DOKTOR SELAMAT GINTING: BELASAN JENDERAL POLRI DIDUGA TERKAIT KASUS PENYADAPAN, DESAK PENGUSUTAN HINGGA TUNTAS

Fatahillah313, JAKARTA - Dugaan penyalahgunaan perangkat penyadapan oleh sejumlah perwira tinggi dan perwira menengah Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjadi sorotan setelah muncul informasi mengenai dugaan pemantauan terhadap Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara, serta pimpinan partai politik.

Dalam sebuah wawancara podcast, analis politik, pertahanan, dan keamanan Universitas Nasional, Dr. Selamat Ginting, menyampaikan pandangannya mengenai dugaan keterlibatan sejumlah jenderal Polri dalam perkara tersebut. 

Ia bahkan memperkirakan penyelidikan dapat berkembang dan menyeret belasan perwira tinggi apabila dugaan yang beredar berhasil dibuktikan melalui proses hukum.

Selamat menilai persoalan tersebut bukan sekadar perkara penggunaan alat penyadapan, melainkan menyangkut dugaan penyalahgunaan fasilitas negara, relasi kekuasaan di internal kepolisian, serta kemungkinan adanya jaringan yang masih berusaha mempertahankan pengaruh setelah pergantian Kapolri.

Namun demikian, seluruh nama dan dugaan keterlibatan yang disampaikan dalam wawancara tersebut masih memerlukan verifikasi dan penjelasan resmi dari institusi berwenang. 

Status seseorang sebagai pihak yang diperiksa, ditangkap, ditahan, atau ditetapkan sebagai tersangka juga tidak dapat disamakan tanpa keterangan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dugaan Perangkat Penyadapan Ditemukan di Sejumlah Lokasi

Dalam penjelasannya, Selamat Ginting menguraikan kronologi yang menurut informasi yang diterimanya bermula dari terdeteksinya aktivitas perangkat khusus yang diduga berkaitan dengan penyadapan.

Ia menyebut perangkat tersebut diduga ditemukan atau terdeteksi di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan beberapa perwira kepolisian. 

Nama Irjen Polisi Arisontani Nasution, Irjen Polisi Slamet Uliandi, dan Brigjen Polisi Eko Hadi Santoso disebut dalam rangkaian keterangannya.

Menurut Selamat, salah satu peristiwa awal terjadi ketika aparat melakukan pemeriksaan terhadap Arisontani Nasution. 

Ia mengklaim terjadi perlawanan saat proses pemeriksaan sehingga yang bersangkutan kemudian dibawa ke lingkungan Mako Brimob.

Selamat juga menyampaikan bahwa dalam pemeriksaan tersebut muncul dugaan adanya perintah dari mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Keterangan itu menjadi salah satu bagian penting dari narasi yang disampaikan Selamat. 

Sebab, apabila benar terdapat penggunaan perangkat negara di luar kewenangan institusi, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut operator di lapangan, tetapi juga pihak yang diduga memberikan perintah, mengendalikan kegiatan, dan menentukan sasaran pemantauan.

Ia menyebut terdapat tiga lokasi yang menjadi perhatian dalam dugaan aktivitas tersebut. 

Selain rumah Arisontani Nasution, Selamat menyebut lokasi yang berkaitan dengan Slamet Uliandi dan Eko Hadi Santoso.

Listyo Sigit Prabowo Disebut dalam Dugaan Rantai Komando

Nama Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadi perhatian utama dalam analisis Selamat Ginting. 

Ia menilai pergantian kepemimpinan Polri pada 1 Oktober, yang kemudian diikuti perkembangan pemeriksaan sekitar satu bulan berikutnya, merupakan momentum penting dalam dinamika internal kepolisian.

Selamat mengungkapkan bahwa sebelumnya ia memperkirakan Listyo Sigit akan langsung menghadapi proses hukum setelah tidak lagi menjabat sebagai Kapolri. 

