Di balik suasana silaturahmi antara pemerintah dan tokoh-tokoh Islam, terselip diskusi serius mengenai arah kebijakan geopolitik Indonesia, khususnya terkait Palestina dan keterlibatan Indonesia dalam forum internasional yang disebut Board of Peace (BoP).
Salah satu momen penting datang dari pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan tokoh-tokoh ulama dan habaib.
Salah satu momen penting datang dari pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan tokoh-tokoh ulama dan habaib.
Dalam kesempatan tersebut, Habib Hanif Alatas, Sekretaris Majelis Syuro DPP Front Persaudaraan Islam (FPI), menyampaikan secara langsung pesan organisasi kepada Presiden.
Pesan itu berkaitan dengan sikap FPI yang meminta Indonesia menarik diri dari BoP.
Pertemuan ini menambah dinamika diskursus publik mengenai bagaimana seharusnya Indonesia bersikap dalam konflik global, terutama dalam isu Palestina yang sejak lama menjadi perhatian umat Islam di Indonesia.
Silaturahmi Ramadan di Istana: Tokoh Islam Bertemu Presiden
Pertemuan ini menambah dinamika diskursus publik mengenai bagaimana seharusnya Indonesia bersikap dalam konflik global, terutama dalam isu Palestina yang sejak lama menjadi perhatian umat Islam di Indonesia.
Silaturahmi Ramadan di Istana: Tokoh Islam Bertemu Presiden
Pertemuan berlangsung dalam acara buka puasa bersama di Istana Kepresidenan pada Kamis, 5 Maret 2026.
Acara ini dihadiri berbagai tokoh Islam dari organisasi besar hingga kalangan habaib.
Beberapa tokoh yang hadir antara lain pimpinan organisasi Islam, ulama, serta para habaib dari berbagai jaringan dakwah.
Beberapa tokoh yang hadir antara lain pimpinan organisasi Islam, ulama, serta para habaib dari berbagai jaringan dakwah.
Selain Habib Hanif Alatas, hadir pula sejumlah tokoh seperti:
Suasana pertemuan disebut berlangsung hangat dan penuh kebersamaan.
- Miftachul Achyar (Rais Aam PBNU)
- Haedar Nashir (Ketua Umum Muhammadiyah)
- Anwar Iskandar (Ketua Umum MUI)
- Tokoh habaib dari berbagai majelis dan organisasi.
Suasana pertemuan disebut berlangsung hangat dan penuh kebersamaan.
Selain mempererat silaturahmi Ramadan, diskusi juga menyentuh isu strategis seperti dinamika geopolitik dunia, kondisi umat Islam global, serta peran Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina.
Namun, di tengah suasana tersebut muncul satu isu yang cukup sensitif:
Namun, di tengah suasana tersebut muncul satu isu yang cukup sensitif:
Keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).
Hadir Mewakili Habib Rizieq
Dalam pertemuan itu, Habib Hanif Alatas hadir mewakili pimpinan FPI, Habib Rizieq Shihab, yang sebenarnya juga menerima undangan dari Presiden tetapi berhalangan hadir.
Habib Hanif menjelaskan bahwa dirinya datang sebagai utusan resmi dari pimpinan organisasi.
Menurutnya, forum tersebut memang tidak secara khusus memberi kesempatan kepada semua peserta untuk menyampaikan pandangan secara langsung.
Habib Hanif menjelaskan bahwa dirinya datang sebagai utusan resmi dari pimpinan organisasi.
Menurutnya, forum tersebut memang tidak secara khusus memberi kesempatan kepada semua peserta untuk menyampaikan pandangan secara langsung.
Namun FPI tetap berupaya menyampaikan aspirasi melalui jalur lain.
Surat FPI kepada Presiden
Surat FPI kepada Presiden
Karena tidak mendapat kesempatan berbicara dalam forum resmi, FPI memilih menyampaikan surat resmi kepada Presiden sebagai bentuk aspirasi organisasi.
Dalam kesempatan berjabat tangan dengan Presiden, Habib Hanif mengatakan ia menyampaikan langsung kepada Presiden bahwa organisasi tersebut telah menitipkan surat sebagai masukan.
Presiden disebut merespons dengan sikap terbuka dan mengiyakan bahwa surat tersebut telah diterima.
Langkah ini menunjukkan pendekatan diplomatis dari organisasi masyarakat dalam menyampaikan kritik kebijakan kepada pemerintah.
Isi utama surat tersebut adalah permintaan agar Indonesia menarik diri dari BoP.
Dalam kesempatan berjabat tangan dengan Presiden, Habib Hanif mengatakan ia menyampaikan langsung kepada Presiden bahwa organisasi tersebut telah menitipkan surat sebagai masukan.
Presiden disebut merespons dengan sikap terbuka dan mengiyakan bahwa surat tersebut telah diterima.
Langkah ini menunjukkan pendekatan diplomatis dari organisasi masyarakat dalam menyampaikan kritik kebijakan kepada pemerintah.
Mengapa FPI Menolak Keikutsertaan Indonesia dalam BoP?
FPI menegaskan bahwa sikap mereka bukan didasarkan pada ketidakpercayaan terhadap Presiden, melainkan pada kecurigaan terhadap kekuatan global yang terlibat dalam forum tersebut.
