Ahli Forensik Reza Indragiri: Kasus Ijazah Jokowi Berpotensi Berakhir di Penjara—Jika Fairness Gagal Ditegakkan

Fatahillah313, Jakarta - Perdebatan seputar keaslian ijazah Presiden Joko Widodo telah bergerak jauh melampaui diskursus akademik. Ia kini memasuki fase paling krusial: 

wilayah hukum pidana, dengan segala konsekuensi sosial, politik, dan psikologis yang mengikutinya. 

Di titik inilah, Reza Indragiri Amriel, pakar psikologi forensik, mengajukan peringatan keras, bukan sebagai provokator, melainkan sebagai pengingat atas rapuhnya keadilan bila proses hukum kehilangan fairness.

Dalam sejumlah forum diskusi publik, Reza tidak secara serampangan menuduh siapa pun akan dipenjara. Namun, ia juga tidak menutup mata terhadap satu kemungkinan paling ekstrem dalam sistem hukum: 

ketika perkara sudah menjadi litigasi, selalu ada kursi terdakwa, dan di ujungnya, potensi kursi terpidana.

Kalau perkara ini masuk persidangan, maka secara sistemik akan ada orang yang duduk sebagai terdakwa. Dan jika hakim menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, status itu berubah menjadi terpidana. Itu logika hukum yang tak bisa dihindari,

ujar Reza.


Dari Diskursus Ilmiah ke Jerat Pidana 

Menurut Reza, titik balik paling berbahaya dalam kasus ijazah Jokowi justru terjadi ketika perdebatan ilmiah, yang seharusnya cair, terbuka, dan nondogmatis, ditarik ke ranah pidana. 

Ia menyebut fase ini sebagai fase “horor epistemik”, yakni kondisi ketika ilmuwan, peneliti, atau pengkritik data berhadapan dengan ancaman kriminalisasi.

Saya tidak sedang meramal siapa masuk penjara. Tapi sebagai manusia, saya tidak bisa menutup mata terhadap imajinasi horor: bagaimana jika ilmuwan dipenjara hanya karena memperdebatkan data?

Di sinilah Reza mengingatkan bahaya jangka panjangnya: trauma kolektif di kalangan ilmuwan, yang dapat membuat riset dan kritik ilmiah lumpuh oleh rasa takut.

Pelajaran Kunci dari Kasus OJ Simpson Untuk menjelaskan kerangka berpikirnya, Reza mengajak publik belajar dari satu preseden besar dunia hukum modern: 

kasus OJ Simpson (1995) di Amerika Serikat. Sebuah perkara pembunuhan dengan bukti forensik kuat, namun berakhir dengan vonis bebas.

Menurut Reza, ada tiga pelajaran fundamental dari kasus tersebut yang sangat relevan bagi polemik ijazah Jokowi.

1. Hakim Tidak Boleh Apriori terhadap Ilmu 

Dalam perkara OJ Simpson, hakim dan juri tidak menelan mentah-mentah hasil uji forensik polisi. Mereka membuka ruang cross examination, memungkinkan pihak terdakwa menghadirkan uji tanding ilmiah.

Hasilnya mengejutkan: bukti dinyatakan 3C:

• Compromised (terganggu),
• Corrupted (rusak),
• Contaminated (terkontaminasi).

Vonis bebas pun dijatuhkan.

Kualitas putusan hakim justru terlihat dari sejauh mana ia memahami, mengkritisi, dan mensintesis ilmu non-hukum di ruang sidang,

tegas Reza.

Ia mempertanyakan kesiapan hakim di Indonesia yang secara kurikulum hanya mempelajari psikologi, digital forensik, atau telematika dalam porsi sangat terbatas, namun harus memutus perkara berbasis disiplin ilmu tersebut.

2. Fairness atas Akses Barang Bukti 

Reza menekankan bahwa keadilan bukan hanya soal hasil, melainkan akses yang setara.

Dalam konteks ijazah Jokowi, ia menyoroti klaim bahwa satu ijazah dinyatakan identik dengan 13 ijazah pembanding. 

Menurutnya, logika ilmiah tidak boleh berhenti pada analogi.

Jika satu plus 13 objek diuji oleh laboratorium negara, maka demi fairness, terdakwa harus diberi hak yang sama untuk menguji satu plus 13 objek itu. Semua harus dibuka, bukan sekadar diperlihatkan dari jauh.

Tanpa akses penuh, memegang, menguji, melakukan pemeriksaan tandingan, proses itu, menurut Reza, bukan uji saintifik, melainkan sekadar demonstrasi visual yang nihil nilai pembuktian.

Hak Terdakwa Menguji 13 Ijazah Pembanding: Jantung Fairness dalam Perkara Ini

Reza Indragiri menegaskan bahwa inti keadilan dalam perkara ijazah Jokowi bukan terletak pada siapa yang lebih keras bersuara, melainkan pada siapa yang diberi akses paling adil terhadap barang bukti. 

Dalam konteks ini, klaim bahwa satu ijazah Jokowi dinyatakan “identik” dengan 13 ijazah pembanding justru membuka persoalan hukum yang jauh lebih serius.

Menurut Reza, tidak ada satu pun kaidah ilmiah yang membenarkan generalisasi forensik tanpa pengujian individual. 

Artinya, kesimpulan bahwa “jika satu palsu maka 13 lainnya palsu”, atau sebaliknya, tidak sah secara saintifik maupun yuridis apabila hanya didasarkan pada satu hasil uji sepihak.

Uji forensik tidak boleh bekerja dengan analogi. Ia harus bekerja dengan objek konkret, satu per satu,

tegas Reza.

