Fatahillah313, Jakarta - Di tengah dinamika geopolitik yang semakin kompleks, langkah kebijakan luar negeri Indonesia kembali menjadi sorotan.
Forum purnawirawan prajurit TNI menyampaikan peringatan terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto agar berhati-hati dalam rencana keterlibatan Indonesia pada inisiatif Board of Peace yang disebut-sebut disponsori oleh Amerika Serikat.
Peringatan ini bukan sekadar kritik, melainkan refleksi kekhawatiran mendalam tentang arah kebijakan pertahanan, posisi diplomatik Indonesia, serta konsistensi terhadap konstitusi dan prinsip politik luar negeri bebas aktif.
Keresahan Para Purnawirawan: Bukan Sekadar Soal Kerja Sama
Dalam pernyataannya, para purnawirawan menegaskan bahwa mereka merasa “sangat terganggu” dengan kemungkinan penggabungan pasukan Indonesia dalam struktur Board of Peace.
Selama ini, Indonesia memiliki prinsip yang jelas:
Keterlibatan di luar kerangka tersebut dinilai berpotensi:
Bagi para purnawirawan, persoalan utamanya bukan sekadar kerja sama militer, melainkan legitimasi dan konsekuensi politiknya.
Sensitivitas Palestina dan Moral Politik Luar Negeri
Salah satu kekhawatiran yang paling disorot adalah dampak moral dan historis terhadap hubungan Indonesia dengan Palestina.
Indonesia selama puluhan tahun dikenal sebagai pendukung konsisten kemerdekaan Palestina.
Soal Konstitusi: DPR dan Mandat Internasional
Forum purnawirawan menekankan bahwa setiap keputusan strategis, terutama terkait pengiriman pasukan ke luar negeri, harus mendapat persetujuan DPR dan memiliki dasar hukum yang kuat.
Tanpa mandat yang jelas, terutama dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, implikasinya dianggap serius:
Dalam pandangan mereka, kehati-hatian bukan hanya soal kebijakan luar negeri, tetapi juga perlindungan terhadap legitimasi Presiden sendiri.
Kekhawatiran Akan “Pengaruh Pihak Tertentu”
Para purnawirawan juga mengingatkan kemungkinan adanya tekanan atau bujukan dari pihak luar yang menawarkan keuntungan ekonomi atau strategis.
Mereka menilai Presiden perlu waspada agar tidak terjebak dalam skenario yang justru merugikan Indonesia dalam jangka panjang.
Isu lain yang muncul dalam diskusi mereka antara lain:
Antara Diplomasi Global dan Kedaulatan Nasional
Isu ini mencerminkan dilema klasik Indonesia:
Di satu sisi, keterlibatan internasional dapat meningkatkan posisi strategis Indonesia.
Namun di sisi lain, langkah yang tidak hati-hati berisiko:
Para purnawirawan menutup pernyataan mereka dengan pesan utama:
Peringatan atau Alarm Nasional?
Surat terbuka ini bukan sekadar kritik kebijakan, melainkan sinyal adanya kegelisahan di kalangan elite militer senior terhadap arah geopolitik Indonesia.
Apakah ini akan mengubah kebijakan pemerintah?
Masih harus dilihat.
Namun satu hal jelas:
Peringatan ini bukan sekadar kritik, melainkan refleksi kekhawatiran mendalam tentang arah kebijakan pertahanan, posisi diplomatik Indonesia, serta konsistensi terhadap konstitusi dan prinsip politik luar negeri bebas aktif.
Keresahan Para Purnawirawan: Bukan Sekadar Soal Kerja Sama
Dalam pernyataannya, para purnawirawan menegaskan bahwa mereka merasa “sangat terganggu” dengan kemungkinan penggabungan pasukan Indonesia dalam struktur Board of Peace.
Selama ini, Indonesia memiliki prinsip yang jelas:
Pasukan TNI hanya terlibat dalam misi internasional di bawah mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Keterlibatan di luar kerangka tersebut dinilai berpotensi:
- Menyimpang dari komitmen internasional yang selama ini dijaga,
- Mengaburkan posisi independensi Indonesia,
- Membuka ruang interpretasi bahwa Indonesia berpihak dalam konflik global tertentu.
Bagi para purnawirawan, persoalan utamanya bukan sekadar kerja sama militer, melainkan legitimasi dan konsekuensi politiknya.
Sensitivitas Palestina dan Moral Politik Luar Negeri
Salah satu kekhawatiran yang paling disorot adalah dampak moral dan historis terhadap hubungan Indonesia dengan Palestina.
Indonesia selama puluhan tahun dikenal sebagai pendukung konsisten kemerdekaan Palestina.
Bahkan secara historis, Palestina termasuk pihak yang lebih awal memberikan pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia.
Keterlibatan dalam inisiatif yang diasosiasikan dengan kepentingan geopolitik Amerika dinilai berpotensi:
Keterlibatan dalam inisiatif yang diasosiasikan dengan kepentingan geopolitik Amerika dinilai berpotensi:
- Melukai solidaritas historis,
- Menurunkan posisi moral Indonesia di mata dunia Islam dan negara berkembang,
- Menimbulkan persepsi keberpihakan dalam konflik Timur Tengah.
