Penghancuran Karakter dan Kebuntuan Narasi Ijazah, Jokowi vs Anies dalam Politik Pengalihan Isu

Politik Perhatian: Ketika Persepsi Lebih Penting dari Kebijakan

Fatahillah313, Jakarta - Dalam politik modern, kekuasaan tidak lagi hanya dipertahankan melalui keberhasilan kebijakan publik, tetapi melalui kemampuan mengelola perhatian masyarakat.

Di era banjir informasi dan media sosial, siapa yang menguasai fokus publik, dialah yang menguasai panggung politik.

Ketika krisis datang, baik berupa skandal, kegagalan tata kelola, maupun kebijakan kontroversial, yang sering dipertarungkan bukan lagi solusi, melainkan narasi.

Pada masa pemerintahan Joko Widodo, muncul sebuah pola yang berulang dan konsisten:

Setiap kali pemerintah pusat berada dalam tekanan serius, ruang publik justru dipenuhi oleh serangan personal terhadap Anies Baswedan.

Serangan itu tidak selalu relevan dengan isu utama yang sedang berlangsung, tetapi terbukti efektif memecah perhatian dan mengalihkan emosi kolektif dari persoalan struktural ke konflik figuratif.

Tulisan ini tidak bertujuan menghakimi kebijakan Anies Baswedan, apalagi menuduh keterlibatan hukum siapa pun.

Fokusnya adalah membaca pola empiris berbasis waktu, temporal pattern, yakni kesamaan periode antara krisis pemerintah pusat dan meningkatnya serangan terhadap Anies Baswedan di ruang publik.

Di sinilah analisis menjadi relevan, karena kesamaan waktu bukan sekadar kebetulan, melainkan gejala komunikasi politik yang berulang.

Metode Membaca Pola: Waktu, Narasi, dan Fungsi Politik

Pendekatan yang digunakan dalam esai ini adalah analisis temporal dan naratif.

Pertanyaannya sederhana namun mendasar:

Apa krisis yang sedang dihadapi pemerintah pusat?
Narasi apa yang muncul bersamaan di media sosial?
Dan apa fungsi politik dari narasi tersebut terhadap fokus publik?

Yang diuji bukan niat tersembunyi atau konspirasi tertutup, melainkan pola komunikasi yang dapat diverifikasi melalui linimasa publik.

Jika sebuah pola muncul berulang lintas isu dan lintas tahun, maka ia layak dibaca sebagai strategi, bukan kebetulan.

Revisi UU KPK 2019: Pelemahan Institusi, Personalisasi Konflik

September 2019 menjadi titik penting. Revisi UU KPK disahkan dan memicu gelombang demonstrasi nasional serta krisis kepercayaan publik.

Substansi pelemahan lembaga antikorupsi sempat mendominasi ruang publik.

Namun tak lama kemudian, diskursus itu perlahan tergeser.

Dalam periode yang sama, media sosial dipenuhi narasi personal yang mengaitkan Anies Baswedan dengan agenda ideologis tertentu.

Isu institusional berubah menjadi konflik figur.

Fokus publik bergeser dari pelemahan sistem negara ke perdebatan tentang sosok individu.

Polanya jelas:

Krisis struktural dihadapi dengan personalisasi konflik.

Jiwasraya dan ASABRI: Korupsi Sistemik yang Dialihkan

Akhir 2019 hingga awal 2020, skandal Jiwasraya mencuat dengan potensi kerugian negara puluhan triliun rupiah.

Namun pada Januari 2020, ruang publik justru dibanjiri narasi banjir Jakarta. Isu lokal yang bersifat berulang dijadikan simbol kegagalan total Anies Baswedan.

Korupsi sistemik BUMN perlahan menghilang dari pusat perhatian.

Ketika kasus ASABRI menyusul pada Januari - Februari 2020, serangan terhadap Anies tidak mereda, melainkan bermetamorfosis.

Isu kebijakan bergeser menjadi delegitimasi figur nasional.

Yang diserang bukan lagi keputusan konkret, tetapi kelayakan, karakter, bahkan masa depan politiknya.

Targetnya bukan solusi, melainkan persepsi jangka panjang.

Pandemi Covid-19: Krisis Kesehatan yang Dipersonalisasi

Memasuki Maret 2020, pandemi Covid-19 mulai terdeteksi di Indonesia.

Pemerintah pusat dikritik karena meremehkan ancaman awal.

Di tengah situasi itu, respons cepat Pemprov DKI Jakarta justru diframing sebagai kepanikan dan pembangkangan.

Konflik komunikasi antara pusat dan daerah mendominasi narasi, sementara kesiapan sistem kesehatan nasional menjadi isu sekunder.

