Pembatalan ini menimbulkan tanda tanya besar, terutama karena Roy Suryo—yang juga dikenal sebagai alumni UGM—menilai ada faktor politik di balik keputusan tersebut.
Alasan Resmi UGM: Prosedural dan Politis
Juru Bicara UGM, I Made Andi Arsana, dalam pernyataan resminya mengungkapkan dua alasan utama pembatalan. Pertama, secara prosedural panitia dinilai tidak transparan sejak awal mengenai tujuan acara. Pihak UGM baru mengetahui bahwa kegiatan sebenarnya adalah peluncuran buku Jokowi’s White Paper, berbeda dari keterangan awal saat pemesanan ruang.
Kedua, secara politis, UGM menilai acara tersebut sarat muatan politik dan terkait langsung dengan sosok Presiden Joko Widodo. “UGM tidak melibatkan diri dalam isu itu karena tidak ada kaitannya langsung dengan kampus,” ujar Andi.
Ia menegaskan UGM menghormati aspirasi setiap warga negara, tetapi menolak dijadikan bagian dari agenda yang dinilai bisa memicu kegaduhan publik.
Ada Upaya Membungkam?
Di sisi lain, Roy Suryo menyayangkan sikap kampus almamaternya. Menurutnya, buku “Jokowi’s White Paper” merupakan karya akademik yang berangkat dari kajian kritis, bukan sekadar manuver politik.
Roy menduga ada tekanan eksternal yang membuat UGM tiba-tiba menutup pintu. “Seharusnya kampus menjadi ruang paling bebas untuk menyampaikan pikiran, bukan justru tunduk pada tekanan politik,” kata Roy dalam keterangannya.
Ia menilai pembatalan ini bukan sekadar soal prosedur, melainkan cermin dari kondisi demokrasi yang kian terancam. “Kalau di kampus sebesar UGM saja suara kritis dibungkam, bagaimana dengan ruang publik lainnya?” sindirnya.
Di sisi lain, Roy Suryo menyayangkan sikap kampus almamaternya. Menurutnya, buku “Jokowi’s White Paper” merupakan karya akademik yang berangkat dari kajian kritis, bukan sekadar manuver politik.
Roy menduga ada tekanan eksternal yang membuat UGM tiba-tiba menutup pintu. “Seharusnya kampus menjadi ruang paling bebas untuk menyampaikan pikiran, bukan justru tunduk pada tekanan politik,” kata Roy dalam keterangannya.
Ia menilai pembatalan ini bukan sekadar soal prosedur, melainkan cermin dari kondisi demokrasi yang kian terancam. “Kalau di kampus sebesar UGM saja suara kritis dibungkam, bagaimana dengan ruang publik lainnya?” sindirnya.
Buku yang Bikin Kontroversi
“Jokowi’s White Paper” disebut memuat kritik tajam terhadap kepemimpinan Joko Widodo, termasuk warisan politik dan kebijakan yang dinilai problematis menjelang akhir masa jabatannya. Kehadiran buku ini memang diprediksi akan menimbulkan kontroversi, apalagi diluncurkan di momentum 80 tahun kemerdekaan RI.
Sejumlah pihak menilai langkah UGM menolak acara ini sebagai bentuk “pengamanan reputasi” agar kampus tidak terseret arus politik nasional. Namun bagi Roy dan tim penulis, keputusan itu justru memperkuat kesan bahwa suara kritis terhadap Jokowi sedang dibatasi.
(as)
