal standar verifikasi pejabat publik. 

Dalam negara demokrasi, pertanyaan atas latar belakang pendidikan presiden adalah sah dan dilindungi konstitusi, selama disampaikan melalui jalur hukum dan ilmiah.

Masalah muncul ketika kritik tersebut dibalas dengan narasi besar seperti “orang besar” dan “operasi politik”, tanpa disertai bukti terbuka. 

Roy Suryo cs menilai framing semacam itu justru mengaburkan substansi dan berpotensi membungkam kritik dengan stigma politik.

Tantangan Pengadilan: Tepat, Tapi Terlambat?

Jokowi memang menyatakan siap menunjukkan ijazahnya di pengadilan dan menantang para penuduh untuk membuktikan klaim mereka secara hukum. 

Namun bagi pihak kritis, langkah ini dinilai terlambat dan reaktif.

Jika sejak awal dokumen akademik ditampilkan secara terbuka dan diverifikasi secara independen, polemik ini diyakini tidak akan berlarut-larut. 

Transparansi sejak awal justru akan mematikan isu, bukan memperpanjangnya.

Di sinilah kritik Roy Suryo cs menjadi tajam: 

mengapa dokumen publik harus menunggu tekanan politik untuk dibuka?

Narasi “Orang Besar”: Senjata Politik atau Bumerang?

Penyebutan “orang besar” tanpa identifikasi jelas dinilai lebih berbahaya dibanding tudingan ijazah itu sendiri. Narasi ini membuka ruang tafsir: 

siapa orang besar itu? Oligarki? Lawan politik? Elite lama? Atau sekadar asumsi?

Susno Duadji mengingatkan bahwa narasi semacam ini dapat menjadi bumerang politik, karena publik justru akan bertanya: 

jika benar ada orang besar, mengapa tidak diproses hukum? Dan jika tidak, mengapa disebutkan?

Dalam demokrasi dewasa, klaim besar harus dibarengi bukti besar.

Negara Butuh Ketenangan, Bukan Kegaduhan

Posisi Susno Duadji dan Roy Suryo cs pada dasarnya bertemu di satu titik: 

selesaikan isu ijazah dengan data, hukum, dan transparansi, bukan dengan narasi politik yang menggiring emosi publik.

Isu ini seharusnya menjadi pelajaran penting bahwa pejabat publik, termasuk presiden, tidak cukup hanya mengandalkan legitimasi politik, tetapi juga legitimasi administratif dan akademik yang terbuka untuk diuji.

Jika kebenaran memang berpihak pada data, maka pengadilan dan verifikasi independen akan mengakhiri polemik. 

Namun selama narasi lebih dominan daripada bukti, isu ini akan terus hidup bukan karena “orang besar”, melainkan karena ketertutupan itu sendiri.


(as)
#SusnoDuadji #RoySuryo #IjazahJokowi #KritikPresiden #TransparansiPublik
#HukumDanData #DemokrasiKritis #StopGaduhPolitik