Latar Belakang Isu: Pemakzulan Gibran Raka dan Polemik Politik
Isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bukanlah cerita baru. Sejak Juni 2025, Forum Purnawirawan Prajurit TNI telah melayangkan surat resmi kepada DPR dan MPR menuntut proses pemakzulan Gibran, menyatakan bahwa kedudukannya dipandang sebagai hasil proses politik yang tidak sah dan berbau rekayasa hukum.
Namun, hingga kini surat tersebut belum ditindaklanjuti secara formal. Ketua DPR mengatakan belum membaca surat tersebut, sementara Ketua MPR belum mendapat pembaruan dari Sekjen, menunjukkan bahwa aspirasi tersebut belum memasuki tahap deliberasi resmi.
Aksi Mahasiswa BEM SE UI: Siapa Mrs Evi dan Apa Tujuannya?
Mrs Evi, sosok sentral dalam aksi kali ini, bersama BEM SE UI (Badan Eksekutif Mahasiswa Serikat Ekonomi Universitas Indonesia), mendesak agar Jokowi dihadapkan (adili) atas kontroversi ijazahnya, sambil menuntut agar Gibran dimakzulkan. Aksi ini menegaskan sentimen sebagian kalangan mahasiswa yang merasa sistem hukum dan politik sedang dipertaruhkan oleh elit berkuasa.
Walaupun saya tidak dapat menonton secara langsung isi video tersebut, topik ini selaras dengan narasi politik yang berkembang, yakni kritik terhadap nepotisme, lemahnya penegakan hukum, dan desakan atas pertanggungjawaban moral dan etika pejabat publik.
Perspektif Lain: Respons Tokoh Publik & Dinamika Politik
Sementara mahasiswa menuntut tindakan konkret, dinamika politik terus bergulir.
Dokter Tifa menyuarakan dukungan pada Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil langkah tegas terhadap Gibran, serta Jokowi dan Kapolri. Ia mengedepankan apa yang disebutnya sebagai Tritura 2025: "Adili Jokowi, Makzulkan Gibran, Copot Kapolri".
Di sisi lain, hubungan Gibran dengan tokoh politik lainnya jauh lebih hangat. Pada 9 September 2025, Gibran bahkan hadir di kediaman SBY di Cikeas untuk memberikan selamat ulang tahun ke-76, sebuah momentum simbolik yang memperlihatkan kesinambungan jaringan politik lintas generasi.
Inti Isu: Apa yang Dipersoalkan Mahasiswa?
Adili Jokowi Tuntutan ini berkaitan dengan kontroversi ijazah Jokowi, menuntut penegakan hukum dan penyelidikan atas dugaan pelanggaran.
Makzulkan Gibran Dorongan agar proses pemakzulan Gibran dimulai, karena dianggap sebagai hasil politik nepotistik dan rekayasa hukum.
Lingkup Lebih Luas Tuntutan ini mencerminkan keresahan atas keberlanjutan demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan.
Ulasan Akademis: Mengapa Momentum Ini Penting?
Demokrasi dan Legitimasi Pemerintah
Aksi ini membangkitkan kembali diskusi tentang legitimasi politik dalam sistem demokrasi; apakah seseorang yang menjabat karena hubungan darah (bapak-anak presiden) sejalan dengan semangat meritokrasi?
Peran Kampus dalam Politik Nasional
Mahasiswa kembali menunjukkan perannya sebagai pengawal moral bangsa; mereka bertindak sebagai mercusuar kritik terhadap kekuatan politik yang dianggap abai terhadap etika dan hukum.
Media Sosial & Mobilisasi Massa
Aksi yang dipicu video pendek di YouTube (“Adili Jokowi – Makzulkan Gibran - Gedung DPR - Mrs Evi Bersama BEM SE UI”) memperkuat sinyal bahwa media digital adalah ruang baru untuk politisasi massa dan citra publik.
Apa Selanjutnya?
Aksi di Gedung DPR merupakan bagian dari narasi yang lebih besar: desakan agar pejabat publik bertanggung jawab, secara hukum dan moral. Massa akademis seperti BEM SE UI telah mengambil langkah untuk mengecam sistem yang dianggap rapuh terhadap nepotisme dan manipulasi politik. Tuntutan mereka, meski dianggap kontroversial, membuka diskusi penting tentang masa depan demokrasi Indonesia.
Ke depan, publik perlu menyaksikan:
- Apakah DPR atau lembaga terkait akan menanggapi tuntutan ini dengan serius?
- Apakah terjadi respons kebijakan?
- Bagaimana Jokowi, Gibran, dan pihak pemerintah merespons tekanan moral ini?
Satu hal pasti: mahasiswa telah menyuarakan keprihatinannya. Dunia politik tidak bisa lagi menutup mata terhadap ketidakpuasan moral dan tuntutan keadilan yang mendesak.
(as)
#AdiliJokowi #MakzulkanGibran #BEMSEUI #MrsEvi #AksiMahasiswa #GedungDPR #DemokrasiIndonesia #KritikNepotisme #SuaraMahasiswa
