Fatahillah313, Jakarta - Wacana pergantian Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) kembali mencuat di ruang publik. Isu ini bukan sekadar soal regenerasi pimpinan di tubuh Polri, melainkan juga menyangkut arah reformasi hukum dan citra pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ke depan.

Pakar politik senior Ikrar Nusa Bhakti memberi peringatan tajam: Kapolri pengganti Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus dipastikan bukan bagian dari “Geng Solo”, istilah yang merujuk pada lingkaran elite yang dianggap sangat dekat dengan mantan Presiden Joko Widodo.


Ancaman Bayang-bayang Politik dalam Polri

Menurut Ikrar, jika calon Kapolri masih berasal dari kelompok yang dikenal publik sebagai loyalis Jokowi, independensi Polri akan terus dipertanyakan. “Publik tentu ingin melihat Polri berdiri di atas semua kepentingan politik, bukan menjadi perpanjangan tangan satu kelompok tertentu,” tegasnya.

Ia mencontohkan, sosok Kapolri Listyo Sigit Prabowo maupun Panglima TNI Agus Subiyanto, sering dicap sebagai bagian dari jaringan kedekatan itu. Dalam pandangan Ikrar, pola penunjukan pejabat strategis semacam ini dapat memicu krisis kepercayaan.
“Kapolri baru bukan hanya simbol pergantian orang, melainkan momentum melakukan koreksi besar. Kalau hanya ganti baju tapi isinya sama, publik akan makin sinis,” ujarnya.


Harapan Reformasi Nyata di Polri

Lebih jauh, Ikrar menegaskan pergantian Kapolri harus dimaknai sebagai kesempatan emas untuk membawa reformasi nyata di tubuh Polri. Ia menyoroti betapa pentingnya profesionalisme aparat penegak hukum yang tidak tunduk pada tekanan politik.

Masyarakat, katanya, menghendaki kepolisian yang mampu mengusut kasus-kasus besar dengan transparan, berani menyentuh kalangan elite, dan tidak terjebak pada kompromi kekuasaan.
“Kapolri baru harus hadir sebagai figur yang bisa menjawab krisis kepercayaan publik. Jangan hanya jadi penonton atau tameng politik,” jelasnya.


Catatan Kritis: Kasus-kasus yang Terbengkalai

Ikrar juga menyentil sejumlah kasus hukum yang hingga kini dinilai publik belum tuntas, di antaranya:
    • Kontroversi ijazah Presiden Jokowi yang disebut-sebut palsu namun penyelidikannya belum terbuka.
    • Tuntutan perdata terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang menurutnya butuh transparansi penuh agar tidak dianggap dilindungi kekuasaan.
    • Kerusuhan akhir Agustus hingga awal September 2025, yang melibatkan dugaan keterlibatan aparat TNI. Ia menilai penanganannya masih jauh dari terang-benderang.

“Kalau Polri masih membiarkan kasus-kasus sensitif ini kabur, publik akan semakin apatis. Keberanian Kapolri baru diuji justru dari sini,” ujar Ikrar.


Dampak Langsung ke Citra Presiden Prabowo

Peringatan terakhir dari Ikrar diarahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pilihan Kapolri baru akan sangat menentukan legitimasi politik dan moral pemerintahan saat ini.

Prabowo, katanya, sudah memegang mandat rakyat. Namun mandat itu bisa terkikis bila publik melihat pemimpin Polri hanya ditentukan berdasarkan kepentingan politik masa lalu, bukan kepentingan bangsa.
“Kalau pergantian Kapolri hanya jadi isu hangat tanpa langkah nyata, itu justru bisa jadi bumerang. Prabowo harus paham: hukum adalah fondasi utama menjaga kepercayaan publik,” tutup Ikrar.


(as) 

#KapolriBaru #GengSolo #IkrarNusaBhakti #Prabowo #PolriReformasi