Namun, menurut analisisnya, proses tersebut diduga membutuhkan waktu untuk mengumpulkan bukti.

Ia juga menyoroti penempatan Listyo Sigit pada jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) setelah pergantian Kapolri. 

Menurutnya, keputusan tersebut menjadi bagian dari dinamika politik dan kelembagaan yang perlu dilihat bersama perkembangan berikutnya.

Dalam wawancara itu, Selamat menduga adanya hubungan komando antara sejumlah perwira yang disebut dalam perkara dengan Listyo Sigit. 

Ia bahkan menyatakan bahwa penyidik perlu menelusuri siapa yang memberikan instruksi, siapa yang mengoperasikan perangkat, siapa yang menentukan sasaran, dan siapa yang menerima hasil penyadapan.

Pertanyaan mengenai kemungkinan adanya pihak lain di atas rantai komando tersebut juga muncul dalam wawancara. 

Namun, Selamat tidak memberikan bukti yang memastikan adanya aktor lain di luar nama-nama yang disebutnya.

Ia menegaskan bahwa dugaan keterlibatan siapa pun harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan hanya berdasarkan kedekatan politik, hubungan jabatan, atau persepsi mengenai jaringan kekuasaan.

Sebelas Nama Perwira Tinggi Disebut dalam Wawancara

Salah satu bagian paling menonjol dari pernyataan Selamat adalah penyebutan sejumlah nama perwira tinggi yang menurutnya perlu ditelusuri lebih lanjut.

Dalam wawancara tersebut, ia menyebut nama-nama berikut:

1. Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
2. Komjen Asep Dedi Suhi.
3. Komjen Suhardianto.
4. Komjen Yuda Gustawan.
5. Irjen Eko Hadi Santoso.
6. Irjen Dedi Murti.
7. Irjen M. Tejo Kusumo.
8. Irjen Nunung Saifudin.
9. Irjen Ribut Hari Wibowo.
10. Irjen Abdul Karim.
11. Irjen Arisontani Nasution.

Selamat memperkirakan pemeriksaan dapat berkembang terhadap belasan jenderal, termasuk kemungkinan munculnya nama-nama lain dalam proses pengembangan perkara.

Ia juga menyebut beberapa nama lain dalam percakapan, termasuk perwira yang menurutnya masih perlu dimintai keterangan. 

Akan tetapi, penyebutan tersebut tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa mereka telah ditetapkan sebagai tersangka.

Selamat mendesak agar kepolisian memberikan penjelasan terbuka mengenai siapa saja yang benar-benar diperiksa, apa dasar pemeriksaannya, dan bagaimana perkembangan penanganan perkara.

Bagi publik, kejelasan status hukum menjadi penting agar informasi yang berkembang tidak bercampur dengan spekulasi dan tuduhan yang belum terbukti.

Penyadapan Presiden dan Pimpinan Partai Politik Menjadi Persoalan Serius

Selamat Ginting menilai dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto merupakan persoalan yang sangat serius apabila terbukti terjadi.

Ia juga menyebut adanya dugaan pemantauan terhadap sejumlah menteri, pimpinan partai politik, tokoh negara, bahkan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Menurutnya, penyadapan tidak dapat dilakukan secara sembarangan. 

Penggunaan perangkat intelijen harus mempunyai dasar kewenangan, tujuan yang sah, serta mekanisme pengawasan yang jelas.

Ia mempersoalkan kemungkinan perangkat yang sebelumnya berada dalam penguasaan institusi negara kemudian dipindahkan dan digunakan di luar mekanisme kedinasan.

Dalam pandangannya, perangkat berteknologi tinggi yang dibeli menggunakan uang negara semestinya dipergunakan untuk kepentingan nasional, bukan kepentingan pribadi, kelompok, atau persaingan politik.

Selamat juga menyinggung persoalan pengadaan perangkat penyadapan yang menurutnya bernilai sangat besar, bahkan mencapai triliunan rupiah. 