Menurut Habib Hanif, organisasi tersebut tidak percaya pada agenda Amerika Serikat dan Israel dalam konteks konflik Timur Tengah.
Menurut Habib Hanif, organisasi tersebut tidak percaya pada agenda Amerika Serikat dan Israel dalam konteks konflik Timur Tengah.
Ia menilai pengalaman sejarah menunjukkan bahwa banyak perjanjian internasional berakhir dengan pengkhianatan terhadap perjuangan Palestina.
Dengan kata lain, FPI melihat BoP berpotensi menjadi instrumen politik internasional yang dapat merugikan perjuangan rakyat Palestina.
Kontroversi Rencana Pengiriman TNI
Dengan kata lain, FPI melihat BoP berpotensi menjadi instrumen politik internasional yang dapat merugikan perjuangan rakyat Palestina.
Kontroversi Rencana Pengiriman TNI
Isu lain yang menjadi perhatian adalah rencana pengiriman sekitar 8.000 personel TNI ke Palestina di bawah mandat BoP.
FPI menyatakan dukungan jika pengiriman tersebut benar-benar bertujuan membantu kemerdekaan Palestina.
FPI menyatakan dukungan jika pengiriman tersebut benar-benar bertujuan membantu kemerdekaan Palestina.
Namun mereka menolak keras jika misi tersebut justru berada di bawah komando kekuatan asing dan berpotensi berhadapan dengan kelompok pejuang Palestina seperti Hamas.
Menurut mereka, skenario seperti itu berpotensi menempatkan prajurit Indonesia dalam posisi yang dilematis:
Menurut mereka, skenario seperti itu berpotensi menempatkan prajurit Indonesia dalam posisi yang dilematis:
Antara menjalankan mandat internasional atau berhadapan dengan pihak yang dianggap sedang memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
Diplomasi, Kritik, dan Tradisi Nasihat Ulama
Pertemuan ini mencerminkan tradisi politik Islam di Indonesia yang sering menempatkan ulama dan habaib sebagai penyampai nasihat kepada penguasa.
Para tokoh yang hadir menegaskan bahwa hubungan antara ulama dan pemerintah harus berjalan dalam dua arah:
Pendekatan ini menempatkan ulama tidak hanya sebagai mitra spiritual masyarakat, tetapi juga sebagai bagian dari moral force dalam kehidupan berbangsa.
BACA JUGA:
Para tokoh yang hadir menegaskan bahwa hubungan antara ulama dan pemerintah harus berjalan dalam dua arah:
- Mendukung kebijakan yang baik bagi bangsa dan umat.
- Memberikan kritik atau nasihat jika terdapat kebijakan yang dianggap perlu diperbaiki.
Pendekatan ini menempatkan ulama tidak hanya sebagai mitra spiritual masyarakat, tetapi juga sebagai bagian dari moral force dalam kehidupan berbangsa.
BACA JUGA:
Palestina Tetap Jadi Isu Sentral Isu
Palestina tetap menjadi titik temu antara banyak organisasi Islam di Indonesia.
Sejak era kemerdekaan, dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina telah menjadi bagian dari identitas politik luar negeri nasional.
Sejak era kemerdekaan, dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina telah menjadi bagian dari identitas politik luar negeri nasional.
Hal ini juga tercermin dalam pembukaan UUD 1945 yang menegaskan penolakan terhadap penjajahan di dunia.
Karena itu, setiap kebijakan yang dinilai dapat memengaruhi perjuangan Palestina sering menjadi perhatian luas, baik dari kalangan pemerintah, ulama, maupun masyarakat sipil.
Dinamika Politik dan Harapan ke Depan
Karena itu, setiap kebijakan yang dinilai dapat memengaruhi perjuangan Palestina sering menjadi perhatian luas, baik dari kalangan pemerintah, ulama, maupun masyarakat sipil.
Dinamika Politik dan Harapan ke Depan
Pertemuan Ramadan di Istana menunjukkan bahwa ruang dialog antara pemerintah dan tokoh Islam masih terbuka.
Perbedaan pandangan mengenai kebijakan luar negeri, termasuk terkait BoP, menjadi bagian dari dinamika demokrasi.
Bagi banyak pihak, yang terpenting adalah memastikan bahwa setiap kebijakan tetap berpijak pada kepentingan nasional, prinsip kemerdekaan bangsa-bangsa, serta komitmen kemanusiaan global.
Pertemuan seperti ini menunjukkan bahwa jalur komunikasi antara pemerintah dan masyarakat tetap hidup, sebuah elemen penting dalam menjaga stabilitas dan persatuan bangsa.
(as)
Perbedaan pandangan mengenai kebijakan luar negeri, termasuk terkait BoP, menjadi bagian dari dinamika demokrasi.
Bagi banyak pihak, yang terpenting adalah memastikan bahwa setiap kebijakan tetap berpijak pada kepentingan nasional, prinsip kemerdekaan bangsa-bangsa, serta komitmen kemanusiaan global.
Pertemuan seperti ini menunjukkan bahwa jalur komunikasi antara pemerintah dan masyarakat tetap hidup, sebuah elemen penting dalam menjaga stabilitas dan persatuan bangsa.
(as)
#Prabowo #HabibHanifAlatas #FPI #Palestina #Geopolitik #RamadanDiIstana #UlamaDanNegara #IndonesiaUntukPalestina
