Fatahillah313, Jakarta - Di Sumatera Utara, aroma ketidakberesan proyek infrastruktur makin menyengat. 
Publik menatap heran ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tampak berhenti di depan satu nama besar: 
Bobby Afif Nasution, Gubernur Sumatera Utara yang juga menantu Presiden Joko Widodo. 
Sementara sejumlah pejabat dan kontraktor sudah dijerat hukum, Bobby tetap “tak tersentuh”.


Jejak Proyek dan Lubang Korupsi 

Kasus bermula dari proyek perbaikan jalan dan jembatan yang menggunakan anggaran miliaran rupiah dari APBD Sumatera Utara. 
Berdasarkan temuan di persidangan Pengadilan Negeri Medan, ada indikasi kuat penyalahgunaan dana, markup harga, hingga permainan dalam tender.

Majelis hakim bahkan terang-terangan meminta jaksa KPK menghadirkan Gubernur Bobby Nasution sebagai saksi, karena sebagai kepala daerah, ia memiliki kewenangan penuh terhadap penganggaran dan pengawasan proyek. 
Namun hingga kini, permintaan itu seolah menguap tanpa respons.
Seharusnya KPK memanggil Gubernur Sumut, bukan hanya pejabat teknis. Karena tanggung jawab anggaran ada di tangan kepala daerah,
 ujar salah satu hakim dalam sidang yang disiarkan oleh MetroTV.


Diamnya KPK, Riuhnya Publik 

Sikap diam KPK memunculkan tanya besar. Apakah lembaga antirasuah ini tak berdaya menghadapi kekuasaan politik di lingkaran istana? 
Di media sosial, warganet membandingkan dengan kasus kepala daerah lain yang cepat diproses, meski tanpa tekanan publik sebesar ini.

Sebagian warganet menulis dengan getir:
Kalau bukan menantu presiden, pasti sudah dipanggil.


Narasi itu viral, menggema di lini waktu X (Twitter) dan Facebook.


Konstelasi Politik dan Perlindungan Kekuasaan 

Bobby Nasution bukan sekadar pejabat daerah. Ia simbol regenerasi politik dinasti Jokowi, dari Solo ke Medan. 
Langkah politiknya menuju Pilgub Sumut 2024 bahkan disebut-sebut bagian dari proyek besar mempertahankan pengaruh Jokowi setelah lengser.

Maka ketika KPK tampak hati-hati, publik pun berspekulasi: Apakah politik lebih kuat dari hukum?

Sebagian pengamat menyebut ini sebagai ujian moral KPK di era reformasi yang tergerus. 
Lembaga yang dulu garang kini dianggap jinak terhadap kekuasaan.
KPK seperti kehilangan taringnya. Kalau kasus melibatkan orang dekat kekuasaan, mereka seperti menunggu restu dulu, 
ujar pengamat hukum UIN Sumatera Utara, Dr. Muhammad Faisal Lubis.


Keadilan yang Tertunda 

Sementara itu, jalan-jalan rusak di beberapa kabupaten tetap menganga. Rakyat Sumut membayar pajak, tapi yang mereka terima hanyalah debu, lubang, dan janji politik. 
Jika proyek yang mestinya memperbaiki hidup rakyat justru jadi ladang korupsi, lalu siapa yang akan mereka percaya?

Mata Publik Menatap KPK mungkin bisa diam. Tapi publik tidak. Kasus ini kini menjadi barometer apakah hukum masih bisa berdiri tegak di hadapan kekuasaan.

Bila Bobby Nasution benar bersih, biarlah proses hukum membuktikan. Namun bila ia memang tahu dan diam, diamnya adalah bentuk keikutsertaan.
وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ 
Dan Allah tidak pernah lalai terhadap apa yang kalian perbuat.” (QS. Al-Baqarah: 74)



(as)
#BobbyNasution #KPK #KorupsiSumut #Jokowi #PolitikDinasti #KeadilanUntukSumut #MetroTV #HukumDanKekuasaan #ProyekJalan #Investigasi