Ia meminta agar asal-usul perangkat, mekanisme pengadaan, penguasaan, pemindahan, dan penggunaannya ditelusuri secara menyeluruh.

Apabila benar terdapat penyalahgunaan, persoalannya tidak berhenti pada pelanggaran disiplin internal. 

Penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan di luar kewenangan dapat membuka ruang pemeriksaan terhadap aspek pidana, administrasi, dan pertanggungjawaban anggaran.

Dugaan Keterkaitan dengan Kasus Tambang dan Sumber Dana

Dalam wawancara tersebut, Selamat juga menghubungkan dugaan penyadapan dengan persoalan lain yang menurutnya perlu ditelusuri, termasuk perkara pertambangan.

Ia menyebut adanya dugaan hubungan antara sejumlah oknum kepolisian, aktivitas pertambangan, dan kepentingan kelompok usaha tertentu.

Selain itu, ia menyinggung kemungkinan aliran dana yang berkaitan dengan perkara narkoba dan judi online.

Namun, pernyataan mengenai dugaan aliran dana tersebut belum disertai bukti transaksi, dokumen keuangan, ataupun hasil penyidikan yang dapat memastikan keterkaitan pihak-pihak yang disebut.

Karena itu, aspek tersebut memerlukan pemeriksaan tersendiri. 

Penelusuran aliran uang, pemilik manfaat, hubungan antarpihak, dan kemungkinan penggunaan dana untuk membiayai kegiatan tertentu menjadi bagian penting apabila penyidik menemukan indikasi tindak pidana.

Selamat menilai perkara ini berpotensi lebih luas daripada persoalan penyadapan. 

Ia meminta agar seluruh dugaan yang berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan, fasilitas negara, dan kepentingan ekonomi diperiksa secara terpisah tetapi tetap terkoordinasi.

Istilah Negara dalam Negara dan Dugaan Upaya Mempertahankan Pengaruh

Selamat menggunakan istilah negara dalam negara untuk menggambarkan situasi yang menurut analisisnya dapat terjadi apabila perangkat intelijen dan kekuasaan institusi digunakan oleh kelompok tertentu di luar kepentingan negara.

Ia menduga terdapat jaringan yang berusaha mempertahankan pengaruh setelah pergantian Kapolri. 

Dalam pandangannya, pejabat yang sudah tidak lagi memegang jabatan struktural tidak semestinya tetap mengendalikan kewenangan institusi melalui orang-orang yang masih berada dalam lingkungan kepolisian.

Ia juga mengaitkan persoalan tersebut dengan dugaan sabotase terhadap kebijakan Presiden Prabowo.

Dalam wawancara, muncul pula istilah makar dan kudeta. 

Akan tetapi, penggunaan istilah tersebut merupakan penilaian dan dugaan yang disampaikan narasumber, bukan kesimpulan hukum mengenai adanya tindak pidana makar atau upaya penggulingan pemerintahan.

Selamat menilai hubungan politik antara pemerintahan Prabowo dan pemerintahan sebelumnya juga akan mengalami perubahan seiring perkembangan persoalan tersebut.

Ia memperkirakan dinamika itu dapat berpengaruh terhadap susunan pejabat di lingkungan pemerintahan, termasuk kemungkinan evaluasi terhadap sejumlah posisi strategis.

Rotasi 264 Perwira dan Agenda Pembenahan Polri

Perhatian Selamat juga tertuju pada rotasi 264 perwira tinggi dan perwira menengah Polri yang disebut berlangsung menjelang berkembangnya persoalan tersebut.

Ia menilai rotasi itu berkaitan dengan upaya mengurangi pengaruh kelompok yang diasosiasikannya dengan kepemimpinan sebelumnya. 

Dalam wawancara, ia menggunakan istilah desigitisasi untuk menggambarkan dugaan proses pembenahan tersebut.

