Pelantikan dan Latar Belakang
Pada 8 September 2025, Presiden Prabowo Subianto melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan baru, dalam rangkaian reshuffle kabinet yang juga menggantikan Sri Mulyani. Purbaya sebelumnya menjabat sebagai Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan memimpin Indonesia Deposit Insurance Corporation sejak 2020.
Pada 8 September 2025, Presiden Prabowo Subianto melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan baru, dalam rangkaian reshuffle kabinet yang juga menggantikan Sri Mulyani. Purbaya sebelumnya menjabat sebagai Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan memimpin Indonesia Deposit Insurance Corporation sejak 2020.
Pernyataan Memicu Kontroversi
Hanya sehari kemudian (9 September), Purbaya menyampaikan pandangan yang lantas viral: ia menilai tuntutan “17+8 Tuntutan Rakyat” berasal dari “suara sebagian kecil rakyat,” karena menurutnya yang merasa hidupnya terganggu dan kurang. Pernyataan itu dianggap mengerdilkan aspirasi publik.
Hanya sehari kemudian (9 September), Purbaya menyampaikan pandangan yang lantas viral: ia menilai tuntutan “17+8 Tuntutan Rakyat” berasal dari “suara sebagian kecil rakyat,” karena menurutnya yang merasa hidupnya terganggu dan kurang. Pernyataan itu dianggap mengerdilkan aspirasi publik.
Respon Mahasiswa dan Tuntutan Copot Menkeu
Aksi keras berlanjut pada hari yang sama. Di depan gedung DPR RI, mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menuntut agar Purbaya dicopot. Mereka menyebut pernyataannya sangat menyakitkan dan arogan, bahkan menyerukan agar Presiden Prabowo menyadari kesalahan dalam penunjukannya.
Aksi keras berlanjut pada hari yang sama. Di depan gedung DPR RI, mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menuntut agar Purbaya dicopot. Mereka menyebut pernyataannya sangat menyakitkan dan arogan, bahkan menyerukan agar Presiden Prabowo menyadari kesalahan dalam penunjukannya.
Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI, Diallo Hujanbiru, menegaskan:
“Baru satu hari dia menjabat sebagai menteri dia sudah langsung menyatakan pernyataan yang luar biasanya mengecewakan … dia mengecilkan suara masyarakat, mengecilkan penindasan yang dialami masyarakat…”
Dalam orasinya, massa juga mempertanyakan keterwakilan pencalonan Purbaya dibanding Sri Mulyani, yang selama ini dikenal luas bagi keahlian fiskalnya.
Permintaan Maaf dan Upaya Klarifikasi
Merespon gelombang kritik mereda, Purbaya menyampaikan permintaan maaf publik pada 9 September. Ia mengklarifikasi maksudnya: seharusnya yang ia ungkapkan adalah bahwa ketika ekonomi tertekan, “kebanyakan masyarakat merasa susah,” bukan “sebagian kecil”. Pernyataan itu diperbaiki dan ia menyatakan siap belajar dari kontroversi ini.
Dia menegaskan bahwa pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, akan merespons 17+8 Tuntutan Rakyat dengan dorongan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Dalam visinya, jika ekonomi mencapai 6–7 %, masyarakat akan lebih fokus bekerja dan makan enak ketimbang melakukan demonstrasi.
Merespon gelombang kritik mereda, Purbaya menyampaikan permintaan maaf publik pada 9 September. Ia mengklarifikasi maksudnya: seharusnya yang ia ungkapkan adalah bahwa ketika ekonomi tertekan, “kebanyakan masyarakat merasa susah,” bukan “sebagian kecil”. Pernyataan itu diperbaiki dan ia menyatakan siap belajar dari kontroversi ini.
Dia menegaskan bahwa pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, akan merespons 17+8 Tuntutan Rakyat dengan dorongan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Dalam visinya, jika ekonomi mencapai 6–7 %, masyarakat akan lebih fokus bekerja dan makan enak ketimbang melakukan demonstrasi.
Latar Belakang 17+8 Tuntutan Rakyat
Gelombang protes berlabel 17+8 Tuntutan Rakyat merupakan bagian dari demonstrasi nasional sejak Agustus 2025, melibatkan tuntutan jangka pendek (17) yang diharapkan terpenuhi dalam seminggu hingga 5 September, dan reformasi jangka panjang (8) hingga Agustus 2026. Isinya mencakup penolakan tunjangan berlebihan DPR, pembubaran fungsi ganda militer, serta perlawanan terhadap kekerasan aparat.
Evaluasi Posisi dan Tantangan Awal Kepemimpinan
Posisi Lemah dan Terusik
Meskipun baru satu hari menjabat, kepercayaan publik terhadap Purbaya langsung dipertaruhkan. Mahasiswa dan masyarakat kecewa dan menuntut pertanggungjawaban segera.
Bahasa Komunikasi Jadi Sorotan
Gaya komunikasi yang dinilai arogan dan gegabah menjadi pukulan pertama atas citra Menkeu mendatang. Banyak pihak menyarankan Purbaya belajar komunikasi publik sebelum mengambil keputusan strategis.
Harapan Reformasi Ekonomi
Harapan Reformasi Ekonomi
Meski masih dalam sorotan, Purbaya menjanjikan upaya keras untuk memperbaiki ekonomi rakyat melalui pertumbuhan dan lapangan kerja. Kaitannya dengan tuntutan publik bisa menjadi mitigasi krisis kepercayaan bila dilaksanakan dengan baik.
Banding dengan Sri Mulyani
Pergantian dari Sri Mulyani, figur populer dan reformis, menjadi beban tersendiri. Publik membandingkan Purbaya secara otomatis, dan ekspektasi tinggi menuntut hasil, bukan hanya janji.
Pelantikannya pada 8 September 2025 membuka babak baru dinamika politik dan ekonomi, tapi pernyataannya sehari kemudian menimbulkan luka kepercayaan yang mendalam.
Penilaian “suara sebagian kecil rakyat” berubah menjadi “kebanyakan masyarakat merasa sulit” setelah permintaan maaf. Namun, kerusakan reputasi sudah terjadi.
Mahasiswa BEM UI secara keras mendesak pencopotan jabatan dalam aksi di depan DPR, mencerminkan sentimen publik yang luas.
Tantangan terbesar Purbaya adalah membuktikan dedikasi lewat reformasi ekonomi menyeluruh, dengan komunikasi hati-hati dan konsisten.
Seiring berjalannya waktu, publik akan menilai apakah Purbaya bisa mengubah kontroversi ini menjadi momentum pembuktian diri, atau justru terperangkap dalam bayang-bayang kegagalan komunikasi dan sensitifitas publik.
(as)
#MenkeuPurbaya #DemoMahasiswa #CopotMenkeu #17plus8TuntutanRakyat #DPRRI #BEMUI #KontroversiKabinet #PrabowoPresiden
