Purbaya Ogah Bayar Utang Kereta Cepat Rp116 Triliun: “Jangan Lagi Sentuh APBN!”


Fatahillah313, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan sikap keras: uang rakyat tidak akan digunakan untuk menambal utang proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang kini menembus Rp116 triliun. Pernyataan tegas ini disampaikan Purbaya dalam Media Gathering daring, Jumat (10/10/2025), menanggapi sorotan publik atas besarnya beban utang yang ditinggalkan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) alias Whoosh.
Kan KCIC di bawah Danantara. Kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kalau enggak, ya semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya,
ujar Purbaya tegas.


Menolak “Jeratan APBN” 



Pernyataan Purbaya ini sekaligus menutup wacana yang sempat beredar, bahwa pemerintah akan menggunakan APBN untuk menutup utang jumbo KCIC melalui superholding BUMN Danantara. 
Sebagai entitas yang menaungi ratusan BUMN strategis, Danantara memang disebut tengah “menjajaki opsi restrukturisasi” agar proyek KCIC tetap berjalan dan tidak kolaps oleh beban bunga dan pembiayaan yang kian membengkak.

Namun, langkah ini jelas tidak akan mudah. Dengan bunga pinjaman dari pihak China Development Bank (CDB) dan beban operasional yang belum tertutup dari pendapatan tiket, proyek prestisius yang semula disebut sebagai “ikon kemajuan transportasi nasional” itu kini justru berubah menjadi beban finansial raksasa.


Proyek Ambisius, Realitas Pahit 

Diluncurkan dengan gegap gempita pada masa pemerintahan sebelumnya, Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) digadang-gadang sebagai “simbol kemajuan teknologi” dan tanda kemitraan strategis Indonesia -Tiongkok. 
Namun di balik kecepatan 350 km/jam dan jargon “modernisasi transportasi”, proyek ini justru menghadirkan sederet masalah klasik:
  • Biaya bengkak (cost overrun) dari Rp75 triliun menjadi Rp116 triliun,
  • Keterlambatan konstruksi,
  • Masalah pembebasan lahan, hingga
  • Proyeksi penumpang yang jauh dari target.

Kini, satu tahun lebih sejak diresmikan, angka okupansi Whoosh masih belum mencapai titik impas (break even point). 
Pendapatan dari tiket tidak mampu menutup bunga pinjaman, apalagi pokok utang. 
Dalam kondisi ini, keputusan Purbaya untuk tidak mengizinkan dana publik dipakai menutup utang dianggap sebagai langkah berani sekaligus politis.


Tegas: “KCIC Harus Tanggung Sendiri” 

Menurut Purbaya, secara korporasi KCIC bukanlah entitas di bawah Kementerian Keuangan, melainkan anak usaha konsorsium yang dimiliki oleh Danantara (gabungan PT KAI, PT Wijaya Karya, PT PTPN, dan lainnya) bersama mitra Tiongkok. 
Karena itu, tanggung jawab atas beban finansial sepenuhnya berada di tangan mereka.
Jangan setiap proyek bermasalah ujung-ujungnya minta APBN. Itu artinya publik yang bayar, rakyat yang menanggung. Harusnya tanggung jawab korporasi tetap dipegang. Kalau tidak, itu artinya kita gagal memisahkan logika bisnis dan fiskal negara,
ujar salah satu pengamat BUMN kepada redaksi.

Pernyataan itu sejalan dengan kebijakan fiskal ketat (tight fiscal policy) yang kini diterapkan pemerintah, menyusul tekanan ekonomi global dan potensi perlambatan pertumbuhan di kuartal IV tahun ini.


Dari Simbol Modernitas ke Beban Generasi 

Proyek Kereta Cepat Indonesia China, yang sejak awal diklaim tanpa jaminan APBN, kini menunjukkan paradoks kebijakan pembangunan: ambisi besar tanpa disiplin fiskal. 
Dari awal, kritik datang dari berbagai kalangan, termasuk akademisi ekonomi, karena skema pembiayaan dianggap “terlalu optimistis” dan minim mitigasi risiko.

Kini, ketika angka Rp116 triliun sudah menumpuk di neraca, publik menagih janji awal: “Tidak sepeser pun dari APBN akan digunakan."

Sikap Purbaya Yudhi Sadewa menjadi bentuk konsistensi terhadap janji tersebut, dan sekaligus peringatan keras bagi setiap mega proyek BUMN agar berhenti mengandalkan APBN sebagai jaring penyelamat terakhir.


Apa Selanjutnya? 

KCIC dan Danantara kini dituntut untuk mencari solusi finansial kreatif tanpa melibatkan APBN. Opsi yang sedang dikaji antara lain:
  • Restrukturisasi utang dengan pihak CDB (China Development Bank),
  • Penjualan aset non-produktif,
  • Sertifikasi nilai tambah lahan di sekitar stasiun (transit-oriented development), dan
  • Skema investasi baru dari mitra swasta.

Namun, langkah-langkah itu masih butuh waktu dan komitmen politik kuat dari semua pihak. Yang jelas, dengan penolakan Purbaya terhadap penggunaan APBN, pesan kepada publik sudah sangat jelas:
Era bailout BUMN sudah berakhir. Yang berutang, harus menanggung.


(as)
#PurbayaYudhiSadewa #KeretaCepatWhoosh #KCIC #UtangKCIC #APBN #Danantara #BUMN #FiskalNegara #EkonomiIndonesia #Whoosh #KeretaCepatJakartaBandung #KCJB #ProyekRaksasa #ChinaIndonesia #BeritaEkonomi #InvestigasiFiskal