Fatahillah313, Jakarta - Deru Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) Whoosh yang dulu dielu-elukan sebagai simbol “kemajuan transportasi modern” kini berubah menjadi dering alarm bahaya. 
Di balik kecepatan 350 km/jam dan jargon kebanggaan nasional, tersembunyi tumpukan utang sebesar Rp116 triliun, dan tidak ada yang mau mengaku bertanggung jawab.

Ketika Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menolak menalangi utang proyek ini dengan APBN, publik tersentak: proyek yang digadang sebagai tonggak kebangkitan industri nasional ternyata tidak layak secara ekonomi. 
Itu urusan BUMN, bukan negara, 
tegasnya.

Namun, di balik pernyataan dingin itu, ada cerita panjang tentang perdebatan, penolakan, dan peringatan yang diabaikan. 
Dari ruang rapat Istana hingga meja negosiasi Beijing, keputusan demi keputusan diambil bukan karena kalkulasi rasional, melainkan karena ambisi politik dan obsesi personal.
Saya sudah ingatkan, ini proyek mahal, tidak feasible. Tapi Pak Jokowi bilang ini ide saya sendiri, 
ungkap Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik yang sejak awal menentang proyek ini bersama Ignasius Jonan.

Kini, peringatan itu jadi kenyataan. Proyek Whoosh tidak hanya tersandung utang, tapi juga terancam menjadi simbol megaproyek gagal yang akan menghantui APBN selama puluhan tahun ke depan.

Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar proyek ambisius ini? Mengapa suara para ahli diabaikan? 
Dan bagaimana ancaman utang raksasa ini bisa menyeret kedaulatan ekonomi Indonesia?

Inilah laporan mendalam kami, membuka kembali jejak panjang proyek yang dibangun dengan gegap gempita, namun kini meluncur cepat menuju jurang masalah.


Agus Pambagio : Pak Jokowi gak mau dengar saya dan Pak Jonan!

Kisruh utang proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB) Whoosh kembali menyeruak. 
Total utang menumpuk hingga Rp116 triliun, sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan tegas menolak menggunakan APBN untuk menutup lubang raksasa itu.
Utang Whoosh itu urusan BUMN. Jangan bebankan APBN,
ujar Purbaya dalam inspeksi mendadak di Terminal Peti Kemas Tanjung Priok, Jakarta Utara. 
Menurutnya, seluruh dividen dari proyek Whoosh kini telah dikelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), bukan lagi bagian dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Pernyataan itu menegaskan: negara tidak akan ikut menambal kerugian proyek yang sejak awal sarat kontroversi ini.

Namun, di sisi lain, utang tetap harus dibayar. Pertanyaannya: siapa yang akan menanggungnya?


Untungnya ke mereka, susahnya ke kita

 Menurut Menteri Keuangan, bila proyek dijalankan oleh BUMN konsorsium, maka tanggung jawab finansial pun melekat pada mereka.
Kalau untungnya ke Danantara, tapi susahnya ke APBN, ya lucu. Harusnya kalau diambil, ya tanggung semua,
tegas Purbaya.

Namun fakta di lapangan jauh lebih kompleks. Proyek Whoosh memang dioperasikan atas nama BUMN, namun pembiayaan didominasi utang dari Tiongkok, dengan bunga tinggi mencapai 2% plus 3,4% cost overrun, jauh di atas bunga pinjaman Jepang yang hanya 0,1%.

Di sinilah awal masalah dimulai.


Agus Pambagio: “Saya sudah ingatkan Jokowi sejak awal” 

Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio bersuara lantang. 
Ia mengaku sudah memperingatkan Presiden Jokowi dan Ignasius Jonan (mantan Menteri Perhubungan) sejak awal proyek ini digagas.
Saya sudah bilang: ini proyek mahal, tidak feasible, dan pasti akan macet. Tapi Pak Jokowi bilang ini idenya dia sendiri,
ujar Agus kepada NTV Prime.

