Luhut dan “Kepres Pembayaran Utang”
Fatahillah313, Jakarta - Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan kembali tampil di depan publik dengan pernyataan yang memantik kontroversi.
Ia menyebut akan terbit Keputusan Presiden (Kepres) terkait skema pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) , proyek ambisius era Presiden Joko Widodo.
Nunggu Kepres saja. Ada Kepres dari Presiden mengenai timnya, dan saya sudah koordinasi dengan Pak Rosan,
ujar Luhut dengan nada percaya diri.
Menurutnya, pembayaran akan dilakukan lewat skema dividen BUMN, bukan dana APBN.
Menurutnya, pembayaran akan dilakukan lewat skema dividen BUMN, bukan dana APBN.
Ia mengakui proyek ini tidak mungkin menguntungkan, seperti halnya proyek transportasi publik lain di dunia, yang selalu butuh subsidi. Namun, Luhut menegaskan, “subsidi itu harus terukur.”
Pernyataan Luhut ini seolah menandakan bahwa beban finansial proyek KCJB kini mencari jalan keluar politik, bukan solusi ekonomi yang rasional.
Pernyataan Luhut ini seolah menandakan bahwa beban finansial proyek KCJB kini mencari jalan keluar politik, bukan solusi ekonomi yang rasional.
Mahfud MD: “Ada Dugaan Mark Up, Ini Rugi Negara!”
Mantan Menkopolhukam Prof. Mahfud MD menembakkan kritik tajam. Ia menilai, sejak awal, proyek kereta cepat ini sarat rekayasa dan indikasi mark up.
Mahfud mengingatkan, proyek yang semula ditolak banyak pihak itu tetap dipaksakan jalan meski secara finansial dianggap “tidak layak” oleh banyak ahli.
Ignasius Jonan, waktu itu Menteri Perhubungan, sudah bilang ini tidak visibel, rugi negara ini. Tapi dia malah dipecat,
ujar Mahfud.
Presiden Jokowi sendiri bilang, atas ide saya,
lanjutnya.
Kini, hutang KCIC membengkak hingga Rp116 triliun, angka fantastis yang menjadi beban BUMN dan mengancam stabilitas fiskal.
Mahfud menyebut, indikasi “mark up” harus diusut tuntas oleh aparat hukum karena proyek ini jelas “melanggar prinsip kehati-hatian negara.”
Kini, hutang KCIC membengkak hingga Rp116 triliun, angka fantastis yang menjadi beban BUMN dan mengancam stabilitas fiskal.
Mahfud menyebut, indikasi “mark up” harus diusut tuntas oleh aparat hukum karena proyek ini jelas “melanggar prinsip kehati-hatian negara.”
KPK: Menunggu Bukti, Tapi Tak Akan Diam
Ketua KPK Setyo Budianto merespons pernyataan Mahfud dengan hati-hati.
Ia berharap Mahfud memiliki data dan dokumen pendukung atas dugaan mark up tersebut.
Kalau beliau punya informasi dan dokumen, tentu akan kami tindaklanjuti. Kami siap jemput bola jika memang ada bukti kuat,
kata Setyo.
Namun, publik menilai sikap KPK ini terlalu “defensif”. Kasus dugaan mark up KCJB semestinya menjadi prioritas nasional, bukan sekadar “menunggu laporan”.
Namun, publik menilai sikap KPK ini terlalu “defensif”. Kasus dugaan mark up KCJB semestinya menjadi prioritas nasional, bukan sekadar “menunggu laporan”.
Jokowi: “Wus...” dan Berbalik Badan
Di tengah gempuran isu, Presiden Jokowi justru bersikap dingin. Saat ditanya wartawan di acara Dies Natalis Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta, Jokowi hanya tersenyum dan melengos.
APBN gimana, Pak? Utang KCJB Rp116 triliun, Pak?
Wus... Wus...,
jawab Jokowi sambil berbalik badan.
