Fatahillah313 - Warga Kota Cirebon mendesak segera dicabut kebijakan PBB yang melonjak hingga 1.000 %, menggugah gelombang perlawanan rakyat yang mengecam keputusan ‘bobrok’ ini sebagai bentuk ketidakadilan yang tak tertahankan.
Cirebon Gempar: Kenaikan PBB Mencapai 1.000%
Rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Cirebon hingga 1.000 persen mengejutkan warga. Isu ini memicu penggalangan protes yang semakin meluas—warga merasa "pajak mencekik", merujuk slogan dalam video yang menuduh sistem pemerintahan kota "bobrok" karena kebijakan yang dinilai memberatkan rakyat.
Alasan di Balik Gelombang Aksi
Warga menilai keputusan drastis ini menunjukkan ketidaksesuaian antara kemampuan ekonomi masyarakat dengan beban pajak baru. Pada saat kondisi ekonomi masih rentan dan lapangan pekerjaan terbatas, langkah ini dianggap sangat tidak pro-rakyat. Rasa ketidakadilan pun memicu rasa bersatu—semua lapisan masyarakat merasa terdampak, sehingga mereka berbondong-bondong menggalang perlawanan.
Dampak Sosial: Solidaritas dan Aksi Bersama
Respons warga bukan sekadar protes individual, tetapi membentuk solidaritas publik. Orang-orang tidak hanya merasa dirugikan secara ekonomi, tetapi juga kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah daerah. Aksi ini mencerminkan fenomena yang pernah terjadi di daerah lain—seperti di Pati dan Jombang—di mana kenaikan PBB juga memicu unjuk rasa keras. Di Pati, misalnya, kenaikan 250% memaksa pemerintah membatalkannya sebelumnya.
Pesan Publik: Tuntutan Transparansi dan Keadilan
Kata kunci yang menggema adalah: “pajak tidak boleh mencekik rakyat”. Warga menuntut agar kebijakan pajak dikaji ulang, mengedepankan kesejahteraan bersama dan bukan hanya mencari penerimaan daerah. Mereka berharap agar pemerintah lebih transparan, adil, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.
Potensi Efek Jaringan: Cirebon Bisa Jadi Sorotan Nasional
Gerakan “perlawanan pajak mencekik” di Cirebon bukan fenomena lokal semata. Sebelumnya, gerakan serupa terjadi di Jombang (PBB naik 400%) dan Pati (PBB naik 250%), serta di negara-negara lain dunia seperti Prancis (rompi kuning) dan Kenya—menunjukkan bahwa pajak yang terlalu tinggi bisa memicu gelombang protes besar. Pemberitaan skala luas kemungkinan akan memicu kesadaran nasional terhadap pentingnya dialog publik dalam kebijakan fiskal.
(as)