Soal Konstitusi: DPR dan Mandat Internasional
Forum purnawirawan menekankan bahwa setiap keputusan strategis, terutama terkait pengiriman pasukan ke luar negeri, harus mendapat persetujuan DPR dan memiliki dasar hukum yang kuat.
Tanpa mandat yang jelas, terutama dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, implikasinya dianggap serius:
- Risiko pelanggaran konstitusi,
- Potensi konflik politik domestik,
- Bahkan kemungkinan dimanfaatkan pihak tertentu untuk menggoyang stabilitas pemerintahan.
Dalam pandangan mereka, kehati-hatian bukan hanya soal kebijakan luar negeri, tetapi juga perlindungan terhadap legitimasi Presiden sendiri.
Kekhawatiran Akan “Pengaruh Pihak Tertentu”
Para purnawirawan juga mengingatkan kemungkinan adanya tekanan atau bujukan dari pihak luar yang menawarkan keuntungan ekonomi atau strategis.
Mereka menilai Presiden perlu waspada agar tidak terjebak dalam skenario yang justru merugikan Indonesia dalam jangka panjang.
Isu lain yang muncul dalam diskusi mereka antara lain:
- Risiko dominasi kepentingan oligarki,
- Potensi pengaruh kekuatan asing dalam pengambilan kebijakan,
- Kekhawatiran bahwa keputusan strategis tidak melalui proses konsultasi yang memadai.
Surat Terbuka sebagai Jalur Komunikasi Terakhir
Karena upaya audiensi langsung dengan Presiden maupun lembaga legislatif belum mendapat respons, forum ini memilih menyusun surat terbuka.
Tujuannya:
Mereka menegaskan bahwa langkah ini bukan bentuk perlawanan politik, melainkan tanggung jawab moral sebagai prajurit yang masih memiliki rasa kepemilikan terhadap bangsa.
Karena upaya audiensi langsung dengan Presiden maupun lembaga legislatif belum mendapat respons, forum ini memilih menyusun surat terbuka.
Tujuannya:
- Mengingatkan Presiden secara konstitusional dan moral,
- Membuka ruang diskusi publik,
- Mengajak masyarakat memahami risiko kebijakan strategis tersebut.
Mereka menegaskan bahwa langkah ini bukan bentuk perlawanan politik, melainkan tanggung jawab moral sebagai prajurit yang masih memiliki rasa kepemilikan terhadap bangsa.
Perspektif Sabta Marga: Landasan Moral TNI
Dalam pernyataannya, para purnawirawan juga mengutip nilai-nilai Sabta Marga, yang menekankan bahwa setiap langkah strategis harus didasarkan pada:
Dengan kerangka itu, mereka menilai setiap kebijakan militer harus semata-mata untuk kepentingan nasional, bukan kepentingan geopolitik kekuatan besar.
Dalam pernyataannya, para purnawirawan juga mengutip nilai-nilai Sabta Marga, yang menekankan bahwa setiap langkah strategis harus didasarkan pada:
- Kebenaran agama,
- Kebenaran ilmu pengetahuan,
- Persatuan dan kesatuan bangsa,
- Etika dan budaya,
- Profesionalisme.
Dengan kerangka itu, mereka menilai setiap kebijakan militer harus semata-mata untuk kepentingan nasional, bukan kepentingan geopolitik kekuatan besar.
Antara Diplomasi Global dan Kedaulatan Nasional
Isu ini mencerminkan dilema klasik Indonesia:
Bagaimana tetap aktif dalam diplomasi global tanpa kehilangan independensi?
Di satu sisi, keterlibatan internasional dapat meningkatkan posisi strategis Indonesia.
Namun di sisi lain, langkah yang tidak hati-hati berisiko:
- Menggeser prinsip bebas aktif,
- Menurunkan kepercayaan publik,
- Memicu kontroversi politik domestik.
Para purnawirawan menutup pernyataan mereka dengan pesan utama:
Presiden harus waspada, kembali pada konstitusi, dan memastikan setiap keputusan strategis benar-benar untuk kepentingan bangsa.
Peringatan atau Alarm Nasional?
Surat terbuka ini bukan sekadar kritik kebijakan, melainkan sinyal adanya kegelisahan di kalangan elite militer senior terhadap arah geopolitik Indonesia.
Apakah ini akan mengubah kebijakan pemerintah?
Masih harus dilihat.
Namun satu hal jelas:
Di tengah tekanan geopolitik global, setiap langkah Indonesia kini berada dalam sorotan ketat, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri sendiri.
(as)
#PrabowoSubianto #GeopolitikIndonesia #TNI #PolitikLuarNegeri #BebasAktif #MandatPBB #SolidaritasPalestina #KedaulatanNasional#KeamananNasional #IndonesiaDiPanggungDunia
