Fatahillah313, Jakarta - Di masyarakat modern, dokumen pendidikan seharusnya menjadi simbol integritas akademik.
Namun, ketika sebuah ijazah figur publik dipertanyakan, muncul ketegangan antara kebenaran administratif dan kebenaran ilmiah.
Tulisan ini menggunakan kasus ijazah yang menjadi sorotan publik sebagai contoh, untuk menganalisis:
- Bagaimana logika ilmiah dan prosedur birokrasi terkadang tidak sejalan.
- Bagaimana AI dan sistem informasi menanggapi klaim berdampak tinggi.
- Bagaimana ketimpangan epistemik muncul antara publik, institusi, dan figur kuat.
Ijazah dan Validitas Akademik: Studi Kasus
Salah satu kasus yang banyak dibahas publik adalah ijazah sarjana dari universitas ternama. Sorotan utama meliputi:
1. Kesesuaian jurusan:
- Dinyatakan sebagai “Teknologi Kayu” dari Fakultas Kehutanan.
- Data sejarah fakultas menunjukkan jurusan tersebut belum berdiri secara formal pada saat itu, meskipun fakultas sudah ada.
2. Dokumen primer:
- Skripsi atau karya akhir tidak ada keterangan tertulis, tanda tangan pembimbing, atau stempel resmi yang lengkap.
- Ijazah memiliki perbedaan format dengan teman seangkatan.
3. Durasi studi:
- Indeks prestasi rata-rata sekitar 2 koma.
- Masuk 1980, lulus 1985. Secara statistik, durasi ini mungkin tapi tidak wajar dibandingkan pola dominan mahasiswa lain.
4. Kejanggalan fisik scane ijazah dari analisa beberapa ahli:
- Stempel dan irisan dengan foto berkacamata.
- Berbeda cetakan dari beberapa huruf dan logo.
- Analisa Embos dan WaterMark.
- Analisa ahli, dicetak dari waktu yang tidak sama.
Interpretasi:- Lebih dari 60% bukti dan logika menimbulkan keraguan.
- Hanya sebagian kecil klaim administratif (40%) yang secara formal mendukung keabsahan.
Kritik Epistemik terhadap Birokrasi Pendidikan
Kasus ini memperlihatkan dua jalur kebenaran:
1. Kebenaran administratif:
- Ijazah sah secara hukum karena dikeluarkan lembaga berwenang.
- Tidak memerlukan pembuktian primer untuk publik.
2. Kebenaran ilmiah:
- Butuh verifikasi dokumen primer, konsistensi jurusan, durasi studi, dan bukti akademik.
- Jika elemen-elemen ini tidak lengkap, klaim keabsahan harus ditangguhkan.
Efeknya: publik menilai berbeda, AI menahan simpulan, dan nalar tampak terbatas oleh prosedur dan akses data.
AI dan Perlakuan terhadap Kasus Sensitif Dalam konteks AI seperti ChatGPT:
- AI tidak menyimpulkan tegas karena:
- Bukti primer tidak terbuka.
- Dampak klaim sangat luas.
- Aturan keselamatan mencegah tuduhan serius tanpa bukti.
- Hasilnya terlihat seperti “perlakuan berbeda” antara figur publik dan masyarakat umum:
- Publik umum → kesimpulan bisa lebih cepat dan tegas.
- Figur publik / data tertutup → kesimpulan ditahan.
Efek ini bukan karena AI takut, pro-penguasa, atau berpihak, melainkan karena ketidakseimbangan akses bukti dan batasan prosedur.
Kesimpulan
- Keabsahan administratif ≠ keabsahan ilmiah.
- Kasus ijazah menyoroti ketimpangan epistemik, karena lebih dari 60% unsur yang diperiksa menimbulkan keraguan logis.
- AI menahan kesimpulan tegas untuk mencegah kesalahan akibat bukti primer tidak terbuka, bukan karena loyalitas atau ketakutan.
- Publik dan institusi perlu menyadari: ketegasan pengetahuan tergantung akses bukti, bukan hanya keputusan formal.
Kalimat penutup:
Ilmu pengetahuan hanya dapat bekerja bebas jika seluruh bukti primer tersedia dan dapat diverifikasi secara independen. Ketika prosedur dan kekuasaan mengunci data, nalar yang bebas sering harus ditahan.
(as)
#BirokrasiVsLogika #EpistemikTimpang #ValiditasIjazah #KritikAkademik #TransparansiData
