Fatahillah313, Jakarta - Aroma politik kekuasaan kembali menjadi sorotan publik pasca dua isu penting mencuat di lingkaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto: pergantian Kapolri dan penunjukan M Qodari sebagai Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP).
Ikrar Nusa Bhakti: Kapolri Jangan Lagi “Geng Solo”
Pakar politik Ikrar Nusa Bhakti menegaskan bahwa calon Kapolri pengganti Jenderal Listyo Sigit Prabowo harus berasal dari figur independen, bukan bagian dari lingkaran politik yang sering disebut publik sebagai “Geng Solo”, istilah yang merujuk pada loyalis Presiden Joko Widodo.
Menurut Ikrar, bila Kapolri baru masih memiliki keterkaitan dengan kelompok tersebut, Polri akan kesulitan menjaga citra sebagai institusi hukum yang netral.
“Presiden Prabowo harus menunjukkan keberanian politiknya. Kapolri mendatang jangan terikat pada kepentingan politik lama. Kalau tidak, kredibilitas Polri bisa runtuh, dan citra presiden ikut tergerus,” tegas Ikrar.
Isu netralitas aparat kepolisian ini dinilai penting karena menyangkut konsolidasi demokrasi pasca transisi kekuasaan dari Jokowi ke Prabowo. Publik, kata Ikrar, sudah cukup lelah dengan stigma polisi yang dianggap lebih condong menjadi alat politik ketimbang pelindung masyarakat.
Rocky Gerung Kritik Keras Penunjukan Qodari
Di sisi lain, pengamat politik Rocky Gerung menyoroti keputusan Presiden Prabowo menunjuk M Qodari sebagai Kepala KSP menggantikan Letjen (Purn) AM Putranto. Qodari sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala KSP dan resmi dilantik di Istana Negara pada Rabu (17/9/2025).
Rocky menilai, Qodari bukan sosok baru di panggung politik. Namanya melekat erat sebagai loyalis Presiden ke-7 Joko Widodo, bahkan sempat menjadi pengusung wacana kontroversial: perpanjangan masa jabatan Jokowi tiga periode serta duet Jokowi - Prabowo pada Pilpres 2024. Bagi Rocky, ide tersebut merupakan bukti pola pikir konservatif yang tidak sehat bagi demokrasi Indonesia.
“Dengan kedudukan itu, Presiden dianggap tidak peka dengan tuntutan reformasi dan aspirasi anak muda yang menginginkan kabinet bersih dari kelompok yang tidak demokratis,” ujar Rocky dalam tayangan YouTube Rocky Gerung Official, Kamis (18/9/2025).Rocky menambahkan, penunjukan Qodari seolah menjadi simbol bahwa Prabowo belum sepenuhnya memahami tuntutan publik, terutama generasi muda yang menginginkan pemerintahan lebih progresif dan bersih dari figur lama yang identik dengan politik transaksional.
Pertarungan Citra Presiden
Dua isu ini. Kapolri baru dan pengangkatan Qodari, mencerminkan tantangan besar yang dihadapi Prabowo di awal pemerintahannya. Di satu sisi, ia harus membuktikan keberpihakan pada demokrasi dan reformasi, sementara di sisi lain, ia tampak masih mengandalkan figur-figur lama yang punya beban politik masa lalu.
Publik kini menanti langkah Prabowo berikutnya. Akankah Kapolri baru benar-benar independen dan berani membersihkan institusi dari kepentingan politik? Atau justru terjebak dalam pola lama “loyalisme” yang selama ini menimbulkan krisis kepercayaan terhadap Polri?
Penunjukan Qodari menambah daftar panjang pertanyaan tentang arah demokrasi di era Prabowo. Bagi pengkritik seperti Rocky Gerung, langkah ini adalah alarm dini bahwa reformasi bisa kembali tersandera kepentingan kelompok konservatif.
Yang jelas, sorotan publik terhadap Prabowo kini semakin tajam. Bukan hanya soal kebijakan, tapi juga siapa yang ia pilih untuk mendampingi perjalanan politiknya lima tahun ke depan.
Dua isu ini. Kapolri baru dan pengangkatan Qodari, mencerminkan tantangan besar yang dihadapi Prabowo di awal pemerintahannya. Di satu sisi, ia harus membuktikan keberpihakan pada demokrasi dan reformasi, sementara di sisi lain, ia tampak masih mengandalkan figur-figur lama yang punya beban politik masa lalu.
Publik kini menanti langkah Prabowo berikutnya. Akankah Kapolri baru benar-benar independen dan berani membersihkan institusi dari kepentingan politik? Atau justru terjebak dalam pola lama “loyalisme” yang selama ini menimbulkan krisis kepercayaan terhadap Polri?
Penunjukan Qodari menambah daftar panjang pertanyaan tentang arah demokrasi di era Prabowo. Bagi pengkritik seperti Rocky Gerung, langkah ini adalah alarm dini bahwa reformasi bisa kembali tersandera kepentingan kelompok konservatif.
Yang jelas, sorotan publik terhadap Prabowo kini semakin tajam. Bukan hanya soal kebijakan, tapi juga siapa yang ia pilih untuk mendampingi perjalanan politiknya lima tahun ke depan.
(as)
#Prabowo #Qodari #KSP #KapolriBaru #RockyGerung #IkrarNusaBhakti #Demokrasi #PolitikNasional #GengSolo #IstanaNegara
