Fatahillah313, Jakarta - Kasus dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB) Whoosh kembali jadi sorotan publik.
Mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelusuri seluruh skema pembiayaan hingga proses jual beli lahan proyek prestisius yang sejak awal disebut bermasalah ini.
Langkah ini mencuat setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan keberatan menggunakan dana APBN untuk membayar utang proyek kereta cepat tersebut.
Langkah ini mencuat setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan keberatan menggunakan dana APBN untuk membayar utang proyek kereta cepat tersebut.
Pernyataan berani itu menuai apresiasi dari berbagai pihak, termasuk para pakar antikorupsi dan pengamat kebijakan publik.
đź’° KPK Siap Telusuri Dugaan Korupsi Whoosh
Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, sebelumnya menyampaikan bahwa pihaknya akan mencari informasi selengkap mungkin terkait dugaan korupsi dalam proyek KCJB Whoosh.
KPK juga membuka pintu bagi masyarakat atau pihak mana pun yang memiliki informasi awal untuk membantu mempercepat proses penyelidikan.
đźš„ Awal Mula Masalah: Dari Jepang ke Tiongkok
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengingatkan bahwa proyek ini sejak awal sudah sarat tanda tanya.
đź“‘ Audit Menyeluruh Jadi Kunci
Peneliti dari Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat UGM), Zainurrahman, menekankan pentingnya audit menyeluruh atas proyek Whoosh dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi akhir.
Menurutnya, audit perlu menilai apakah keputusan pemerintah saat itu, memilih Tiongkok dibanding Jepang, dilakukan sesuai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014.
🏗️ Tahapan yang Harus Diusut KPK
Zainurrahman membagi proses pengusutan proyek ini dalam tiga tahap besar:
1. Perencanaan dan pengambilan keputusan
🧾 Audit BPK dan Dokumen Negosiasi Jadi Bukti Awal
Agus Pambagio menegaskan, semua jejak administrasi proyek ini terekam dengan jelas. Mulai dari dokumen negosiasi bilateral, laporan tahunan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga catatan konsorsium BUMN Indonesia - Tiongkok.
⚖️ Tanggung Jawab dan Ujian Sejarah untuk KPK
Ketika ditanya siapa yang paling bertanggung jawab atas proyek ini, Zainurrahman menjawab lugas:
Namun, ia menegaskan pentingnya asas praduga tak bersalah dan menyerahkan penilaian akhir kepada KPK. Yang terpenting, KPK harus transparan, akuntabel, dan berani dalam mengusut kasus yang melibatkan tokoh besar dan proyek nasional bernilai triliunan rupiah ini.
🚧 Proyek Jakarta–Surabaya Harus Ditahan Sementara
Baik Yudi Purnomo maupun Agus Pambagio sepakat: proyek Kereta Cepat Jakarta–Surabaya sebaiknya ditunda hingga kasus dugaan korupsi KCJB Whoosh benar-benar tuntas.
Dugaan korupsi proyek kereta cepat Whoosh membuka kembali perdebatan panjang soal tata kelola proyek strategis nasional di Indonesia.
KPK harus serius menyelidiki mulai dari perencanaan, pembiayaan, pembangunan hingga audit proyek ini,
tegas Yudi Purnomo.
đź’° KPK Siap Telusuri Dugaan Korupsi Whoosh
Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, sebelumnya menyampaikan bahwa pihaknya akan mencari informasi selengkap mungkin terkait dugaan korupsi dalam proyek KCJB Whoosh.
KPK juga membuka pintu bagi masyarakat atau pihak mana pun yang memiliki informasi awal untuk membantu mempercepat proses penyelidikan.
Namun, sejumlah pakar menilai bahwa lembaga antirasuah tak perlu menunggu laporan publik karena KPK memiliki kewenangan penuh untuk memulai penyelidikan berdasarkan temuan sendiri.
đźš„ Awal Mula Masalah: Dari Jepang ke Tiongkok
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengingatkan bahwa proyek ini sejak awal sudah sarat tanda tanya.
Ia mengaku pernah diundang langsung oleh Presiden Joko Widodo sebelum proyek disetujui, untuk memberi pandangan kritis soal kelayakan rencana pembangunan.
Saya sudah sampaikan waktu itu, semua yang saya khawatirkan sekarang terbukti,
ujar Agus.
Agus menilai peralihan mitra dari Jepang ke Tiongkok seharusnya menjadi fokus awal penyelidikan KPK.
Proposal Jepang diganti dengan proposal Tiongkok, tapi isi dan bunganya berubah drastis, dari 0,1% jadi 2%. Itu sudah aneh.
Agus menilai peralihan mitra dari Jepang ke Tiongkok seharusnya menjadi fokus awal penyelidikan KPK.
