Ada dua narasumber
- Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, S.H., S.U., M.I.P. (Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, serta pernah menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam)) dan
- Sudirman Said, S.E., M.B.A. (Tokoh reformasi tata kelola, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia periode 2014–2016, juga dikenal sebagai aktivis antikorupsi dan pendiri Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI).)
Narator menegaskan bahwa penurunan standar etika politik terlihat dari cara pemerintah menghadapi pejabat yang terjerat kasus.
Alih-alih mengambil sikap tegas, pemerintah saat itu dinilai justru memberikan perlindungan atau membiarkan kasus berjalan tanpa konsekuensi berarti.
Menurut analisis yang diangkat menjelaskan persooalan Etika yang Terkikis, praktik politik di era Jokowi semakin bergeser dari nilai etika dan akuntabilitas. Beberapa kasus yang menimpa pejabat publik seolah tidak menjadi alasan cukup untuk menyingkirkan mereka dari jabatan. Hal ini disebut mencerminkan terjadinya kemunduran budaya demokrasi.
Perlindungan Terhadap Pejabat Bermasalah
Isu perlindungan terhadap pejabat bermasalah bukan hanya soal politik praktis, tetapi juga menyangkut legitimasi hukum dan moral pemerintah. Ketika pejabat dengan rekam jejak kontroversial tetap dilibatkan dalam lingkar kekuasaan, muncul kesan bahwa loyalitas lebih diutamakan dibanding integritas.
Pengamat menilai, warisan pemerintahan Jokowi bukan hanya soal pembangunan infrastruktur atau popularitas di mata publik, tetapi juga terkait tata kelola etika politik. Normalisasi perlindungan pejabat bermasalah dikhawatirkan menjadi preseden buruk yang diwariskan kepada pemerintahan berikutnya.
Sejumlah kalangan masyarakat sipil dan akademisi menyerukan agar praktik semacam ini dihentikan. Mereka menilai, penguatan kembali lembaga pengawas seperti KPK dan Mahkamah Konstitusi sangat penting untuk memastikan pejabat publik memiliki standar etika yang jelas dan tegas.
Dapat disimpulkan “Warisan Jokowi: Kerusakan Etika dan Melindungi Pejabat Bermasalah” menghadirkan kritik tajam terhadap warisan politik Jokowi. Kritik ini menekankan bahwa demokrasi dan etika publik hanya bisa bertahan jika pemerintah bersikap tegas terhadap pejabat bermasalah, bukan justru melindungi mereka.
“Di era Jokowi, pejabat bermasalah justru bisa bertahan di kursi kekuasaan. Loyalitas lebih dihargai daripada integritas,” demikian salah satu pernyataan dalam tayangan tersebut.
Perlindungan Terhadap Pejabat Bermasalah
Isu perlindungan terhadap pejabat bermasalah bukan hanya soal politik praktis, tetapi juga menyangkut legitimasi hukum dan moral pemerintah. Ketika pejabat dengan rekam jejak kontroversial tetap dilibatkan dalam lingkar kekuasaan, muncul kesan bahwa loyalitas lebih diutamakan dibanding integritas.
Pengamat menilai, warisan pemerintahan Jokowi bukan hanya soal pembangunan infrastruktur atau popularitas di mata publik, tetapi juga terkait tata kelola etika politik. Normalisasi perlindungan pejabat bermasalah dikhawatirkan menjadi preseden buruk yang diwariskan kepada pemerintahan berikutnya.
Sejumlah kalangan masyarakat sipil dan akademisi menyerukan agar praktik semacam ini dihentikan. Mereka menilai, penguatan kembali lembaga pengawas seperti KPK dan Mahkamah Konstitusi sangat penting untuk memastikan pejabat publik memiliki standar etika yang jelas dan tegas.
Dapat disimpulkan “Warisan Jokowi: Kerusakan Etika dan Melindungi Pejabat Bermasalah” menghadirkan kritik tajam terhadap warisan politik Jokowi. Kritik ini menekankan bahwa demokrasi dan etika publik hanya bisa bertahan jika pemerintah bersikap tegas terhadap pejabat bermasalah, bukan justru melindungi mereka.
(as)
