1. Pendahuluan: Sorotan Publik dan Komitmen Tom Lembong
Mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong), memanfaatkan momentum abolisi yang diterimanya untuk mendorong reformasi hukum di Indonesia. Laporan yang ia layangkan ke Komisi Yudisial (KY) mendapat respons cepat, menunjukkan bahwa sorotan publik dapat mempercepat proses penegakan keadilan
2. Dugaan Pelanggaran Kode Etik dalam Putusan Korupsi Impor Gula
Tom Lembong melaporkan tiga hakim
—Ketua Majelis Dennie Arsan Fatrika dan anggota Alfis Setyawan serta Purwanto S. Abdullah
—atas dugaan pelanggaran asas praduga tak bersalah dalam kasus korupsi impor gula kristal mentah tahun 2015–2016, yang menghantarkannya pada hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp750 juta (subsider 6 bulan kurungan)
3. Respons Komisi Yudisial: Proses Transparan dan Profesional
KY menyatakan akan mengolah laporan tersebut secara profesional sesuai prosedur, tanpa pandang siapa pelapornya. Ketua KY, Amzulian Rifai, menegaskan bahwa semua laporan ditindaklanjuti secara setara. Laporan ditindaklanjuti dengan membentuk tim analisis internal yang akan merekomendasikan langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan pemanggilan para hakim apabila ditemukan dugaan pelanggaran kode etik
4. Suara Tom Lembong: Membangun, Bukan Mendiskreditkan
Tom Lembong menegaskan bahwa laporannya bersifat konstruktif, dengan tujuan memperbaiki sistem peradilan, bukan menjatuhkan pihak lain. Ia bahkan menyampaikan apresiasi terhadap proses cepat dan penanganan profesional yang dilakukan KY
5. Kesimpulan: Momentum Abolisi dan Langkah Awal Reformasi
Kasus ini menjadi contoh bagaimana pemberian abolisi
—sebuah kebijakan yang menghentikan proses hukum
—dapat bertransformasi menjadi peluang memperkuat sistem keadilan. Respon cepat KY dan semangat reformasi yang diusung Tom Lembong menunjukkan bahwa momentum ini memiliki potensi besar sebagai titik balik dalam proses penguatan integritas lembaga peradilan Indonesia.