Menurut Agus, awalnya Jepang telah menawarkan skema Government-to-Government (G2G) dengan bunga 0,1% dan studi kelayakan yang matang. 
Namun tiba-tiba, tanpa tender terbuka, proyek berpindah ke Tiongkok dengan skema Business-to-Business (B2B).
Tidak ada tender. Bukan penunjukan langsung, tapi ya ujungnya begitu juga. Dari Jepang diambil paksa untuk diberikan ke China, 
jelas Agus.

Agus bahkan menyinggung, keputusan sepihak itu membuat Jonan dipecat karena menolak proyek yang secara finansial tidak layak.


Mark-up, bunga tinggi, dan risiko kedaulatan 

Ekonom Anthony Budiawan dari Political Economy and Policy Studies (PEPS) mengungkap potensi mark-up dalam proyek ini.
Biaya per kilometer proyek Whoosh mencapai 52 juta dolar AS, padahal di Tiongkok hanya 17-30 juta dolar AS per kilometer. Ini dua kali lipat. Harus diselidiki, 
tegasnya.

Menurut Anthony, 75% pembiayaan proyek berasal dari pinjaman luar negeri. 
Dengan bunga tinggi dan cost overrun, total beban bunga mencapai Rp2 triliun per tahun, sementara pendapatan dari tiket hanya sekitar Rp1,5 triliun.
Dari tiket saja tidak cukup untuk bayar bunga. Jadi mustahil proyek ini balik modal,
katanya.

Agus pun menambahkan peringatan keras:
Kalau gak bisa bayar, jangan-jangan nanti pelabuhan kita diambil alih Tiongkok, seperti kasus Sri Lanka,
sindirnya.


Siapa yang harus bertanggung jawab? 

Bagi Anthony, tanggung jawab pertama ada pada BUMN konsorsium dan pemerintah era Jokowi yang memaksakan proyek tanpa kajian matang.
Kalau ada pelanggaran tender dan mark-up, ini pelanggaran serius. Mereka harus diselidiki,
ujarnya.

Agus lebih tegas lagi:
Yang bertanggung jawab ya presiden waktu itu. Karena dia sendiri yang bilang ‘ini ide saya’. Maka tanggung jawab moral dan politik ada di sana.


Solusi? Restrukturisasi atau serahkan ke investor asing 

Pemerintah kini menghadapi dilema:
    1. Restrukturisasi utang ke Tiongkok, yang berarti negosiasi panjang dan berisiko.
    2. Menjual aset atau saham melalui BPI Danantara untuk menutup sebagian beban.
    3. Membiarkan proyek berjalan dengan rugi permanen dan risiko takeover aset strategis.
Anthony menilai opsi restrukturisasi pun sulit:
Kalau diperpanjang sampai 100 tahun pun tidak masuk akal, karena bunga tetap jalan. Solusinya harus haircut, potong pokok utang atau bunga.


Agus menimpali sinis:
Mau negosiasi ulang? Ya tergantung Cina mau atau tidak. Tapi kalau Cina minta ganti aset strategis seperti Natuna, apa kita siap?


APBN Jangan Jadi Korban 

Purbaya menegaskan, proyek Whoosh adalah B2B, bukan proyek negara. Karena itu, APBN tidak boleh dipakai menalangi kesalahan bisnis BUMN.
Kalau APBN digunakan, itu berarti rakyat yang bayar kesalahan elite,
ujar Anthony.

Agus sepakat:
Kalau APBN dipakai, berarti rakyat dirugikan dua kali. Sudah gak naik kereta cepat, masih harus bayar utangnya lewat pajak.


Proyek Gagal yang Dipaksakan 

Kisah Whoosh kini menjadi cermin keras dari politik ambisi infrastruktur tanpa perhitungan matang. 
Dari keputusan sepihak, bunga tinggi, hingga ancaman kehilangan kedaulatan aset, semuanya berakar dari satu hal: pengabaian kritik rasional demi gengsi politik.

Kini, publik menunggu: akankah pemerintahan baru berani membuka audit dan meminta pertanggungjawaban? Atau proyek ini akan terus menjadi “kereta cepat menuju kebangkrutan”?


(as)
#Whoosh #KeretaCepatJakartaBandung #UtangWhoosh #AgusPambagio #Jokowi #SkandalBUMN #Danantara #UtangChina #KrisisEkonomi #AuditProyek #KorupsiInfrastruktur