Situasi terkini seputar Bupati Pati, Sudewo, yang tengah menghadapi gelombang protes dari warga terkait kebijakan kontroversialnya. Kericuhan sempat terjadi saat warga mendirikan posko penggalangan donasi sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakannya.
Pandangan Para Pengamat
Secara kritis, pengamat politik Ahli Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari menyoroti bahwa proses pemberhentian Bupati Sudewo tidak hanya tergantung pada tekanan publik, tetapi juga sangat bergantung pada keputusan resmi dari DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dan Kementerian Dalam Negeri (Mendagri). Dengan kata lain, DPRD dan Mendagri memiliki peran kunci dalam menentukan apakah Sudewo bisa dicopot dari jabatannya.
Kesimpulan Singkat
Meski tekanan dari aksi demonstrasi terhadap Bupati Sudewo semakin meningkat—termasuk kericuhan di lokasi aksi—keputusan pencopotan hanyalah dapat dilakukan melalui prosedur formal yang melibatkan DPRD dan Mendagri. Artinya, demonstrasi publik saja belum cukup untuk mencopotnya dari jabatan.
