Demo Boikot TRANS7 Diwarnai Lemparan Botol - Santri, Kyai, dan Gelombang Marah yang Tak Mudah Padam


Fatahillah313, Jakarta - Gedung Transmedia di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, kembali menjadi titik fokus protes besar: ribuan alumni pesantren, santri, dan tokoh Nahdlatul Ulama menggelar aksi yang menuntut pertanggungjawaban korporasi media setelah sebuah program dianggap merendahkan tradisi pesantren dan para kyai.
Aksi yang berlabel “Silaturahim dan Meruwat Trans7” ini sempat memanas: 
ada insiden lemparan botol air mineral ke arah gedung, dan seruan boikot yang menggema di media sosial.


Dari Lobi ke Layar: Apa yang Memantik Amarah 

Pemicunya adalah tayangan program Xpose Uncensored yang disiarkan Trans7 beberapa hari sebelumnya dan dinilai oleh banyak pihak menggambarkan pesantren, tradisi, dan sosok kiai secara tidak proporsional, menimbulkan luka dan kemarahan di kalangan santri serta organisasi masyarakat Islam.

Reaksi cepat di dunia maya memunculkan tagar #BoikotTrans7 yang melebar dalam waktu singkat, diikuti aksi di jalanan yang menuntut permintaan maaf, pencabutan konten, hingga sanksi dari lembaga terkait.

Para pengunjuk rasa menilai bukan sekadar satu cuplikan atau gurauan yang disajikan, melainkan narasi yang menyingkap ketidakpekaan terhadap warisan pesantren dan martabat ulama. 
Mereka menuntut agar jajaran direksi Trans7 bertanggung jawab secara langsung, termasuk permintaan agar stasiun televisi menjalankan sanksi internal dan publik yang tegas.


Di Lapangan: Tenang yang Meletup 

Sejak pagi, massa memenuhi area lobi dan pintu masuk, membawa spanduk, pengeras suara, serta sejumlah simbol tradisi pesantren. 
Orator mengulang-ulang pesan-pesan etika, adab, dan rasa hormat kepada guru, nilai yang menurut mereka dilukai oleh tayangan itu. 
Meski panitia aksi berulang kali menyerukan aksi damai, situasi menjadi tegang ketika sejumlah benda kecil, dilaporkan berupa botol air mineral, dilemparkan ke arah gedung; bidikan kamera amatir merekam momen itu dan menyebar di platform video. 
Pihak kepolisian disebut hadir untuk meredam dan mengawal jalannya aksi.

Penting dicatat: banyak elemen yang berusaha menenangkan massa agar tetap dalam koridor hukum dan tidak melakukan anarki. 
Tokoh-tokoh ormas serta elemen mahasiswa yang berada di lokasi beberapa kali menekankan agar tuntutan diserahkan kepada mekanisme hukum, termasuk laporan ke Dewan Pers dan kepolisian yang sudah dilakukan oleh pengurus besar ormas terkait. 


Tuntutan dan Dampaknya: Lebih dari Sekadar Permintaan Maaf 

Aksi ini tidak sekadar menuntut permohonan maaf; ada daftar tuntutan yang lebih struktural: permintaan pencabutan program atau materi bermasalah, sanksi kepada pihak terkait, mekanisme koreksi editorial yang jelas, serta jaminan penghormatan terhadap lembaga pendidikan tradisional seperti pesantren dalam setiap peliputan. 
Beberapa organisasi juga menegaskan akan memantau respons Trans7 dan menahan gelombang boikot sampai ada langkah konkret.

Trans7,  melalui saluran resmi maupun pernyataan internal yang beredar, telah mengakui adanya kelalaian pada sebagian materi program dan menyampaikan permintaan maaf terbuka, serta mengaku siap menindaklanjuti temuan editorial. 
Namun bagi massa aksi, kata maaf saja belum cukup; mereka menuntut langkah yang bersifat rekonstruktif agar peristiwa serupa tak terulang.


Perspektif Redaksi dan Masa Depan Narasi Publik 

Kasus ini menghadirkan dua persoalan besar sekaligus: 
(1) batas kebebasan pers dan tanggung jawab editorial ketika membahas tradisi agama yang sarat simbol; 
(2) bagaimana korporasi media menempatkan akuntabilitas di atas rating dan clickbait. 

Di satu sisi, media berargumen tentang pentingnya kebebasan berekspresi dan fungsi kritik; di sisi lain, institusi keagamaan menuntut penghormatan terhadap nilai-nilai komunitas yang telah lama menjadi pondasi sosial. 
Titik temu idealnya adalah tata kerja redaksional yang lebih peka budaya, kebijakan koreksi transparan, dan dialog berkepanjangan antara media dan pemangku kepentingan.


Dialog sebagai Jalan Panjang 

Aksi di Transmedia menandai babak baru ketegangan antara media arus utama dan komunitas tradisional. 
Suara di lapangan menegaskan: ini bukan soal sensitifitas semata, melainkan soal martabat kolektif. 
Jika media ingin menjaga peran pencerahan dan kontrol sosialnya, maka kewajiban memperbaiki kesalahan secara nyata, bukan sekadar retorika, adalah harga yang harus dibayar. 
Sementara itu, bagi masyarakat sipil, insiden ini menjadi pengingat bahwa pengawasan publik, tindakan hukum yang tepat, dan ruang dialog konstruktif tetap menjadi jalan keluar yang paling dapat dipertanggungjawabkan.

Seruan takzim kepada kyai, dan pernyataan penghormatan yang berulang di sepanjang aksi.



(as)
#BoikotTrans7 #SilaturahimMeruwat #JagaMartabatPesantren #Transmedia #HormatPadaKiai #KebebasanBertanggungJawab