Fatahillah313, Jakarta - Di tengah kegaduhan publik soal kandungan etanol 3,5% dalam base fuel Pertamina yang memicu boikot SPBU swasta, pemerintah justru menambah dosis.
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengumumkan bahwa pemerintah akan mewajibkan campuran etanol 10% (E10) dalam setiap liter bensin yang beredar di Indonesia.
Langkah ini disebut sebagai bagian dari transisi energi hijau, namun di lapangan, kebijakan ini justru menimbulkan kontroversi tajam, baik di kalangan pelaku usaha migas, maupun masyarakat pengguna kendaraan bermotor.
(as)
#BahlilLahadalia #BBMEtanol #E10Indonesia #Pertamina #Bioetanol #TransisiEnergi #EnergiHijau #InvestasiHijau #SPBUSwasta #KebijakanEnergi
Langkah ini disebut sebagai bagian dari transisi energi hijau, namun di lapangan, kebijakan ini justru menimbulkan kontroversi tajam, baik di kalangan pelaku usaha migas, maupun masyarakat pengguna kendaraan bermotor.
E10: Antara Transisi Hijau dan Eksperimen Ekonomi
Kandungan etanol 3,5% saja sudah membuat banyak mesin kendaraan bermasalah, terutama model lawas dan motor bebek berkarburator.
Kebijakan etanol 10% (E10) sejatinya bukan ide baru. Negara-negara seperti Brasil dan Amerika Serikat sudah mengadopsinya puluhan tahun lalu.
Bedanya, mereka memiliki infrastruktur bioetanol dan pasokan tebu serta jagung berlimpah.
Indonesia? Belum siap.
Kandungan etanol 3,5% saja sudah membuat banyak mesin kendaraan bermasalah, terutama model lawas dan motor bebek berkarburator.
Jika kandungan etanol naik menjadi 10%, dikhawatirkan akan mempercepat korosi, menurunkan performa mesin, dan memicu biaya perawatan tinggi.
Selain itu, etanol bersifat higroskopis, mudah menyerap air. Di iklim tropis lembap seperti Indonesia, ini bisa memperburuk kualitas bahan bakar dan menurunkan daya bakar secara signifikan.
Selain itu, etanol bersifat higroskopis, mudah menyerap air. Di iklim tropis lembap seperti Indonesia, ini bisa memperburuk kualitas bahan bakar dan menurunkan daya bakar secara signifikan.
Kalau 3,5% saja bikin ribut, apalagi 10%! Ini bukan solusi hijau, ini eksperimen besar yang berisiko ke rakyat,
ujar salah satu pengamat energi yang enggan disebut namanya.
Motif di Balik Kebijakan: Investasi atau Ilusi?
Menteri Bahlil mengungkap bahwa sejumlah pabrik etanol sedang disiapkan untuk mendukung kebijakan E10.
Namun, publik mencium aroma “kepentingan investasi” di balik langkah tersebut.
Etanol di Indonesia sebagian besar diproduksi dari molase (limbah tebu) dan jagung.
Etanol di Indonesia sebagian besar diproduksi dari molase (limbah tebu) dan jagung.
Dengan meningkatnya permintaan, otomatis harga bahan baku pangan akan terdorong naik.
Efek domino pun terjadi: pangan naik, transportasi naik, dan akhirnya biaya hidup rakyat kecil makin mencekik.
Kritikus menilai kebijakan ini justru menguntungkan investor bioetanol dan importir teknologi, bukan rakyat atau pengguna BBM.
Kritikus menilai kebijakan ini justru menguntungkan investor bioetanol dan importir teknologi, bukan rakyat atau pengguna BBM.
Kalau benar niatnya hijau, kenapa bukan memperbaiki transportasi publik dulu? Kenapa rakyat disuruh menanggung risiko mesin rusak demi target investasi?
tanya aktivis lingkungan dari Koalisi Energi Bersih.
SPBU Swasta Menolak, Pertamina Terpojok
Kisruh soal etanol sebenarnya sudah meletus sejak SPBU swasta menolak membeli base fuel Pertamina karena kandungan etanol 3,5% yang tidak sesuai spesifikasi.
Artinya, Pertamina sendiri belum siap dengan sistem distribusi biofuel yang konsisten.
Dengan adanya rencana wajib E10, kekacauan di hilir energi nasional bisa makin parah: dari distribusi bahan bakar, pencampuran di depot, hingga kontrol mutu di SPBU.
Dengan adanya rencana wajib E10, kekacauan di hilir energi nasional bisa makin parah: dari distribusi bahan bakar, pencampuran di depot, hingga kontrol mutu di SPBU.
Kalau pabrikan kendaraan belum semuanya siap E10, berarti pemerintah sedang memaksa pasar untuk menyesuaikan diri tanpa dasar teknis,
kata seorang analis migas independen.
Siasat Politik Energi atau Jalan Pintas Hijau?
Langkah Bahlil ini dinilai sebagian kalangan sebagai strategi politik energi menjelang 2025, bukan kebijakan berbasis sains.
Pemerintah ingin tampil hijau di mata dunia, namun tanpa kesiapan infrastruktur, teknologi, dan edukasi pasar.
Padahal, negara-negara yang sukses menjalankan biofuel melalui tahapan bertahun-tahun: mulai dari riset kompatibilitas mesin, standarisasi bahan bakar, hingga dukungan insentif untuk industri otomotif.
Padahal, negara-negara yang sukses menjalankan biofuel melalui tahapan bertahun-tahun: mulai dari riset kompatibilitas mesin, standarisasi bahan bakar, hingga dukungan insentif untuk industri otomotif.
Hijau yang Menyesatkan
Kebijakan etanol 10% dalam BBM ini memang dikemas sebagai agenda transisi energi berkelanjutan, tetapi di baliknya terselip ketidaksiapan struktural dan potensi beban baru bagi rakyat.
Pemerintah perlu menjelaskan secara transparan:
Jika tidak, kebijakan “hijau” ini bisa berubah menjadi skandal energi baru, yang meninggalkan residu korosi bukan hanya di tangki bensin, tapi juga di kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Pemerintah perlu menjelaskan secara transparan:
- Siapa investor di balik pabrik etanol?
- Bagaimana pengawasan mutu BBM E10?
- Siapa yang akan menanggung risiko mesin rusak?
Jika tidak, kebijakan “hijau” ini bisa berubah menjadi skandal energi baru, yang meninggalkan residu korosi bukan hanya di tangki bensin, tapi juga di kepercayaan publik terhadap pemerintah.
#BahlilLahadalia #BBMEtanol #E10Indonesia #Pertamina #Bioetanol #TransisiEnergi #EnergiHijau #InvestasiHijau #SPBUSwasta #KebijakanEnergi
