Diterima Polda Metro Jaya, Mikhael Sinaga Laporkan Kebohongan Andi Azwan, "Klaim Scan Ijazah Asli”

Fatahillah313, Jakarta - Babak baru polemik klaim “scan ijazah asli” Presiden Joko Widodo resmi dimulai. Kamis, 18 Desember 2025, aktivis publik Mikhael Sinaga secara resmi melaporkan Andi Azwan dan Josua Sinambela ke Polda Metro Jaya. 

Laporan tersebut diterima, menandai eskalasi serius dari perdebatan wacana menuju ranah hukum pidana.

Bagi Mikhael, ini bukan sekadar laporan pribadi. Ini adalah tuntutan akuntabilitas publik atas klaim yang disiarkan secara luas di televisi nasional dan media digital, klaim yang, menurutnya, telah menyesatkan jutaan warga negara.

Klaim AndiAzwan, dan Konsekuensi Hukum 

Pangkal perkara berawal dari acara Rakyat Bersua di iNews TV pada 25 November 2025, ketika Andi Azwan dan Josua Sinambela secara terbuka menyatakan memiliki scan ijazah asli Presiden Joko Widodo. 

Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan audiens studio, disiarkan langsung, dan kemudian diputar ulang di berbagai platform digital.

Namun yang terjadi di panggung justru memperlihatkan kontradiksi terbuka. 

Kedua terlapor saling membantah soal asal-usul dokumen yang mereka klaim. 

Tidak ada kejelasan sumber, tidak ada penjelasan teknis, dan tidak ada pembuktian otentik, yang ada justru pertengkaran verbal di depan kamera.


Bagi Mikhael Sinaga, momen itulah titik krusial.

Kami menonton langsung, menunggu berjam-jam, dan yang kami terima adalah klaim tanpa dasar. Itu bukan diskusi ilmiah. Itu pembohongan publik,

tegas Mikhael.

Fakta Kunci: 

Polda Metro Jaya menyatakan bahwa Ijazah Asli ijazah asli (analog) Presiden Joko Widodo telah disita dan disegel sejak Juli 2025. Landasan hukum laporan ini menjadi kuat setelah pernyataan Rismon Sianipar, hal ini di ungkap dalam gelar perkara, penyidik.

Artinya, secara logika hukum dan prosedur penyidikan:

• Ijazah asli berada dalam penguasaan penyidik
• Tidak mungkin dipinjam, dipindai, atau ditampilkan oleh pihak luar
• Klaim “scan ijazah asli” pada November 2025 menjadi patut diduga tidak benar

Kalau barangnya ada di Polda sejak Juli, bagaimana mungkin November ada yang memindai dan memamerkannya?

ujar Mikhael.


Laporan Diterima, bukan sekadar formalitas 

Berbeda dari sejumlah laporan serupa yang sebelumnya ditolak, laporan Mikhael diterima secara resmi oleh Polda Metro Jaya. 

Alasannya kuat pelaporan jelas: laporan ini memiliki peristiwa awal yang konkret, waktu kejadian jelas, saksi hadir di lokasi, dan bukti siaran publik tersedia.

Mikhael juga menyatakan akan menghadirkan saksi tambahan, termasuk Lisa Sulistia, yang berada di lokasi dan memiliki dokumentasi pendukung.

Kalau tidak ada unsur pidana, laporan ini tidak mungkin diterima. Negara hukum bekerja dengan logika, bukan opini,

ujarnya.


Bukan Membungkam, Tapi Menguji Kejujuran 

Mikhael menegaskan, laporan ini bukan upaya membungkam kritik, melainkan memisahkan kritik sah dari klaim palsu. Ia menekankan perbedaan antara:

• Analisis
• Penelitian
• Pendapat kritis

dengan:

• Mengklaim kepemilikan dokumen yang tidak dimiliki
• Menyebarkan informasi yang belum terverifikasi
• Menciptakan kegaduhan nasional tanpa bukti

Kalau punya, buktikan. Kalau tidak punya, katakan tidak punya. Jangan bermain di wilayah abu-abu yang menipu publik.

Teknologi Tak Bisa Dibohongi 

Salah satu poin terkuat dalam laporan ini adalah kemudahan pembuktian digital. 

Menurut Mikhael dan Rismon Sianipar, penyidik hanya perlu:

• Meminta file scan yang diklaim
• Memeriksa metadata
• Melacak riwayat edit

Satu menit selesai. Metadata tidak bisa berbohong,

kata Rismon.

Jika terbukti manipulasi atau rekayasa dokumen elektronik, maka perkara dapat berkembang ke pasal-pasal dengan ancaman hingga 10 tahun penjara.

Kedepankan Moral kepada Rakyat Indonesia 

Mikhael menyebut klaim scan ijazah asli sebagai “kebohongan” yang belum dibayar oleh para terlapor.

Mereka membuat klaim besar, lalu setelahnya lepas tangan. Tidak ada klarifikasi, tidak ada pertanggungjawaban.

Baginya, ini bukan hanya soal Jokowi, melainkan soal etika berbicara, terutama di media arus utama.

Preseden Penting bagi Demokrasi Dewasa 

Kasus ini berpotensi menjadi preseden nasional: bahwa siapa pun, aktivis, narasumber, relawan, atau tokoh publik, tidak kebal dari konsekuensi hukum ketika menyebarkan klaim faktual yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Kita butuh demokrasi yang berani, tapi juga jujur,

tegas Mikhael.

Menutup pernyataannya di Polda Metro Jaya, Mikhael menyebut tanggal 18 Desember 2025 sebagai “Hari Kejujuran Pendidikan Nasional”, sebuah simbol bahwa integritas akademik dan kebenaran faktual bukan bahan permainan politik.

Satu pesan yang ia tekankan:

Berani jujur itu hebat. Berani jujur itu keren.

(as)
#MikhaelSinaga #LaporanDiterima #UjiKejujuranPublik #StopHoaks #NegaraHukum #MetadataTakBohong