Sorotan Panas di Rakyat Bersuara: Eks Wakapolri Oegroseno Nilai Kasus Roy Suryo Cs “Kriminalisasi”,

Aiman mendu acara Kupas Tajam di Studio

Fatahillah313, Jakarta - Diskusi panas di program Rakyat Bersuara mengungkap kritik keras mantan Wakapolri Oegroseno terhadap penanganan hukum kasus Roy Suryo Cs. 

Bersama Aiman dan Razman Nasution, perdebatan mengerucut pada dugaan salah penerapan pasal hingga potensi kriminalisasi.


Panggung Diskusi yang Memanas 

Program Rakyat Bersuara kembali menjadi arena debat hukum yang tajam dan terbuka. 

Dipandu oleh jurnalis Aiman Witjaksono, diskusi menghadirkan mantan Wakapolri Oegroseno dan pengacara Razman Nasution.

Tema yang diangkat bukan perkara ringan: 

Dugaan kriminalisasi dalam kasus yang menyeret Roy Suryo, Dr. Rismon, dan dr. Tifa.

Sejak awal, suasana diskusi terasa serius. 

Aiman mengarahkan pembicaraan secara kritis, sementara Oegroseno memaparkan pandangannya dengan nada tenang.

Oegroseno: “Saya Mengarah ke Kriminalisasi” 

Pernyataan paling mencolok datang dari Oegroseno. 

Menurutnya, indikasi kriminalisasi muncul karena penerapan pasal yang dinilai tidak memenuhi unsur dasar hukum pidana.

Saya mengarah ke situ, karena pasal-pasal dalam Buku I KUHP tidak dipenuhi.

Ia menekankan prinsip fundamental hukum pidana:

• Perbuatan harus diatur secara eksplisit dalam undang-undang
• Tidak boleh menggunakan analogi
• Jika ada beberapa pasal, harus dipilih yang paling tepat, bukan sekadar yang paling berat

Menurutnya, penggunaan banyak pasal sekaligus tanpa kejelasan peran masing-masing terlapor menunjukkan lemahnya konstruksi perkara.


Kritik Teknis: Salah Pasal hingga “Klaster” yang Tidak Dikenal KUHP 

Dalam penjelasannya, Oegroseno menggarisbawahi beberapa kejanggalan:

1. Pencampuran Pasal 310 dan 311 KUHP 

Jika unsur fitnah (311) terpenuhi, seharusnya tidak perlu lagi pasal pencemaran biasa (310).

2. Istilah “klaster” 

Ia menegaskan, KUHP tidak mengenal istilah klaster.

Di KUHP tidak ada istilah klaster. Itu bukan terminologi hukum pidana.

3. Penyertaan tidak jelas 

Dengan delapan terlapor, seharusnya dijelaskan:

• Siapa pelaku utama (Pasal 55)
• Siapa yang membantu (Pasal 56)

Tanpa itu, menurutnya, berkas perkara akan sulit meyakinkan hakim.

Polemik RJ dan SP3: Prosedur jadi pertanyaan 

Diskusi semakin tajam ketika membahas restorative justice (RJ) dan penghentian perkara (SP3).

Oegroseno menyoroti beberapa syarat RJ yang dinilai tidak terpenuhi:

• Tidak ada permintaan maaf langsung dari pihak terlapor
• Belum ada penetapan pengadilan
• Namun perkara sudah dihentikan

Ia juga mengkritik penghentian hanya pada sebagian pihak.

Kalau satu laporan peristiwa dihentikan, seharusnya berlaku untuk semua, bukan hanya dua orang.

Pandangan ini memperkuat narasi bahwa penanganan perkara terkesan tidak konsisten.


Pengalaman Pribadi: Berani Beda Pendapat Sejak Dulu 

Dalam sesi yang dipandu Aiman, Oegroseno juga berbagi pengalaman kariernya. Ia mengaku beberapa kali berbeda pendapat dengan pimpinan saat menjabat:

• Saat menjadi Kapolda Sulawesi Tengah, ia menolak eksekusi mati karena terpidana masih memiliki hak grasi kedua.
• Ia dicopot dari jabatan akibat sikap tersebut.
• Saat di Sumatera Utara, ia menolak menyebut kasus perampokan sebagai terorisme karena tidak sesuai fakta.

Pesan yang ingin ia tekankan jelas: 

Berbeda pendapat bukan pembangkangan, melainkan bagian dari integritas profesional.

Oegroseno menambahkan, dalam hukum pidana dikenal prinsip:

• Jika satu perbuatan masuk beberapa aturan, digunakan pasal khusus (lex specialis) atau yang paling tepat
• Bukan sekadar mencari pasal agar tersangka bisa ditahan

Aiman kemudian merangkum pertanyaan kunci: 

Apakah penegakan hukum berjalan objektif, atau ada kecenderungan targeting?

Kritik sebagai Bentuk Cinta pada Institusi 

Menutup penjelasannya, Oegroseno menegaskan kritiknya bukan bentuk permusuhan terhadap Polri.

Justru karena saya cinta Polri, saya memberikan koreksi. Ini kritik membangun.

Ia berharap ke depan tidak ada lagi praktik kriminalisasi dan penegakan hukum berjalan lebih presisi, profesional, dan berkeadilan.


Catatan Redaksi: Pesan yang Lebih Besar 

Diskusi ini tidak sekadar membahas satu kasus. Ada pesan yang lebih luas:

• Penegakan hukum harus berbasis analisis, bukan tekanan
• KUHP harus diterapkan secara presisi
• Restorative justice tidak boleh menjadi jalan pintas administratif
• Kritik publik adalah bagian dari kontrol demokrasi

Di tengah sorotan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, diskusi seperti ini menjadi pengingat penting: 

Kepercayaan publik dibangun dari konsistensi, transparansi, dan keberanian mengoreksi diri.

(as)

#RakyatBersuara #Oegroseno #RoySuryo #AimanWitjaksono #RazmanNasution #Kriminalisasi #PenegakanHukum #KUHP #RestorativeJustice #IsuHukum