Fatahillah313, Aceh - Aceh kembali dirundung gelap, bukan hanya karena listrik yang padam, tetapi juga karena kisruh informasi yang menyesatkan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dituding telah memberikan laporan yang tak sesuai kenyataan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait pemulihan listrik pascabanjir dan longsor di Aceh.
Dalam kunjungan Presiden ke Aceh, Bahlil dengan lantang menyampaikan sebuah angka yang menenangkan:
Namun belakangan, pernyataan tersebut justru memantik kemarahan, kritik, dan kekecewaan publik.
Dalam kunjungan Presiden ke Aceh, Bahlil dengan lantang menyampaikan sebuah angka yang menenangkan:
Seluruh Aceh, 97 persen sudah menyala malam ini.
Namun belakangan, pernyataan tersebut justru memantik kemarahan, kritik, dan kekecewaan publik.
Data lapangan menunjukkan kondisi yang jauh dari klaim Menteri Bahlil.
Klaim 97 Persen Menyala, Fakta Baru 60 Persen
Banyak masyarakat yang kecewa. Kami khawatir muncul resistensi kepada petugas PLN di lapangan.Menurut MTA:
Ia juga menegaskan bahwa hampir 1.000 petugas PLN dikerahkan untuk pemulihan jaringan, situasi yang menurutnya tidak pantas dibebani oleh klaim keliru dari pejabat pusat.
Suara dari Lapangan: Aceh Masih Gelap
Ombudsman juga menemukan ketidaksinkronan antara laporan ke Presiden dan kondisi di lapangan, khususnya karena masih banyak wilayah Aceh yang padam dan belum tersentuh perbaikan.
Dampak Politik dan Psikologis: Krisis Kepercayaan di Tengah Bencana
Ringkasan Berita:
Klaim 97 Persen Menyala, Fakta Baru 60 Persen
Setelah pernyataan Bahlil viral, berbagai laporan dari masyarakat, pejabat daerah, hingga Ombudsman RI menunjukkan fakta berbeda.
Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, TA Khalid, menjadi salah satu tokoh yang pertama kali menyoroti ketimpangan data tersebut.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, buka suara dengan nada serius.
Di 18 kabupaten/kota terdampak, listrik baru menyala 60 persen, bahkan di beberapa wilayah strategis seperti Banda Aceh, tingkat pemulihan hanya 35 - 40 persen.
Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, TA Khalid, menjadi salah satu tokoh yang pertama kali menyoroti ketimpangan data tersebut.
Jangan bohongi Presiden. Baru 60 persen listrik menyala. Data yang keliru akan merugikan rakyat dan memperlambat penanganan bencana,
tegas Khalid.
Khalid juga mengingatkan bahwa kesalahan data bisa berdampak berantai, termasuk pada pembangunan hunian sementara dan distribusi bantuan.
Reaksi Pemerintah Aceh: Masyarakat Mulai Resah
Khalid juga mengingatkan bahwa kesalahan data bisa berdampak berantai, termasuk pada pembangunan hunian sementara dan distribusi bantuan.
Reaksi Pemerintah Aceh: Masyarakat Mulai Resah
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, buka suara dengan nada serius.
Ia menegaskan perlunya klarifikasi atas klaim Menteri Bahlil demi mencegah keresahan yang makin membesar.
Banyak masyarakat yang kecewa. Kami khawatir muncul resistensi kepada petugas PLN di lapangan.Menurut MTA:
- Suplai listrik Aceh baru 60–70 persen pada jaringan menengah.
- Banda Aceh baru 35–40 persen menyala.
- Aceh Tamiang, Aceh Utara, dan Aceh Timur di bawah 40 persen.
- Lhokseumawe 75 persen, wilayah Barat Selatan 70–80 persen.
Ia juga menegaskan bahwa hampir 1.000 petugas PLN dikerahkan untuk pemulihan jaringan, situasi yang menurutnya tidak pantas dibebani oleh klaim keliru dari pejabat pusat.
Suara dari Lapangan: Aceh Masih Gelap
Laporan masyarakat justru memperkuat fakta bahwa pernyataan Bahlil tak sejalan dengan realitas.
