FPI di undang Istana: Titip Surat ke Presiden, Minta Indonesia Keluar dari BoP



Fatahillah313, Jakarta - Undangan buka puasa bersama di Istana Kepresidenan pada Kamis (5/3) menghadirkan pertemuan yang sarat pesan politik dan geopolitik. 
Dalam forum silaturahmi tersebut, perwakilan Front Persaudaraan Islam (FPI) menyampaikan sikap resmi organisasi kepada Prabowo Subianto terkait posisi Indonesia dalam forum internasional Board of Peace (BoP).

Melalui Sekretaris Majelis Syuro DPP FPI Habib Hanif Alatas, FPI menitipkan surat kepada Presiden yang berisi permintaan agar Indonesia menarik diri dari BoP. 
Sikap ini, menurut FPI, dilandasi kekhawatiran terhadap pengaruh Amerika Serikat dan Israel dalam konfigurasi geopolitik global, khususnya yang berkaitan dengan konflik Palestina.

Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana Ramadan, tetapi diskusi yang mengemuka mencerminkan ketegangan isu internasional yang sedang berkembang.


Di utusan Habib Rizieq Hadiri Undangan Presiden 


Dalam kesempatan tersebut, Habib Hanif Alatas hadir sebagai utusan dari pimpinan tertinggi FPI, Habib Rizieq Shihab, yang sebelumnya menerima undangan resmi dari Presiden namun berhalangan hadir.

Habib Hanif menjelaskan bahwa dirinya datang sebagai perwakilan resmi FPI untuk menghadiri forum silaturahmi sekaligus diskusi yang diadakan Presiden.

Menurutnya, agenda utama pertemuan tersebut adalah buka puasa bersama yang dilanjutkan dengan dialog mengenai berbagai persoalan nasional dan internasional.
Saya pertama datang mewakili Habib Rizieq. Beliau diundang oleh Presiden, namun berhalangan hadir. Saya diutus untuk hadir mewakili beliau,
ujar Habib Hanif kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Ia juga hadir bersama sejumlah tokoh ulama lainnya yang diundang dalam forum tersebut.


Diskusi Geopolitik dan Posisi Indonesia 


Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya mengenai dinamika geopolitik global dan posisi Indonesia di tengah perkembangan tersebut.

Menurut Habib Hanif, Presiden berbicara cukup panjang mengenai tujuan Indonesia terlibat dalam forum Board of Peace (BoP).

Presiden disebut menekankan bahwa partisipasi Indonesia di forum tersebut bertujuan untuk memperluas kontribusi Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina.
Presiden bicara sangat panjang. 
Intinya beliau ingin keberadaan Indonesia di BoP bisa memberi kontribusi lebih banyak untuk Palestina,
kata Habib Hanif.

Namun dalam forum diskusi tersebut, pihak FPI belum mendapat kesempatan untuk menyampaikan pandangan secara langsung.


Surat Resmi FPI untuk Presiden 

Meski tidak berbicara dalam forum terbuka, FPI memastikan sikap organisasinya tetap tersampaikan kepada Presiden melalui sebuah surat resmi.

Surat tersebut diserahkan melalui salah satu menteri kabinet dan juga disampaikan langsung oleh Habib Hanif saat momen salaman dengan Presiden.

Dalam kesempatan itu, Habib Hanif mengonfirmasi kepada Presiden bahwa pihaknya menitipkan surat berisi masukan dan pandangan FPI terkait kebijakan luar negeri Indonesia.
Saat sesi salaman dengan Presiden, saya sampaikan bahwa kami menitipkan surat sebagai masukan untuk Bapak Presiden. Beliau mengiyakan,
ujarnya.

Isi utama surat tersebut adalah permintaan agar pemerintah Indonesia mempertimbangkan kembali keikutsertaan dalam forum Board of Peace.

BACA JUGA:

Ketidakpercayaan terhadap AS dan Israel 

Habib Hanif menegaskan bahwa sikap FPI tidak dilandasi ketidakpercayaan terhadap Presiden, melainkan terhadap aktor internasional tertentu yang dianggap memiliki rekam jejak politik bermasalah.

Ia secara tegas menyebut Amerika Serikat dan Israel sebagai pihak yang tidak bisa dipercaya.

Menurutnya, pengalaman sejarah hubungan internasional menunjukkan bahwa komitmen negara-negara tersebut sering kali tidak konsisten.
Bukan karena kami tidak percaya kepada Presiden.
Kami percaya kepada Presiden. 
Tapi kami tidak percaya kepada Amerika dan Israel,
kata Habib Hanif.

Ia bahkan mengutip perspektif historis dalam tradisi keagamaan yang menurutnya menunjukkan adanya pengkhianatan dalam hubungan politik masa lalu.


Polemik Rencana Pengiriman Pasukan TNI 

Selain soal keikutsertaan Indonesia dalam BoP, FPI juga menyoroti rencana pengiriman sekitar 8.000 personel TNI ke Palestina dalam kerangka misi internasional.

Bagi FPI, pengiriman pasukan tersebut harus memiliki tujuan yang jelas dan tidak menimbulkan konflik baru di lapangan.

Habib Hanif menegaskan bahwa organisasi itu mendukung penuh jika pengiriman pasukan dilakukan untuk membantu kemerdekaan Palestina.

Namun sikap FPI berubah apabila misi tersebut berada di bawah komando Amerika Serikat dan berpotensi memicu konfrontasi dengan kelompok pejuang Palestina.

Dalam konteks ini, ia secara khusus menyebut Hamas, yang selama ini dikenal sebagai salah satu kekuatan perlawanan di Gaza.
Jika dikirim untuk memerdekakan Palestina, kami mendukung sepenuhnya bahkan siap mengirim relawan. 
Tetapi jika di bawah komando Amerika lalu melucuti senjata pejuang Gaza hingga terjadi bentrokan, itu yang kami tolak keras,
tegasnya.


Ramadhan dan Diplomasi Politik 

Pertemuan antara Presiden dan para ulama ini menjadi salah satu momentum penting dalam diplomasi domestik selama bulan Ramadhan.

Selain sebagai ajang silaturahmi, forum tersebut juga menjadi ruang dialog antara pemerintah dan tokoh masyarakat mengenai berbagai isu strategis, mulai dari kebijakan luar negeri hingga solidaritas terhadap Palestina.

Dalam konteks ini, kehadiran perwakilan FPI menambah dimensi baru dalam diskusi mengenai posisi Indonesia di panggung geopolitik global.

Sikap FPI memperlihatkan bahwa isu Palestina tetap menjadi perhatian kuat dalam dinamika politik dan sosial di Indonesia.


Catatan Akhir 

Pertemuan di Istana menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan konflik Timur Tengah, terus menjadi bahan diskusi antara pemerintah dan berbagai elemen masyarakat.

Surat yang dititipkan FPI kepada Presiden menjadi salah satu bentuk partisipasi politik organisasi masyarakat dalam memberikan masukan terhadap arah kebijakan negara.

Apakah Indonesia akan tetap berada dalam forum Board of Peace atau meninjau ulang posisinya, masih menjadi dinamika yang akan berkembang dalam waktu ke depan.

Namun yang jelas, isu Palestina kembali menjadi titik temu antara diplomasi negara dan aspirasi masyarakat sipil di Indonesia.


(as)
#PrabowoSubianto #FPI #HabibRizieq #HabibHanifAlatas #Palestina #Gaza #Geopolitik #Indonesia #BoP #PolitikIndonesia #SolidaritasPalestina