Respons itu menjadi viral. Publik menilai sikap “melengos” Jokowi sebagai simbol bahwa proyek “Wush”, yang digadang-gadang jadi kebanggaan nasional, kini menjadi beban negara.
Respons itu menjadi viral. Publik menilai sikap “melengos” Jokowi sebagai simbol bahwa proyek “Wush”, yang digadang-gadang jadi kebanggaan nasional, kini menjadi beban negara.
Purbaya Yudi Sadewa: “Bukan Uang Negara, Tapi Tetap Dibayar”
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudiadewa menolak keras penggunaan APBN untuk membayar utang KCIC.
Menurutnya, pembayaran harus ditanggung konsorsium BUMN dan perusahaan pelat merah lainnya melalui Danantara.
Bukan tidak dibayar. Dibayar, tapi bukan pakai APBN. Danantara cukup mampu,
tegasnya.
Namun, skema ini dianggap tidak realistis oleh sejumlah ekonom. Tanpa dukungan fiskal, BUMN berpotensi tercekik bunga utang, yang mencapai Rp2 triliun per tahun, sementara pendapatan tiket maksimal hanya Rp1,5 triliun.
Namun, skema ini dianggap tidak realistis oleh sejumlah ekonom. Tanpa dukungan fiskal, BUMN berpotensi tercekik bunga utang, yang mencapai Rp2 triliun per tahun, sementara pendapatan tiket maksimal hanya Rp1,5 triliun.
Mahfud: “Kalau Gagal Bayar, Natuna Bisa Disita”
Mahfud memperingatkan dampak geopolitik serius. Jika Indonesia gagal bayar, Cina bisa menuntut kompensasi, sebagaimana yang terjadi di Sri Lanka, ketika pelabuhan mereka disita karena gagal melunasi utang ke Beijing.
Kalau Cina minta kompensasi wilayah seperti Natuna Utara, itu pelanggaran ideologi dan konstitusi,
tegas Mahfud.
Jangan sampai bangsa kita kehilangan kedaulatan hanya karena utang Wush.
Ia mendesak agar kasus ini diselesaikan secara hukum, bukan hanya lewat kompromi politik.
Aroma Busuk di Balik Proyek “Wush”
Kini publik menuntut audit forensik dan penyelidikan menyeluruh terhadap proyek KCJB.
Dari pembengkakan biaya hingga dugaan korupsi dan mark up, semuanya harus dibuka secara transparan.
Sebab proyek yang dulu dielu-elukan sebagai simbol kemajuan, “Indonesia Melesat”, kini berubah menjadi simbol kegagalan tata kelola dan kedaulatan ekonomi.
Kereta cepat memang “Wush”, tapi utangnya lebih cepat lagi menjerat bangsa.
Kisah kereta cepat Jakarta - Bandung adalah cermin dari politik pembangunan tanpa perhitungan matang.
Ketika kepentingan politik mengalahkan logika ekonomi, rakyatlah yang membayar harga paling mahal.
Kini publik menuntut audit forensik dan penyelidikan menyeluruh terhadap proyek KCJB.
Dari pembengkakan biaya hingga dugaan korupsi dan mark up, semuanya harus dibuka secara transparan.
Sebab proyek yang dulu dielu-elukan sebagai simbol kemajuan, “Indonesia Melesat”, kini berubah menjadi simbol kegagalan tata kelola dan kedaulatan ekonomi.
Kereta cepat memang “Wush”, tapi utangnya lebih cepat lagi menjerat bangsa.
Kisah kereta cepat Jakarta - Bandung adalah cermin dari politik pembangunan tanpa perhitungan matang.
Ketika kepentingan politik mengalahkan logika ekonomi, rakyatlah yang membayar harga paling mahal.
“وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ”
Allah tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri.(QS. Āli ‘Imrān: 117)
(as)
#KeretaCepat #MarkUp #UtangTriliunan #JokowiMelengos #MahfudMD #KedaulatanBangsa #Luhut #KCIC #Wush #InvestigasiEkonomi #IWSReport
