Dalam sebuah kuliah umum di lingkungan pesantren Ramadan, tokoh ulama Rizieq Shihab atau IB HRS menyampaikan nasihat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pesan yang disampaikan menekankan pentingnya menjaga kedaulatan sikap politik luar negeri Indonesia agar tetap selaras dengan amanat konstitusi:
Pesan yang disampaikan menekankan pentingnya menjaga kedaulatan sikap politik luar negeri Indonesia agar tetap selaras dengan amanat konstitusi:
Menentang segala bentuk penjajahan dan ketidakadilan di dunia.
Video IB-HRS:
Kekhawatiran: Framing Indonesia di Dunia Internasional
IB HRS menyoroti adanya persepsi global yang menempatkan Indonesia sebagai “sekutu dekat” Amerika Serikat.
Menurutnya, framing tersebut bahkan berkembang hingga tudingan bahwa Indonesia menjadi agen atau antek kepentingan Washington.
Situasi ini dinilai memalukan karena bertentangan dengan prinsip dasar bangsa sejak Proklamasi 17 Agustus 1945, yang menegaskan komitmen Indonesia untuk menghapus penjajahan di atas muka bumi.
Selama ini, Indonesia dikenal sebagai negara yang konsisten mendukung kemerdekaan dan keadilan global, termasuk dalam isu Palestina.
Konteks Geopolitik: Konflik Timur Tengah
Situasi ini dinilai memalukan karena bertentangan dengan prinsip dasar bangsa sejak Proklamasi 17 Agustus 1945, yang menegaskan komitmen Indonesia untuk menghapus penjajahan di atas muka bumi.
Selama ini, Indonesia dikenal sebagai negara yang konsisten mendukung kemerdekaan dan keadilan global, termasuk dalam isu Palestina.
Konteks Geopolitik: Konflik Timur Tengah
Pernyataan tersebut muncul di tengah eskalasi konflik yang melibatkan Israel, Iran, dan dukungan militer serta politik dari Amerika Serikat.
Menurut IB HRS, kedekatan diplomatik maupun kerja sama strategis dengan pihak yang dianggap terlibat dalam konflik berpotensi memperkuat persepsi negatif terhadap posisi Indonesia.
Ia juga menilai sejumlah langkah diplomatik dan kerja sama internasional belakangan ini turut berkontribusi pada terbentuknya persepsi tersebut.
5 HARAM yang harus segera dijauhkan Presiden RI :
Menurut IB HRS, kedekatan diplomatik maupun kerja sama strategis dengan pihak yang dianggap terlibat dalam konflik berpotensi memperkuat persepsi negatif terhadap posisi Indonesia.
Ia juga menilai sejumlah langkah diplomatik dan kerja sama internasional belakangan ini turut berkontribusi pada terbentuknya persepsi tersebut.
5 HARAM yang harus segera dijauhkan Presiden RI :
Dalam pesannya, IB HRS merumuskan lima haram yang disebutnya sebagai “perkara haram” yang perlu segera dihindari pemerintah:
1. Keluar dari Board of Peace (BOP)
Indonesia diminta menarik diri dari lembaga yang disebut berada di bawah pengaruh Amerika Serikat, karena dinilai tidak sejalan dengan prinsip independensi.
2. Batalkan Pengiriman TNI di Bawah Komando Asing
Rencana pengiriman pasukan Indonesia ke wilayah konflik diminta dibatalkan jika berada di bawah kendali kekuatan asing.
3. Tinjau Ulang Perjanjian Dagang yang Tidak Setara
Kerja sama ekonomi dengan pihak luar, khususnya yang dinilai merugikan kedaulatan nasional, diminta untuk dikaji ulang.
4. Tegaskan Sikap Politik Luar Negeri
Pemerintah didorong mengeluarkan pernyataan tegas terhadap setiap tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran kemanusiaan, termasuk dalam konflik Timur Tengah.
5. Perketat Pengawasan Produk yang Masuk
Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap produk yang beredar di Indonesia agar sesuai dengan nilai dan regulasi nasional.
Seruan Moral dan Nasionalisme
Pesan tersebut disampaikan dalam kerangka amar ma’ruf nahi munkar, seruan moral untuk menjaga kehormatan bangsa.
IB HRS menegaskan bahwa nasihat ini bertujuan menjaga:
Ia juga menyampaikan harapan agar Presiden mendapatkan petunjuk dalam mengambil kebijakan yang berpihak pada kepentingan nasional dan nilai keadilan global.
Catatan Redaksi: Tradisi Politik Luar Negeri Indonesia
- Citra Indonesia di dunia internasional
- Konsistensi politik luar negeri bebas aktif
- Harkat dan martabat bangsa
Ia juga menyampaikan harapan agar Presiden mendapatkan petunjuk dalam mengambil kebijakan yang berpihak pada kepentingan nasional dan nilai keadilan global.
Catatan Redaksi: Tradisi Politik Luar Negeri Indonesia
Sejak era Soekarno hingga pemerintahan modern, Indonesia dikenal dengan prinsip bebas dan aktif, tidak berpihak pada blok kekuatan tertentu (non blok), namun aktif memperjuangkan perdamaian dunia.
Nasihat ini menjadi bagian dari dinamika aspirasi masyarakat sipil terhadap arah kebijakan luar negeri Indonesia di tengah situasi global yang semakin kompleks.
Nasihat ini menjadi bagian dari dinamika aspirasi masyarakat sipil terhadap arah kebijakan luar negeri Indonesia di tengah situasi global yang semakin kompleks.
Perdebatan mengenai posisi Indonesia di tengah rivalitas global menunjukkan bahwa diplomasi bukan sekadar hubungan antarnegara, tetapi juga menyangkut persepsi, identitas, dan kehormatan nasional.
Di tengah tekanan geopolitik, konsistensi pada prinsip konstitusi dan kepentingan rakyat menjadi kunci menjaga posisi Indonesia sebagai negara berdaulat dan berwibawa di mata dunia.
(as)
Di tengah tekanan geopolitik, konsistensi pada prinsip konstitusi dan kepentingan rakyat menjadi kunci menjaga posisi Indonesia sebagai negara berdaulat dan berwibawa di mata dunia.
(as)
#IndonesiaBebasAktif #PolitikLuarNegeri #Nasionalisme #Geopolitik #PrabowoSubianto #TimurTengah #DiplomasiIndonesia #KedaulatanBangsa
