Ketika Komedi dipolisikan: Debat Rizki dan Arie Kriting dari “Mensrea” Pandji Pragiwaksono

Pertanyaan Besar tentang Demokrasi, Humor, dan Kedewasaan Bangsa 

Fatahillah313, Jakarta - Di studio Kompas Petang, suasana tidak meledak, tetapi menegang. 

Bukan karena teriakan, melainkan karena satu pertanyaan mendasar yang menggantung di udara, dipandu tenang oleh Maidop Elvrina: 

Apakah komedi, sebagai karya seni dan ekspresi gagasan,  layak dibawa ke meja polisi?

Pertanyaan itu muncul setelah Pandji Pragiwaksono dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas materi stand up comedy Mensrea. 

Laporan diajukan oleh Rizki Abdurrahman Wahid, aktivis muda NU, yang menilai Pandji telah memfitnah dan merendahkan NU dan Muhammadiyah dengan narasi politik balas budi tambang.

Di sisi lain layar, hadir Arie Kriting, sineas, komika, dan saksi langsung pertunjukan Mensrea. 

Bukan sekadar membela rekan seprofesi, Arie justru membawa perdebatan ini ke level yang lebih fundamental: 

akal sehat publik dan masa depan kebebasan berekspresi.

Rizki: Ketersinggungan, Marwah, melalui Jalur Hukum 

Rizki berbicara dengan nada tenang, namun tegas. Ia menyatakan bahwa sebagai warga Nahdliyin, ia merasa dirugikan oleh pernyataan Pandji yang dianggap menuding NU dan Muhammadiyah terlibat politik praktis demi imbalan tambang.

Baginya, persoalan bukan kritik, melainkan generalisasi tanpa bukti yang disampaikan di ruang publik oleh figur berpengaruh. 

Dalam logika Rizki, media sosial dan platform digital memperbesar dampak ujaran, satu pernyataan bisa memengaruhi ribuan orang. 

Karena itu, ia menilai jalur hukum sebagai langkah “perlu”.

Menurut Rizki, pandangan ini mewakili dirasakan sebagai kegelisahan sebagian anak muda nahdliyin hari ini: 

kekhawatiran bahwa humor politik bisa berubah menjadi normalisasi stigma.

Arie Kriting: Komedi, Konteks, dan Akal Sehat 

Namun Arie Kriting menolak berhenti pada ketersinggungan semata.

Dengan gaya khasnya, tenang, reflektif, dan argumentatif, Arie mengajak publik menonton konteks secara utuh, bukan potongan video. 

Ia menegaskan bahwa Mensrea sejak awal adalah pertunjukan yang membedah batas hukum atas keyakinan personal, bukan dakwaan faktual.

Yang dibicarakan Bang Pandji itu bukan fakta hukum, tapi keyakinan. 

Dan keyakinan seseorang,dalam konteks seni, tidak bisa diproses hukum,

tegas Arie.

Bagi Arie, membawa komedi ke ranah pidana justru mengonfirmasi kritik yang sedang dibahas Pandji di atas panggung: bahwa di Indonesia, hampir semua hal ingin diselesaikan lewat pasal, bukan gagasan.

Lebih jauh, Arie mengingatkan: 

ketersinggungan tidak selalu identik dengan kerugian hukum. 

Demokrasi tidak menuntut semua orang merasa nyaman; ia menuntut ruang bagi perbedaan tafsir.

Gus Dur dan DPR “Taman Kanak-Kanak”: Cermin yang Dilupakan 

Di titik inilah Arie, secara implisit, menarik publik pada ingatan sejarah yang kerap diabaikan.
Abdurrahman Wahid, Gus Dur, tokoh besar NU sekaligus Presiden RI, pernah dengan santai menyebut:

DPR itu kelakuannya seperti anak-anak taman kanak-kanak.

Ucapan itu dilontarkan di ruang publik. 

Pedas. 

Satir. 

Menyentil institusi negara. 

Namun tidak pernah dipolisikan.

Tidak ada laporan pencemaran nama baik. 

Tidak ada somasi etik. 

Tidak ada tudingan memecah belah bangsa.

Mengapa? 

Karena masyarakat kala itu, termasuk warga NU, memahami satu prinsip penting: 

humor adalah salah satu alat kritik, bukan alat penghinaan.

Arie Kriting berdiri di garis tradisi itu. Tradisi Gus Dur: 

menertawakan kekuasaan agar kekuasaan tidak menertawakan rakyat.

Ketika Hukum Masuk Terlalu Jauh 

Maidop Elvrina, sebagai host, berulang kali menarik diskusi

Kembali ke pertanyaan kunci: 

Perlukah polisi merespons laporan seperti ini?

Jawaban Arie lugas:

Enggak perlu. Ini gagasan. Gagasan dilawan dengan gagasan. 

Kalau semua karya seni dibawa ke polisi, itu preseden buruk.

Ia tidak menafikan hak melapor, namun mengingatkan dampaknya: 

efek jera bagi seniman, komika, dan siapa pun yang ingin mengkritik lewat cara kreatif.

Jika komedi politik dipidanakan, maka ruang aman seni menyempit. 

Dan ketika seni takut berbicara, demokrasi kehilangan salah satu paru-parunya.


Debat Ini Bukan tentang Menang-Kalah 

Rizki dan Arie sama-sama anak muda. 

Sama-sama peduli bangsa. 

Perbedaannya terletak pada cara membaca demokrasi.

Rizki memilih jalur hukum demi menjaga marwah. 

Arie memilih jalur dialog demi menjaga akal sehat.

Argumen Arie Kriting lebih berpihak pada masa depan demokrasi yang dewasa. 

Demokrasi yang tidak anti-kritik. 

Demokrasi yang tidak panik menghadapi satire. 

Demokrasi yang percaya bahwa bangsa ini cukup kuat untuk tertawa, berpikir, lalu berdebat, tanpa borgol.

Komedi sebagai Ujian Bangsa 

Kasus Pandji Pragiwaksono,bdan debat Rizki vs Arie Kriting, bukan sekadar polemik hiburan. 

Ia adalah ujian karakter publik Indonesia.

Apakah kita bangsa yang mampu membedakan kritik dan fitnah? 

Apakah kita cukup dewasa untuk menertawakan diri sendiri? 

Atau justru semakin mudah tersinggung dan cepat memanggil pasal?

Arie Kriting menutup dengan keyakinan sederhana namun penting: 

Indonesia tidak seburuk itu dalam kebebasan berpendapat, asal kita tidak membuatnya menjadi buruk dengan tangan kita sendiri.

Dan mungkin, di situlah pesan paling jujur dari komedi hari ini.

(as)

#ArieKriting #Mensrea #KomediBukanKriminal #GusDur #DemokrasiSehat #KebebasanBerekspresi