Krisis kesehatan publik berubah menjadi konflik personal.

Yang diperdebatkan bukan kapasitas negara, melainkan sikap seorang gubernur.

Pada April - Juni 2020, kebijakan PSBB menimbulkan dampak ekonomi luas.

Namun kemarahan publik diarahkan pada Anies sebagai simbol penderitaan rakyat kecil.

Kebijakan kolektif negara dipersonalisasi menjadi kesalahan individu.

Amarah sosial dipindahkan dari desain kebijakan ke figur.

Ketika lonjakan kematian Covid terjadi pada Juni - Agustus 2020, kritik terhadap sistem kesehatan nasional meningkat.

Namun narasi di media sosial justru menyerang Anies karena menyampaikan data pemakaman.

Fakta diframing sebagai eksploitasi duka.

Realitas krisis diubah menjadi soal komunikasi personal.

UU Cipta Kerja: Contoh Paling Presisi Pengalihan Isu

Oktober 2020 adalah contoh paling terang secara waktu.

UU Cipta Kerja disahkan pada 5 Oktober dan memicu demonstrasi nasional besar-besaran.

Tiga hari kemudian, muncul tuduhan bahwa ambulans Pemprov DKI membawa batu untuk demonstran.

Narasi ini kemudian diklarifikasi sebagai hoaks.

Namun dalam politik perhatian, klarifikasi sering datang terlambat.

Fokus publik sudah terpecah.

Substansi Omnibus Law tergeser oleh skandal simbolik yang melibatkan Anies Baswedan.

Pola pengalihan bekerja dengan presisi waktu yang nyaris matematis.

PPKM, Agama, dan Serangan Paradoksal Pola serupa kembali terlihat saat PPKM Darurat Juli - Agustus 2021.

Ketika penderitaan ekonomi meluas akibat kebijakan nasional, Anies kembali dijadikan wajah penderitaan publik, seolah kebijakan tersebut merupakan keputusan personal kepala daerah.

Dalam isu ibadah dan agama sepanjang 2020 - 2022, serangan bahkan bersifat paradoksal.

Saat pembatasan diberlakukan, Anies diframing anti-umat.

Saat pelonggaran dilakukan, ia dituduh memainkan politik identitas.

Apa pun kebijakannya, targetnya tetap sama.

Ini menunjukkan bahwa yang dipertahankan bukan kritik kebijakan, melainkan tekanan konstan terhadap figur.

Pola Besar: Ketika Krisis Pusat Bertemu Serangan Figur

Dari keseluruhan kronologi ini, terlihat pola besar yang konsisten:

Krisis pemerintah pusat muncul.
Dalam periode yang sama, serangan personal terhadap Anies meningkat.
Narasi bersifat emosional dan repetitif.
Fokus publik terpecah.
Isu struktural kehilangan intensitas.
Kesamaan waktu ini berulang lintas isu dan lintas tahun. Terlalu konsisten untuk disebut kebetulan.

Esai ini tidak menuduh adanya konspirasi hukum, tetapi menunjukkan pola komunikasi politik.

Ketika krisis struktural muncul, konflik figuratif diciptakan.

Ketika perhatian publik teralihkan, akuntabilitas melemah.

Kebuntuan Narasi: Kasus Ijazah Jokowi dan Hilangnya Tumbal

Pola ini justru tampak paling terang ketika kasus dugaan ijazah Joko Widodo mengemuka berbulan-bulan melalui Roy Suryo dan kawan-kawan.

Untuk pertama kalinya, pendulum pengalihan isu kehilangan sasaran.

Tidak ada lagi Anies Baswedan yang bisa dijadikan target, karena ia bukan lagi gubernur.

Tidak ada kepala daerah yang bisa dituding sebagai biang kerok untuk menampung segala ketidakberesan dari pusat.

Isu ijazah pun tidak berhasil digeser ke konflik figur lain.

Di titik ini, strategi lama kehilangan fungsinya.

Jokowi kehilangan sosok yang selama ini dijegal habis-habisan untuk menanggung beban politik yang seharusnya dipertanggungjawabkan sendiri.

Dan ketika tidak ada lagi figur untuk ditumbalkan, krisis pun terpaksa berdiri di hadapan publik tanpa perantara.

Di situlah kebuntuan narasi terjadi, dan di situlah politik perhatian kehilangan senjatanya.

Sumber artikel:

Oleh: Geisz Chalifah

(as)

#PolitikPengalihanIsu #PenghancuranKarakter #JokowiVsAnies #NarasiKekuasaan #KrisisAkuntabilitas #PolitikPersepsi