Fatahillah313, Banduung - Desakan agar Presiden Prabowo Subianto segera membawa Indonesia keluar dari keanggotaan Board of Peace (BoP) semakin menguat dari berbagai kalangan.
Mahasiswa, akademisi, politisi, organisasi kemasyarakatan, ulama, hingga aktivis sipil telah menyuarakan penolakan keras terhadap keterlibatan Indonesia dalam forum internasional yang disebut-sebut dibentuk dan didominasi oleh kepentingan Amerika Serikat.
Tidak hanya BoP, kritik juga diarahkan pada rencana atau perjanjian dagang Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Amerika Serikat yang dinilai tidak berimbang dan berpotensi merugikan kepentingan nasional Indonesia.
Bagi para pengkritik kebijakan tersebut, keberadaan Indonesia dalam BoP serta keterlibatan dalam perjanjian ART dianggap bertentangan dengan prinsip dasar konstitusi Indonesia, terutama terkait politik luar negeri bebas aktif dan prinsip keadilan dalam hubungan internasional.
Penolakan pun berkembang menjadi semakin keras.
Tidak hanya BoP, kritik juga diarahkan pada rencana atau perjanjian dagang Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Amerika Serikat yang dinilai tidak berimbang dan berpotensi merugikan kepentingan nasional Indonesia.
Bagi para pengkritik kebijakan tersebut, keberadaan Indonesia dalam BoP serta keterlibatan dalam perjanjian ART dianggap bertentangan dengan prinsip dasar konstitusi Indonesia, terutama terkait politik luar negeri bebas aktif dan prinsip keadilan dalam hubungan internasional.
Penolakan pun berkembang menjadi semakin keras.
Bahkan muncul ultimatum simbolik dari sebagian kalangan masyarakat:
Keluar dari BoP atau keluar dari Istana.
Ungkapan tersebut mencerminkan keseriusan tekanan publik terhadap pemerintah, bahwa isu ini bukan sekadar perdebatan kebijakan biasa, melainkan telah menyentuh aspek kedaulatan nasional dan moralitas politik luar negeri Indonesia.
Dari “Board of Peace” Menjadi “Blood of War”?
Dari “Board of Peace” Menjadi “Blood of War”?
Di tengah upaya pemerintah mencari legitimasi melalui berbagai pertemuan dengan tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan, skeptisisme publik tampaknya belum surut.
Kritik semakin tajam setelah memanasnya konflik di Timur Tengah, khususnya serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang oleh sebagian kalangan disebut sebagai “unlawful attack” atau serangan yang tidak sah secara hukum internasional.
Peristiwa tersebut, menurut para pengkritik BoP, telah mengubah persepsi publik terhadap forum tersebut.
Kritik semakin tajam setelah memanasnya konflik di Timur Tengah, khususnya serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang oleh sebagian kalangan disebut sebagai “unlawful attack” atau serangan yang tidak sah secara hukum internasional.
Peristiwa tersebut, menurut para pengkritik BoP, telah mengubah persepsi publik terhadap forum tersebut.
Jika sebelumnya dipromosikan sebagai Board of Peace, kini sebagian pihak menyebutnya sinis sebagai “Blood of War”, sebuah simbol bahwa forum itu dinilai lebih mencerminkan kepentingan geopolitik dan militer ketimbang upaya damai yang tulus.
Bagi para penentang, BoP tidak dilihat sebagai instrumen perdamaian bagi kawasan konflik seperti Gaza.
Bagi para penentang, BoP tidak dilihat sebagai instrumen perdamaian bagi kawasan konflik seperti Gaza.
Sebaliknya, mereka menilai forum tersebut berpotensi menjadi mekanisme legitimasi bagi operasi militer yang berpihak pada kepentingan tertentu.
Dalam skenario yang banyak dikritik, disebutkan bahwa beberapa negara, seperti Maroko, Kazakhstan, Albania, Kosovo, dan Indonesia, akan terlibat dalam pasukan stabilisasi yang berpotensi berhadapan langsung dengan kelompok militan di Gaza, termasuk Hamas.
Pertanyaan besar pun muncul:
Dalam skenario yang banyak dikritik, disebutkan bahwa beberapa negara, seperti Maroko, Kazakhstan, Albania, Kosovo, dan Indonesia, akan terlibat dalam pasukan stabilisasi yang berpotensi berhadapan langsung dengan kelompok militan di Gaza, termasuk Hamas.
Pertanyaan besar pun muncul:
Apakah benar rekonstruksi dan perdamaian dapat lahir dari struktur keamanan yang dipimpin oleh kekuatan global yang juga terlibat dalam konflik tersebut?
Lima Dugaan Alasan Prabowo Bertahan di BoP
Di tengah gelombang kritik tersebut, muncul berbagai spekulasi mengenai alasan Presiden Prabowo tampak enggan menarik Indonesia keluar dari BoP.
Beberapa pengamat mencoba merumuskan kemungkinan motif yang melatarbelakanginya.
1. Kepentingan rehabilitasi citra internasional
Beberapa pengamat mencoba merumuskan kemungkinan motif yang melatarbelakanginya.
1. Kepentingan rehabilitasi citra internasional
Sebagian pihak menduga keterlibatan dalam BoP bisa dipandang sebagai upaya untuk memperbaiki atau menghapus stigma lama terkait isu pelanggaran HAM yang pernah melekat pada nama Prabowo di mata sebagian kalangan internasional, khususnya di Amerika Serikat.
