Yang membuat publik terperangah,
bandara ini diresmikan Presiden Joko Widodo pada tahun 2018.
Kini, keberadaan dan legalitasnya kembali dipertanyakan menyusul pernyataan serius dari Menteri Pertahanan Sejafri Syamsuddin, yang menyoroti risiko besar bila sebuah bandara beroperasi tanpa kendali negara.
Bandara Tanpa Aparatur Negara: Rawan Menjadi “Negara dalam Negara”?
Dalam sebuah pernyataan yang memicu diskusi luas, Menhan Sejafri mengungkap bahwa bandara tersebut beroperasi tanpa satu pun perangkat negara.
JMI: Bandara Morowali Bebas Keluar Masuk Barang dan TKA
Pernyataan Menhan Sejafri diperkuat oleh Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI), Islah Bahrawi, yang dalam unggahan di platform X menyebut bahwa bandara berlabel private airport di Morowali tersebut telah menjadi pintu mobilitas barang dan Tenaga Kerja Asing (TKA).
Menurut Islah, aktivitas penerbangan di sana terjadi di tengah kawasan industri tambang berskala ribuan hektare, yang sebagian besar beroperasi dengan investasi besar dari perusahaan Tiongkok.
Yang lebih mengejutkan, pada tahun 2024 landasan pacu bandara tersebut dilaporkan diperpanjang, dan seluruh biayanya ditanggung oleh perusahaan Cina yang beroperasi di kawasan IMIP.
Viral: Istilah “This Country Not Only Talk the Top” yang Ternyata Berawal dari Pidato Jokowi
Di tengah membesarnya perbincangan soal bandara Morowali, publik media sosial kembali mengaitkan isu tersebut dengan sebuah ungkapan viral:
Ungkapan yang diplesetkan itu ternyata berawal dari pidato Presiden Joko Widodo, yang dalam sebuah kesempatan mengatakan:
Namun pernyataan itu kemudian dipelesetkan menjadi berbagai bentuk seperti “we walk the talk, not only the talk”, yang meluas di media sosial dan menjadi bahan diskusi, ironi, hingga kritik terhadap kinerja pemerintah dalam sejumlah isu strategis, termasuk polemik bandara Morowali.
Video potongan pidato tersebut juga kembali ramai setelah diunggah oleh akun Indonesia 20245 di TikTok dan dibagikan ulang oleh Adidwut 90D di platform X.
Bandara Morowali: Simbol Kemajuan atau Celah Pengawasan?
Sejak awal, kawasan IMIP kerap dipuji sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru Indonesia melalui industri hilirisasi nikel.
Pemerintah diharapkan segera memberikan kejelasan agar isu ini tidak terus menggantung dan menimbulkan spekulasi yang lebih luas di masyarakat.
(as)
#Morowali #BandaraIMIP #IsuNasional #Jokowi2018 #PolemikBandara #TKA #IndustriNikel #IMIP
Bandara Tanpa Aparatur Negara: Rawan Menjadi “Negara dalam Negara”?
Dalam sebuah pernyataan yang memicu diskusi luas, Menhan Sejafri mengungkap bahwa bandara tersebut beroperasi tanpa satu pun perangkat negara.
Menurutnya, kondisi demikian menimbulkan ruang bagi potensi kerawanan ekonomi, bahkan berbahaya bila sampai menciptakan situasi layaknya negara dalam negara.
Ketiadaan pos pengawasan negara di jalur keluar-masuk penerbangan, terutama pada kawasan industri besar dengan aktivitas global, dipandang sebagai celah serius yang dapat dimanfaatkan berbagai pihak, mulai dari lalu lintas barang, investasi asing, hingga mobilitas tenaga kerja internasional.
Ketiadaan pos pengawasan negara di jalur keluar-masuk penerbangan, terutama pada kawasan industri besar dengan aktivitas global, dipandang sebagai celah serius yang dapat dimanfaatkan berbagai pihak, mulai dari lalu lintas barang, investasi asing, hingga mobilitas tenaga kerja internasional.
JMI: Bandara Morowali Bebas Keluar Masuk Barang dan TKA
Pernyataan Menhan Sejafri diperkuat oleh Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI), Islah Bahrawi, yang dalam unggahan di platform X menyebut bahwa bandara berlabel private airport di Morowali tersebut telah menjadi pintu mobilitas barang dan Tenaga Kerja Asing (TKA).
Menurut Islah, aktivitas penerbangan di sana terjadi di tengah kawasan industri tambang berskala ribuan hektare, yang sebagian besar beroperasi dengan investasi besar dari perusahaan Tiongkok.
Yang lebih mengejutkan, pada tahun 2024 landasan pacu bandara tersebut dilaporkan diperpanjang, dan seluruh biayanya ditanggung oleh perusahaan Cina yang beroperasi di kawasan IMIP.
Fakta ini semakin menguatkan perdebatan publik terkait batasan pengaruh investor asing dan peran negara dalam pengawasan wilayah strategis.
Viral: Istilah “This Country Not Only Talk the Top” yang Ternyata Berawal dari Pidato Jokowi
Di tengah membesarnya perbincangan soal bandara Morowali, publik media sosial kembali mengaitkan isu tersebut dengan sebuah ungkapan viral:
This country not only talk the top, but only for obral walk the walk.
Ungkapan yang diplesetkan itu ternyata berawal dari pidato Presiden Joko Widodo, yang dalam sebuah kesempatan mengatakan:
We the talk, not only talk the talk.
Kita bekerja sesuai omongan, bukan hanya berbicara.
Namun pernyataan itu kemudian dipelesetkan menjadi berbagai bentuk seperti “we walk the talk, not only the talk”, yang meluas di media sosial dan menjadi bahan diskusi, ironi, hingga kritik terhadap kinerja pemerintah dalam sejumlah isu strategis, termasuk polemik bandara Morowali.
Video potongan pidato tersebut juga kembali ramai setelah diunggah oleh akun Indonesia 20245 di TikTok dan dibagikan ulang oleh Adidwut 90D di platform X.
Bandara Morowali: Simbol Kemajuan atau Celah Pengawasan?
Sejak awal, kawasan IMIP kerap dipuji sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru Indonesia melalui industri hilirisasi nikel.
Namun, munculnya isu bandara “ilegal” tanpa pengawasan negara ini memaksa publik dan pemerintah meninjau ulang batas-batas kerja sama industri dan keamanan nasional.
Dengan tingginya mobilitas barang dan TKA, standar pengawasan negara seharusnya tidak bisa dinegosiasikan.
Dengan tingginya mobilitas barang dan TKA, standar pengawasan negara seharusnya tidak bisa dinegosiasikan.
Bandara, sekecil apa pun statusnya, tetap merupakan infrastruktur strategis yang menyentuh aspek kedaulatan, hukum, pertahanan, dan keamanan.
Polemik ini kini berkembang menjadi pertanyaan besar:
Polemik ini kini berkembang menjadi pertanyaan besar:
Bagaimana sebuah bandara yang diresmikan secara resmi pada 2018 dapat beroperasi selama bertahun-tahun tanpa perangkat negara?Siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana mekanisme perizinannya?
Pemerintah diharapkan segera memberikan kejelasan agar isu ini tidak terus menggantung dan menimbulkan spekulasi yang lebih luas di masyarakat.
(as)
#Morowali #BandaraIMIP #IsuNasional #Jokowi2018 #PolemikBandara #TKA #IndustriNikel #IMIP