Menurutnya, pergantian pejabat tidak cukup hanya dilakukan melalui mutasi jabatan. 

Pembenahan harus menyentuh budaya organisasi, profesionalitas, mekanisme pengawasan, serta keberanian institusi menindak anggota yang terbukti menyalahgunakan kewenangan.

Selamat juga mengkritik lemahnya fungsi pengawasan terhadap kepolisian selama ini. Ia menyinggung peran Komisi III DPR RI dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang menurut pandangannya perlu lebih aktif menjalankan fungsi kontrol.

Ia menilai lembaga pengawas tidak seharusnya hanya memberikan apresiasi terhadap kinerja kepolisian, tetapi juga harus berani mengajukan kritik ketika ditemukan persoalan.

Baginya, kritik terhadap Polri bukan bentuk permusuhan terhadap institusi. 

Sebaliknya, pengawasan diperlukan agar kepolisian tetap profesional dan mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Desakan Transparansi dan Pengawasan Demokratis

Dalam bagian akhir wawancara, Selamat meminta agar orang-orang yang merasa terlibat dalam perkara tersebut tidak menghindari proses hukum. 

Ia menyarankan pihak-pihak yang mengetahui persoalan agar memberikan keterangan secara terbuka kepada aparat penegak hukum.

Ia juga meminta pemerintah dan kepolisian tidak menutup-nutupi perkembangan perkara karena informasi yang simpang siur berpotensi menimbulkan ketidakpastian politik.

Menurutnya, kepolisian harus berdiri sebagai institusi negara yang profesional, bukan menjadi alat kepentingan kelompok politik tertentu.

Ia berharap kepemimpinan Kapolri yang baru dapat membangun kembali kepercayaan masyarakat melalui pembenahan internal dan penegakan aturan tanpa pandang bulu.

Selamat turut menyoroti pentingnya pembatasan masa jabatan pimpinan lembaga strategis agar kekuasaan tidak terkonsentrasi terlalu lama. 

Menurut pandangannya, rotasi kepemimpinan dan pengawasan yang efektif merupakan bagian dari upaya mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Perkara yang Menuntut Pembuktian, Bukan Sekadar Spekulasi

Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah pejabat negara, sebagaimana disampaikan Selamat Ginting, menghadirkan sejumlah pertanyaan mendasar mengenai pengelolaan perangkat intelijen, batas kewenangan aparat, dan pengawasan terhadap institusi keamanan.

Apabila dugaan penyalahgunaan perangkat negara terbukti, penanganannya harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pihak yang memberikan perintah, pelaksana teknis, penggunaan hasil penyadapan, hingga kemungkinan adanya aliran dana dan kepentingan lain.

Namun, seluruh nama yang disebut dalam wawancara tetap harus memperoleh kepastian melalui proses pemeriksaan dan pembuktian yang sah. 

Tidak seorang pun dapat dinyatakan bersalah hanya berdasarkan pernyataan narasumber atau informasi yang beredar.

Transparansi kepolisian, pengawasan parlemen, dan independensi proses hukum menjadi faktor penting agar perkara sebesar ini tidak berhenti pada polemik politik.

Sebagaimana ditekankan Selamat Ginting, perangkat negara yang dibeli dari uang rakyat harus digunakan untuk kepentingan negara. 

Jika benar terjadi penyalahgunaan, penegakan hukum harus menjangkau siapa pun yang terbukti bertanggung jawab, tanpa melihat pangkat, jabatan, maupun kedekatan politik.

Redaksi akan terus menempatkan perkembangan perkara ini berdasarkan keterangan resmi, dokumen yang dapat diverifikasi, dan hasil proses hukum dari lembaga berwenang.


(as)
#SelamatGinting #Polri #PrabowoSubianto #ListyoSigitPrabowo #Penyadapan #MabesPolri #ReformasiPolri #PengawasanPolri #HukumIndonesia #BeritaNasional #TransparansiHukum