Ketika Kursi DPR Jadi Panggung Selebritas
“Orang-orang bodoh diangkat jadi DPR, digaji Rp100 juta per bulan, sementara rakyat semakin sengsara!”Kalimat ini meluncur dari lisan Habib Rizieq dalam sebuah ceramah yang menggemparkan jagat maya. Kritiknya langsung menusuk ke inti persoalan: fenomena di mana popularitas mengalahkan kompetensi. Kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang seharusnya diisi oleh intelektual dan pejuang rakyat, kini diserbu oleh mereka yang bermodal ketenaran dan uang, bukan rekam jejak atau kapasitas.
HRS menyebut ini sebagai bentuk demokrasi yang telah dikooptasi oleh popularitas instan. Pertanyaan sinisnya menggema,
“Bagaimana mungkin nasib rakyat diserahkan kepada orang-orang yang bahkan tidak memahami persoalan kebangsaan?”
Ini bukan lagi anomali, tapi sebuah cermin buram dari kemerosotan kualitas politik nasional. Demokrasi yang seharusnya menjadi instrumen keadilan, justru berubah menjadi panggung bagi mereka yang tidak berhak.
Jurang Kesenjangan: Elit Gemuk, Rakyat Kurus
Kritik HRS semakin membakar ketika ia menyinggung jurang kesenjangan yang menganga. Di satu sisi, ada anggota DPR yang menikmati gaji dan tunjangan fantastis, bisa mencapai Rp100 juta per bulan, plus fasilitas mewah. Di sisi lain, rakyat jelata terus berjuang di bawah tekanan ekonomi yang mencekik.
“Ini puncak ketidakadilan,” tegas HRS. "Rakyat antre minyak, sulit bayar sekolah, susah cari kerja, sementara orang-orang bodoh duduk manis di kursi DPR.”Ironi ini bukan sekadar statistik, tapi luka menganga yang menunjukkan betapa jauhnya para elit dari realitas pahit yang dialami rakyat.
Ketaatan yang Bersyarat: Tafsir Agama untuk Kritik Kekuasaan
HRS tidak hanya berhenti pada kritik sosial, ia membawa persoalan ini ke ranah spiritual. Merujuk pada Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 59, ia menjelaskan bahwa ketaatan kepada pemimpin (ulil amri) tidaklah mutlak.
Ketaatan kepada Allah dan Rasul adalah mutlak dan tanpa syarat.
Namun, ketaatan kepada pemimpin adalah bersyarat, hanya berlaku selama mereka adil dan sejalan dengan syariat.
Ia juga mengutip Hadis Nabi ﷺ:
“Tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan hanya dalam hal yang ma’ruf.”
Tafsir dari ulama terkemuka seperti Ibnu Katsir dan Al-Qurthubi menguatkan argumen ini: pemimpin haruslah berilmu, bijaksana, dan amanah. Jika kepemimpinan jatuh ke tangan orang bodoh, ketaatan justru akan menjerumuskan umat ke dalam kehancuran.
Tanda-Tanda Kiamat Politik
Peringatan dari HRS semakin relevan jika dikaitkan dengan sabda Rasulullah ﷺ yang masyhur:
“Jika suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya.” (HR. Bukhari)
Hadis ini seolah menjadi nubuah yang sedang terjadi di depan mata. Kursi DPR, yang seharusnya ditempati oleh para ahli dan amanah, kini diserahkan kepada mereka yang tidak kompeten, hanya bermodal popularitas.
Kritik HRS adalah penegasan bahwa rakyat tidak wajib tunduk pada pemimpin zalim atau tidak kompeten. Kekuasaan yang diisi oleh "orang-orang bodoh" adalah bentuk pengkhianatan amanah dan ancaman nyata bagi masa depan bangsa.
“Kalau dibiarkan, Indonesia bukan hanya akan rusak, tapi hancur. Karena negeri ini tidak lagi dipimpin oleh orang-orang pintar dan amanah, melainkan oleh orang-orang yang hanya mengejar jabatan dan uang,” pungkasnya.
Pesan ini adalah alarm keras untuk seluruh bangsa: demokrasi bisa runtuh jika kekuasaan jatuh ke tangan yang salah. Apakah DPR akan terus menjadi panggung selebritas, atau kembali menjadi ruang perjuangan bagi mereka yang benar-benar berjuang untuk rakyat?
Mungkin inilah saatnya kita bertanya, apakah kita akan menunggu kehancuran, atau mulai menuntut perubahan?
(as)
#HabibRizieq #DPR #PolitikIndonesia #DemokrasiRusak #RakyatSengsara #Anis #PeringatanKiamat #Korupsi #PejabatBobrok #Viral
