Surabaya Menggugat: Suara Ulama untuk Negeri Catatan Panjang dari Surabaya

Fatahillah313, Surabaya - Kota yang dikenal sebagai jantung perlawanan, kembali mencatatkan sejarah. Pada Kamis, 25 September 2025, Pondok Pesantren Hidayatullah menjadi pusat perhatian nasional. Bukan karena acara seremonial biasa, melainkan karena lahirnya “Pernyataan Sikap Ulama Surabaya” yang keras, tegas, dan menyentuh urat nadi persoalan bangsa.

Di ruangan itu hadir tokoh-tokoh besar: KH Ihya Ulumudin dengan keteduhan ilmu dan wibawanya, Prof. Daniel M. Rosyied, intelektual maritim yang konsisten bersuara soal kedaulatan laut, hingga Ustadz Abu Bakar Ba’asyir yang jarang muncul, namun tetap membawa pesan istiqamah.

Mereka tidak datang sendiri. Habaib dengan sorban putih, kyai kampung sederhana dengan sarung khasnya, purnawirawan beruban, serta tokoh masyarakat lintas generasi duduk bersila. Wajah-wajah itu membawa kegelisahan yang sama: Indonesia sedang berada di tepi jurang.


Korupsi dan Hukum: Luka Lama yang Membusuk 

Isu pertama yang digugat adalah korupsi. Ulama menuntut agar RUU Perampasan Aset Koruptor segera disahkan. Hukuman badan saja tidak cukup, uang rakyat yang dijarah harus dikembalikan.

Korupsi bukan hanya mencuri uang, tetapi merampok masa depan bangsa,” tegas seorang ulama, mengutip Buya Hamka.

Hukum pun dikritik tajam. KPK dan Kejaksaan dianggap sering “tajam ke bawah, tumpul ke atas”. Jika hukum hanya menjadi komedi bagi rakyat, maka bangsa ini sedang menyiapkan panggung kehancurannya sendiri.


Politik dan Kepemimpinan: Teguran untuk Presiden 

Paket UU Politik, dari Partai hingga Pemilu, dituntut untuk direvisi. Politik hari ini lebih sibuk soal kuota kursi daripada aspirasi rakyat.

Presiden Prabowo Subianto mendapat teguran langsung. Ulama menilai kabinet terlalu kompromistis.

Kabinet bukan tempat bagi titipan politik, tapi mesin kerja bangsa,” tegas pernyataan itu. Reshuffle dinilai bukan sekadar pilihan, melainkan keniscayaan.

Polri: Antara Penjaga dan Pelanggar Hukum 

Polisi kembali jadi sorotan tajam. Kasus KM50 masih gelap, judi online merajalela, kasus Sambo jadi aib, narkoba tak terbendung, hingga sengketa tanah yang ditunggangi aparat.

Karena itu, suara ulama lantang: Kapolri Jenderal Listyo Sigit harus diganti. Polri butuh figur baru berjiwa reformasi, agar kembali pada khittahnya: melindungi rakyat, bukan melayani oligarki.

Pembangunan yang Merampas Rakyat Proyek raksasa seperti Eco City, PIK-2, hingga Surabaya Waterfront Land dituding merampas hak rakyat pesisir. Pembangunan disebut hanya menguntungkan segelintir elit, sementara rakyat kecil kehilangan tanah dan lautnya.

Kalau pembangunan membuat rakyat terusir dari tanah kelahiran, itu bukan kemajuan, melainkan kemunduran,” ujar seorang kyai sepuh.

Isu Lama: PKI, Program MBG, dan Sejarah yang Dipelintir 

Ulama menolak legitimasi PKI sebagai korban HAM sebagaimana dalam Keppres 17/2022 dan Inpres 2/2023. Bagi mereka, luka 1965 terlalu dalam untuk dipoles dengan politik rekonsiliasi.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pun dihantam kritik. Di lapangan, distribusi tak merata, kualitas makanan buruk, kontraktor hanya mengejar untung. Jika tak segera dibenahi, MBG akan menjadi proyek gagal.

Palestina dan Israel: Sikap Tegas Umat 

Dalam isu global, suara ulama bulat: mendukung Palestina sepenuhnya. Namun, mereka menolak keras wacana membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

Tidak mungkin kita menolong Palestina dengan satu tangan, lalu menggenggam Israel dengan tangan lain. Itu pengkhianatan,” ujar seorang habaib.

Konstitusi dan Legitimasi Kepemimpinan 

Ulama mendesak MPR mengembalikan UUD 1945 asli sebagai konstitusi. Bagi mereka, amandemen yang berulang justru membuat bangsa kehilangan arah.

Lebih keras lagi, mereka menyerukan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sejak awal, pencalonannya dinilai cacat hukum. Membiarkannya sama saja melegalkan pelanggaran konstitusi.


Kebenaran yang Tidak Boleh Dikubur 

Dugaan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi juga masuk dalam daftar gugatan. Ulama mendesak aparat menuntaskan penyelidikan agar kebenaran tegak.

Selain itu, perlindungan terhadap majelis ulama dan habaib ditegaskan. Polisi diminta menjamin keamanan, karena akhir-akhir ini muncul ancaman pembubaran majelis dari kelompok intoleran.


Suara Nurani Bangsa dari Surabaya 

Pernyataan sikap ini bukan sekadar perlawanan, tapi peringatan keras. Buya Hamka pernah berpesan: 

Kalau bangsa ingin kuat, jangan biarkan ulama diam. Sebab bila ulama diam, matilah hati nurani bangsa.

Hari itu, ulama tidak diam. Mereka menggugat, mengingatkan, dan menegur. Tentang korupsi, hukum, politik, lingkungan, konstitusi, hingga Palestina. Semua demi satu hal: agar Indonesia tetap tegak, adil, dan merdeka.

Dari Surabaya, suara itu menggema. Suara ulama, suara nurani bangsa. Ketika ulama bicara, negara wajib mendengar.

(as)

#SurabayaMenggugat #SuaraUlama #RUUPerampasanAset #KritikPolri #PemakzulanGibran #IjazahJokowi #UlamaUntukNegeri #SavePalestina #KonstitusiAsli1945