2. Strategi “from within”
2. Strategi “from within”
Kemungkinan lain adalah strategi diplomasi dari dalam.
Artinya, pemerintah mungkin menilai bahwa dengan tetap berada di dalam struktur BoP, Indonesia dapat memengaruhi arah kebijakan organisasi tersebut dari dalam, alih-alih menentangnya dari luar.
3. Posisi prestisius dalam struktur organisasi
3. Posisi prestisius dalam struktur organisasi
Ada pula dugaan bahwa posisi Indonesia yang relatif strategis di dalam struktur organisasi BoP memberikan nilai prestise geopolitik tertentu, sehingga pemerintah merasa perlu mempertahankannya.
4. Tekanan geopolitik global
4. Tekanan geopolitik global
Dalam realitas politik internasional, hubungan dengan kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan sekutunya sering kali melibatkan tekanan diplomatik dan strategis.
Kekhawatiran terhadap dampak hubungan bilateral juga mungkin menjadi pertimbangan pemerintah.
5. Spekulasi tentang kepentingan tersembunyi
Sebagian kritik yang lebih keras bahkan melontarkan dugaan adanya kepentingan tertentu di balik keputusan tersebut.
Namun tuduhan seperti ini tentu memerlukan bukti kuat dan masih berada dalam ranah spekulasi politik.
Kritik terhadap Proses Pengambilan Keputusan
Selain substansi kebijakan, kritik juga diarahkan pada proses pengambilan keputusan yang dianggap kurang transparan.
Para pengkritik menilai bahwa keputusan yang menyangkut kebijakan luar negeri strategis seharusnya melibatkan diskusi publik yang lebih luas, termasuk konsultasi dengan parlemen, akademisi, dan masyarakat sipil.
Tanpa proses tersebut, keputusan pemerintah berisiko dianggap sebagai langkah yang tergesa-gesa atau bahkan tertutup.
Dalam konteks demokrasi, transparansi dan partisipasi publik dianggap penting untuk menjaga legitimasi kebijakan, terutama ketika menyangkut isu sensitif seperti konflik internasional dan hubungan dengan kekuatan global.
Krisis Kepercayaan dan Tekanan Politik
Para pengkritik menilai bahwa keputusan yang menyangkut kebijakan luar negeri strategis seharusnya melibatkan diskusi publik yang lebih luas, termasuk konsultasi dengan parlemen, akademisi, dan masyarakat sipil.
Tanpa proses tersebut, keputusan pemerintah berisiko dianggap sebagai langkah yang tergesa-gesa atau bahkan tertutup.
Dalam konteks demokrasi, transparansi dan partisipasi publik dianggap penting untuk menjaga legitimasi kebijakan, terutama ketika menyangkut isu sensitif seperti konflik internasional dan hubungan dengan kekuatan global.
Krisis Kepercayaan dan Tekanan Politik
Akumulasi kritik ini pada akhirnya berpotensi memicu degradasi kepercayaan publik terhadap kepemimpinan nasional.
Bagi sebagian kelompok masyarakat, keterlibatan Indonesia dalam BoP bukan sekadar isu kebijakan luar negeri, melainkan juga persoalan moral politik: apakah Indonesia tetap konsisten dengan prinsip konstitusionalnya, atau justru terseret dalam orbit kepentingan geopolitik kekuatan besar.
Ketika kekecewaan publik meningkat, tuntutan politik pun menjadi semakin keras. Dalam berbagai forum diskusi dan aksi publik, mulai terdengar seruan yang lebih radikal, termasuk tuntutan politik terhadap kepemimpinan nasional.
Situasi ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu terhubung erat dengan dinamika politik domestik, persepsi publik, dan legitimasi kekuasaan.
Bagi sebagian kelompok masyarakat, keterlibatan Indonesia dalam BoP bukan sekadar isu kebijakan luar negeri, melainkan juga persoalan moral politik: apakah Indonesia tetap konsisten dengan prinsip konstitusionalnya, atau justru terseret dalam orbit kepentingan geopolitik kekuatan besar.
Ketika kekecewaan publik meningkat, tuntutan politik pun menjadi semakin keras. Dalam berbagai forum diskusi dan aksi publik, mulai terdengar seruan yang lebih radikal, termasuk tuntutan politik terhadap kepemimpinan nasional.
Situasi ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu terhubung erat dengan dinamika politik domestik, persepsi publik, dan legitimasi kekuasaan.
Perdebatan mengenai keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace menunjukkan betapa sensitifnya isu kebijakan luar negeri di tengah dinamika geopolitik global.
Di satu sisi, pemerintah menghadapi kompleksitas hubungan internasional dan tekanan diplomatik.
Di satu sisi, pemerintah menghadapi kompleksitas hubungan internasional dan tekanan diplomatik.
Di sisi lain, publik menuntut konsistensi terhadap konstitusi, prinsip bebas aktif, dan komitmen terhadap keadilan global.
Ke depan, transparansi, dialog publik, serta kejelasan arah kebijakan menjadi faktor penting untuk meredakan polemik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan nasional.
Sumber tulisan: M. Rizal Fadillah
Ke depan, transparansi, dialog publik, serta kejelasan arah kebijakan menjadi faktor penting untuk meredakan polemik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan nasional.
Sumber tulisan: M. Rizal Fadillah
Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Bandung, 10 Maret 2026
#Prabowo #PolitikLuarNegeri #BoardOfPeace #Geopolitik #IndonesiaGlobal #Konstitusi #BebasAktif #IsuInternasional #PolitikIndonesia #AnalisisPolitik
