1. Latar Belakang Demonstrasi di Pati (10–13 Agustus 2025)
- Aksi unjuk rasa massal terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menuntut pengunduran diri Bupati Sudewo. Isu ini bermula dari rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) hingga 250%, yang dianggap terlalu membebani masyarakat. Bahkan setelah kebijakan ini dibatalkan, gelombang protes mencuat lebih kuat.
- Demonstrasi yang menuntut “lengsernya” Bupati Sudewo diorganisir oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Aksi ini dimulai tanggal 10 Agustus 2025 dan mencapai puncaknya pada 13 Agustus dengan jumlah peserta diperkirakan antara 85.000 hingga 100.000 orang.
- Aksi sempat berlangsung tenang, namun berujung ricuh: terjadi pelemparan botol dan sandal, pembakaran kendaraan polisi, serta bentrokan dengan aparat yang kena gas air mata dan water cannon.
- Pemerintah daerah dan DPRD Pati bergerak cepat: kenaikan pajak dibatalkan dan DPRD meluncurkan hak angket sebagai bagian dari proses investigasi terhadap Bupati Sudewo.
2. Respons Presiden Prabowo Subianto
a. “Menyayangkan” Kericuhan
3. Dinamika Politik & Implikasi
Aksi Tokoh dan Alasan Protes
a. “Menyayangkan” Kericuhan
- Presiden Prabowo, melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa beliau menyayangkan situasi kericuhan yang terjadi. Meskipun belum memberikan pernyataan langsung, pusat pemerintah terus memantau perkembangan di Pati.
- Prabowo mengingatkan bahwa pejabat publik—baik di pusat maupun daerah—harus menghindari sikap arogan saat menjalankan kebijakan, agar tidak memicu reaksi keras dari masyarakat.
- Pemerintah pusat sudah berkoordinasi intensif dengan Bupati Sudewo dan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, untuk segera menyelesaikan krisis dan menjaga ketertiban serta stabilitas ekonomi di Pati, terutama menjelang HUT RI ke-80.
3. Dinamika Politik & Implikasi
Aksi Tokoh dan Alasan Protes
- Unjuk rasa ini dipimpin oleh tokoh yang sebelumnya mendukung Sudewo—Supriyono alias “Zoro” dan Ahmad “Luffy” Hussein—yang kemudian berbalik menjadi oposisi setelah kebijakan pajak kontroversial dikeluarkan .
- Selain isu pajak, tuntutan demonstran meliputi penolakan terhadap kebijakan sekolah lima hari, pembongkaran masjid bersejarah, renovasi alun-alun senilai Rp 2 miliar, serta videotron mewah senilai Rp 1,39 miliar, dan pemecatan pegawai RS Soewondo .
Implikasi Kebijakan & Pemerintahan
- Pembatalan kenaikan pajak menunjukkan bahwa gerakan publik yang kuat dapat mempengaruhi kebijakan daerah secara langsung.
- Peluncuran hak angket DPRD membuka jalan bagi proses politik lebih lanjut—termasuk kemungkinan pemakzulan Bupati Sudewo jika temuan penyelidikan menunjukkan maladministrasi atau penyalahgunaan wewenang.
4. Ringkasan Singkat
5. Penutup & Rekomendasi
Demonstrasi di Pati adalah cerminan kuatnya aspirasi publik terhadap kebijakan daerah yang dianggap berat dan arogan. Respons pemerintah—dengan penekanan pada dialog dan penghindaran kekerasan—menunjukkan pola krisis yang dapat direspons secara demokratis.
| Aspek | Rincian |
|---|---|
| Pemicu Demonstrasi | Kenaikan PBB-P2 hingga 250%, ditambah kebijakan kontroversial lain |
| Skala Aksi | 85.000–100.000 peserta, kericuhan, mobil polisi dibakar |
| Respons Presiden | Menyayangkan kondisi, imbau tidak arogan, monitor situasi, koordinasi |
| Tindak Lanjut DPRD | Membentuk hak angket dan mulai investigasi terhadap Bupati |
| Dampak | Kebijakan pajak dibatalkan, potensi politis bagi Bupati Sudewo membesar |
5. Penutup & Rekomendasi
Demonstrasi di Pati adalah cerminan kuatnya aspirasi publik terhadap kebijakan daerah yang dianggap berat dan arogan. Respons pemerintah—dengan penekanan pada dialog dan penghindaran kekerasan—menunjukkan pola krisis yang dapat direspons secara demokratis.
(as)