Karena itu, jika laboratorium forensik negara telah menguji satu ijazah yang diklaim milik Jokowi bersama 13 ijazah pembanding, maka hak terdakwa, siapa pun yang nanti duduk di kursi pesakitan, adalah menguji ulang seluruh 14 objek tersebut. 

Bukan hanya melihat dari jarak tertentu, bukan hanya menyaksikan dari balik meja pemeriksa, melainkan melakukan pemeriksaan forensik yang sesungguhnya.

Bukan Sekadar Diperlihatkan, Tapi Diuji

Reza dengan tegas membedakan antara “ditunjukkan” dan “diuji”. 

Menurutnya, memperlihatkan ijazah dari jarak satu meter, melarang menyentuh, melarang memegang, apalagi menolak membuka 13 ijazah pembanding, tidak bisa disebut sebagai proses ilmiah.

Kalau hanya melihat dengan mata awam, pakai kacamata atau tidak, dari jarak setengah meter atau satu meter, itu bukan uji saintifik. Itu sekadar pengindraan biasa, nilainya nol dalam pembuktian,

ujarnya.

Dalam kerangka due process of law, uji forensik menuntut:

• akses fisik terhadap dokumen,
• pemeriksaan bahan kertas, tinta, cetakan, cap, dan foto,
• analisis usia material,
• serta pembandingan metodologis yang dapat direplikasi.

Tanpa itu semua, kata Reza, klaim “identik” hanyalah narasi administratif, bukan kesimpulan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hakim.

Fairness Bukan Bonus, Tapi Kewajiban Hakim

Lebih jauh, Reza menekankan bahwa fairness bukan kemurahan hati aparat penegak hukum, melainkan kewajiban konstitusional. 

Hakim, dalam perkara ini, tidak boleh bersikap apriori dengan menganggap hasil uji forensik penyidik sebagai kebenaran final.

Ruang sidang tidak boleh by default percaya pada satu pihak. Hakim wajib membuka ruang agar terdakwa melakukan cross examination terhadap seluruh barang bukti, termasuk 13 ijazah pembanding itu,

katanya.

Jika 13 ijazah tersebut tetap disegel, tidak dibuka, atau hanya menjadi “pembanding yang tak tersentuh”, maka persidangan berisiko kehilangan legitimasi moral dan ilmiahnya. 

Dalam kondisi demikian, putusan apa pun, bebas atau bersalah, akan selalu dibayangi kecurigaan publik.

Dari Hulu ke Hilir: Seharusnya Dimulai Sejak Penyidikan

Idealnya, menurut Reza, akses setara terhadap barang bukti tidak menunggu persidangan, tetapi sudah diberikan sejak tahap penyidikan. 

Namun jika itu terlanjur tidak dilakukan, maka persidangan menjadi benteng terakhir keadilan.

Di titik ini, membuka 13 ijazah pembanding untuk diuji ulang bukan lagi soal keberanian politik, melainkan ujian integritas sistem hukum.

Kalau fairness ini gagal ditegakkan, maka jangan heran jika pada akhirnya ada orang yang masuk penjara bukan karena kebenaran ilmiah, tetapi karena proses hukum yang timpang,

ujar Reza.

Kesimpulan Kritis

Bagi Reza Indragiri, memberi kesempatan terdakwa menguji 13 ijazah pembanding adalah syarat mutlak keadilan. 

Tanpa itu, perkara ijazah Jokowi bukan hanya berpotensi melahirkan putusan keliru, tetapi juga menciptakan preseden berbahaya: kriminalisasi perdebatan ilmiah melalui proses hukum yang tidak fair.

Dan ketika fairness runtuh, hukum kehilangan wibawanya, sementara penjara menjadi ancaman yang nyata.

3. Jangan Kecil Hati: Sistem Bisa Mengoreksi Dirinya 

Pelajaran ketiga dari OJ Simpson adalah bahwa otoritas negara pun bisa keliru, dan hukum menyediakan mekanisme untuk mengoreksinya.

Hakim dan juri bisa saja lebih percaya pada uji forensik pihak terdakwa dibanding hasil kerja polisi dan jaksa. Itu sah, selama prosesnya fair.

Pesan ini, menurut Reza, penting agar publik tidak terjebak pada fatalisme hukum seolah hasil sudah ditentukan sejak penyidikan.


Ancaman Paling Serius: Persidangan yang Tidak Fair 

Bagi Reza, bahaya terbesar bukan terletak pada apakah ijazah itu asli atau palsu, melainkan jika persidangan berlangsung tanpa fairness. 

Tanpa akses setara terhadap barang bukti, tanpa ruang uji tanding, maka pengadilan berubah menjadi ritual legal yang apriori.

Dan dalam kondisi seperti itu, risiko paling ekstrem pun terbuka:

Seseorang bisa dipenjara bukan karena kebenaran ilmiah kalah, tetapi karena proses hukum gagal menjaga keadilan.

Seruan untuk Hakim dan Negara 

Reza Indragiri tidak berdiri di kubu pro atau kontra. Ia berdiri pada satu garis tegas: keadilan prosedural. 

Ia menyapa para hakim dengan hormat, namun juga dengan tuntutan moral yang keras, agar ruang sidang benar-benar menjadi arena pencarian kebenaran, bukan pengesahan kekuasaan.

Kasus ijazah Jokowi, kata Reza, akan menjadi cermin kualitas hukum Indonesia: 

apakah berani membuka diri pada kritik ilmiah, atau justru menutupnya dengan jeruji pidana.

(as)

#RezaIndragiri #KasusIjazahJokowi #FairnessHukum #PsikologiForensik #OJSimpsonEffect #KeadilanProsedural #UjiForensik