Warga di berbagai wilayah seperti Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Jaya, Bireuen, hingga Gayo Lues menyatakan hal serupa:
Fenomena ini menunjukkan jurang besar antara laporan ke Presiden dan kenyataan di lapangan, yang dirasakan langsung oleh rakyat Aceh yang baru saja tertimpa bencana berat.
Ombudsman RI: Laporan Harus Apa Adanya, Bukan ‘Asal Bapak Senang’
Warga di berbagai wilayah seperti Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Jaya, Bireuen, hingga Gayo Lues menyatakan hal serupa:
- Listrik padam sejak Minggu pagi hingga Senin malam.
- Di Bireuen: “Malam ini seluruh Bireuen gelap.”
- Di Gayo Lues, relawan MDMC harus mencari sinyal Starlink di masjid karena listrik tak kunjung hidup.
- Di Aceh Besar, listrik nyala hanya 4–5 jam sebelum padam kembali.
- Warga Sabang hingga akademisi di Banda Aceh menyebut klaim Bahlil sebagai “prank yang menyakiti korban bencana.”
Fenomena ini menunjukkan jurang besar antara laporan ke Presiden dan kenyataan di lapangan, yang dirasakan langsung oleh rakyat Aceh yang baru saja tertimpa bencana berat.
Ombudsman RI: Laporan Harus Apa Adanya, Bukan ‘Asal Bapak Senang’
Dari Jakarta, Ombudsman RI mengingatkan pentingnya akurasi informasi dalam situasi darurat.
Anggota Ombudsman, Johanes Widijantoro, tegas menyebut:
Anggota Ombudsman, Johanes Widijantoro, tegas menyebut:
Masyarakat tidak butuh laporan untuk menyenangkan pimpinan.
Sampaikan apa yang dikerjakan, apa kendalanya, dan area mana yang masih padam.
Ombudsman juga menemukan ketidaksinkronan antara laporan ke Presiden dan kondisi di lapangan, khususnya karena masih banyak wilayah Aceh yang padam dan belum tersentuh perbaikan.
Dampak Politik dan Psikologis: Krisis Kepercayaan di Tengah Bencana
Kesalahan informasi dalam situasi darurat bukan sekadar soal angka.
Ia berdampak pada:
Di Aceh sendiri, sejumlah masyarakat bahkan menyebut Bahlil sebagai pejabat yang “berlebihan bereksperimen dalam komunikasi politik”, memprioritaskan pencitraan ketimbang fakta.
Ia berdampak pada:
- Kepercayaan publik terhadap pemerintah pusat
- Koordinasi penanganan bencana
- Psikologi korban, terutama ketika harapan yang diberikan ternyata palsu
- Keselamatan petugas, jika masyarakat marah atas data keliru
- Alokasi anggaran dan kebijakan lanjutan
Di Aceh sendiri, sejumlah masyarakat bahkan menyebut Bahlil sebagai pejabat yang “berlebihan bereksperimen dalam komunikasi politik”, memprioritaskan pencitraan ketimbang fakta.
Aceh Butuh Kecepatan, Bukan Drama
Data Klaim listrik Aceh menyala 97 persen ternyata jauh dari kenyataan.
Persoalan ini menjadi preseden serius mengenai pentingnya laporan akurat di tengah bencana.
Dalam kondisi darurat, masyarakat tidak membutuhkan angka yang memoles kenyataan.
Dalam kondisi darurat, masyarakat tidak membutuhkan angka yang memoles kenyataan.
Mereka membutuhkan kejujuran, kecepatan, dan kehadiran nyata negara.
Aceh yang sedang diuji bencana layak mendapatkan informasi yang bersih, bukan drama data yang menyakitkan.
Aceh yang sedang diuji bencana layak mendapatkan informasi yang bersih, bukan drama data yang menyakitkan.
- Anggota DPR RI dari Partai Gerindra, TA Khalid, mengkritik laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia
- Khalid menilai laporan tersebut tidak akurat dan menuduh Bahlil berbohong kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi pasca bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh
- Saat laporan tersebut disampaikan, mayoritas listrik di 18 kabupaten/kota yang terdampak banjir dan longsor masih dalam keadaan padam.
Sumber : BangkaTribuNews
(as)
#ListrikAceh #Bahlil #Prabowo #BencanaAceh #PLN #KisruhData #AcehGelap #FaktaVsKlaim #InvestigasiAceh #KebenaranData
