Fatahillah313, Jakarta - Laporan Khusus Majalah Online Desember 2025 menjelma menjadi bulan paling panas dalam sejarah terbaru Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Dalam tempo singkat, jagat Nahdliyin terseret ke pusaran konflik internal, silang pendapat ulama, dan gesekan kepentingan yang mengarah pada titik krisis.
Apa yang biasanya berlangsung dalam ruang tertutup tiba-tiba pecah ke ruang publik, membentuk drama besar yang membuat perpolitikan keagamaan Indonesia bergetar.
Surat yang Mengguncang: Gus Yahya Bukan Lagi Ketum PBNU
Awal bulan Desember mencatatkan kejutan besar. Sebuah surat edaran Syuriyah PBNU beredar cepat di publik. Isinya tegas:
Yahya Cholil Staquf dinyatakan tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum PBNU sejak 26 November 2025.
Namun badai sesungguhnya bukan sekadar karena isinya—mel melainkan karena kejanggalan yang melekat pada dokumen tersebut.
Surat itu tak memuat stempel digital resmi PBNU, memantik kecurigaan dan kontroversi.
Sebagian menilai surat itu “misterius”, sebagian lain menganggapnya sebagai sinyal konflik laten yang akhirnya pecah ke permukaan.
PBNU melalui juru bicara organisasi buru-buru memberi penjelasan: ketiadaan stempel digital hanyalah masalah teknis dalam sistem administrasi daring.
PBNU melalui juru bicara organisasi buru-buru memberi penjelasan: ketiadaan stempel digital hanyalah masalah teknis dalam sistem administrasi daring.
Jawaban itu meredakan sebagian ketegangan, tetapi polarisasi sudah terlanjur terbentuk. Percakapan publik menjadi liar, opini pecah menjadi dua, dan situasi makin sulit dikendalikan.
Tambang: Bara dalam Jam’iyah
Tambang: Bara dalam Jam’iyah
Belum reda urusan surat, bara lain menyala. Isu konsesi tambang kembali menyeruak dan menjadi pemantik perdebatan moral, politik, hingga organisasi.
Pada awal Desember, mantan Ketum PBNU KH Said Aqil Siroj melontarkan pernyataan keras:
Pada awal Desember, mantan Ketum PBNU KH Said Aqil Siroj melontarkan pernyataan keras:
lebih baik konsesi tambang dikembalikan ke pemerintah agar PBNU tidak terseret konflik bisnis dan politik.
Ucapan tersebut langsung menjadi headline, mencerminkan kegelisahan sebagian ulama bahwa jam’iyah terlalu jauh masuk ke ranah bisnis berisiko tinggi.
Para intelektual muda NU ikut menyuarakan kekhawatiran: tambang, alih-alih menjadi sumber kemandirian ekonomi, telah berubah menjadi “bara yang membakar ketenangan organisasi”.
Di akar rumput, komentar ulama kampung bahkan lebih pedas. Ada yang menyebut kegaduhan ini sebagai “aib besar PBNU” karena mencederai fungsi moral organisasi yang seharusnya menjadi peneduh umat, bukan ladang konflik kepentingan.
Ansor Turun Tangan: Seruan Pendinginan
Para intelektual muda NU ikut menyuarakan kekhawatiran: tambang, alih-alih menjadi sumber kemandirian ekonomi, telah berubah menjadi “bara yang membakar ketenangan organisasi”.
Di akar rumput, komentar ulama kampung bahkan lebih pedas. Ada yang menyebut kegaduhan ini sebagai “aib besar PBNU” karena mencederai fungsi moral organisasi yang seharusnya menjadi peneduh umat, bukan ladang konflik kepentingan.
Ansor Turun Tangan: Seruan Pendinginan
Organisasi otonom NU, GP Ansor, akhirnya angkat suara. Sikap resmi mereka di awal Desember menegaskan satu pesan: pendinginan suasana, kembali pada akal sehat, dan menjaga adab musyawarah.
Namun kenyataan di lapangan jauh dari sejuk. Seruan itu terdengar bagaikan angin yang tersapu badai.
Namun kenyataan di lapangan jauh dari sejuk. Seruan itu terdengar bagaikan angin yang tersapu badai.
Narasi saling sindir, pernyataan keras, hingga perbedaan tafsir terhadap kewenangan Syuriyah dan Tanfidziyah membuat tensi terus menguat.
Rais Aam Ambil Kendali: Babak Baru PBNU
Rais Aam Ambil Kendali: Babak Baru PBNU
Dalam atmosfer penuh ketegangan ini, satu sosok muncul sebagai figur kunci: Rais Aam KH Miftachul Akhyar.
Dengan hilangnya otoritas Ketua Umum, Rais Aam secara struktural mengambil peran sentral dalam mengarahkan langkah organisasi.
Di internal PBNU, berbagai spekulasi beredar mengenai bagaimana Rais Aam akan menata ulang tubuh organisasi dan siapa yang akan mengisi posisi Penjabat Ketua Umum.
Di internal PBNU, berbagai spekulasi beredar mengenai bagaimana Rais Aam akan menata ulang tubuh organisasi dan siapa yang akan mengisi posisi Penjabat Ketua Umum.
Namun satu hal pasti: keputusan strategis kini berada di tangannya.
Semua mata tertuju pada satu momentum:
Rapat Pleno 9 Desember 2025. Inilah hari yang dinilai menentukan arah penyelesaian konflik sekaligus menentukan siapa yang memegang komando PBNU ke depan.
Desember, Persimpangan Sejarah
Desember 2025 bukan sekadar bulan. Ia telah menjelma menjadi persimpangan sejarah PBNU.
Pertanyaannya kini menggantung di udara: Apakah PBNU akan kembali ke khitah sebagai penjaga moral keumatan?
Pertanyaannya kini menggantung di udara: Apakah PBNU akan kembali ke khitah sebagai penjaga moral keumatan?
Atau justru terseret semakin jauh ke pusaran tambang, politik, dan pertarungan kepentingan yang menggerus marwah organisasi?
Drama ini belum mencapai klimaksnya. Dan selama badai belum mereda, seluruh mata Nahdliyin akan terus terpaku pada perjalanan PBNU menjelang akhir tahun yang penuh gejolak ini.
Drama ini belum mencapai klimaksnya. Dan selama badai belum mereda, seluruh mata Nahdliyin akan terus terpaku pada perjalanan PBNU menjelang akhir tahun yang penuh gejolak ini.
(as)
#DramaPBNU #NU2025 #GusYahya #RaisAam #TambangNU #KrisisPBNU #MajalahOnline #GejolakNU #DesemberMenentukan