Ia menegaskan bahwa setiap proses negosiasi, termasuk perubahan pembiayaan dan skema konsorsium, terekam dalam dokumen resmi yang semestinya bisa diakses lembaga negara.
đź“‘ Audit Menyeluruh Jadi Kunci
Peneliti dari Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat UGM), Zainurrahman, menekankan pentingnya audit menyeluruh atas proyek Whoosh dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi akhir.
Menurutnya, audit perlu menilai apakah keputusan pemerintah saat itu, memilih Tiongkok dibanding Jepang, dilakukan sesuai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014.
Kalau ada konflik kepentingan, moral hazard, atau keuntungan pribadi pejabat, maka itu sudah masuk ranah korupsi,
jelas Zainurrahman.
KPK tidak bisa berlindung di balik alasan diskresi, karena diskresi pun ada batasnya: harus hati-hati dan rasional.
🏗️ Tahapan yang Harus Diusut KPK
Zainurrahman membagi proses pengusutan proyek ini dalam tiga tahap besar:
1. Perencanaan dan pengambilan keputusan
termasuk alasan strategis pemilihan mitra Tiongkok serta dokumen feasibility study.
2. Pembangunan dan pengadaan lahan
2. Pembangunan dan pengadaan lahan
di mana potensi mark up dan permainan harga paling besar kemungkinan terjadi.
3. Skema pembiayaan dan audit keuangan
3. Skema pembiayaan dan audit keuangan
yang menentukan besarnya beban utang negara dan pihak yang diuntungkan.
Pada tahap awal, KPK perlu fokus pada dokumen negosiasi dan keputusan presiden saat berpindah mitra dari Jepang ke Tiongkok. Itu kunci membuka rantai persoalan ini,
tambahnya.
🧾 Audit BPK dan Dokumen Negosiasi Jadi Bukti Awal
Agus Pambagio menegaskan, semua jejak administrasi proyek ini terekam dengan jelas. Mulai dari dokumen negosiasi bilateral, laporan tahunan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga catatan konsorsium BUMN Indonesia - Tiongkok.
Kalau laporan BPK sampai memberikan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) padahal banyak kejanggalan, berarti ada yang salah juga di sana,
katanya tegas.
KPK tinggal cari dan buka dokumennya. Jangan lempar tanggung jawab ke pihak lain.
⚖️ Tanggung Jawab dan Ujian Sejarah untuk KPK
Ketika ditanya siapa yang paling bertanggung jawab atas proyek ini, Zainurrahman menjawab lugas:
Ya tentu Presiden Joko Widodo, karena keputusan strategis diambil atas arahan beliau.
Namun, ia menegaskan pentingnya asas praduga tak bersalah dan menyerahkan penilaian akhir kepada KPK. Yang terpenting, KPK harus transparan, akuntabel, dan berani dalam mengusut kasus yang melibatkan tokoh besar dan proyek nasional bernilai triliunan rupiah ini.
Ini ujian sejarah bagi KPK, apakah masih layak dipercaya publik atau hanya menjadi penonton,
tutup Zainurrahman.
🚧 Proyek Jakarta–Surabaya Harus Ditahan Sementara
Baik Yudi Purnomo maupun Agus Pambagio sepakat: proyek Kereta Cepat Jakarta–Surabaya sebaiknya ditunda hingga kasus dugaan korupsi KCJB Whoosh benar-benar tuntas.
Kalau belum jelas hasil audit yang sekarang, jangan lanjut proyek baru. Nanti masalahnya berulang lagi,
ujar Agus.
Ia juga menyoroti potensi kanibalisasi moda transportasi di Pulau Jawa, mengingat jaringan tol, bandara, dan kereta eksisting sudah sangat memadai.
Ia juga menyoroti potensi kanibalisasi moda transportasi di Pulau Jawa, mengingat jaringan tol, bandara, dan kereta eksisting sudah sangat memadai.
Jangan asal bangun. Jangan berpikir proyek hanya sebagai ajang bagi-bagi keuntungan,
pungkasnya.
Dugaan korupsi proyek kereta cepat Whoosh membuka kembali perdebatan panjang soal tata kelola proyek strategis nasional di Indonesia.
Audit menyeluruh, keterbukaan dokumen, dan keberanian KPK dalam menyentuh pihak mana pun, tanpa pandang jabatan, menjadi harapan publik agar kebenaran akhirnya terungkap.
(as)
#WhooshGate #KPKUsutTuntas #KorupsiInfrastruktur #AuditProyek #KeretaCepat
(as)
#WhooshGate #KPKUsutTuntas #KorupsiInfrastruktur #AuditProyek #KeretaCepat
