Skandal Kereta Cepat Whoosh dan Bom Waktu Utang Negara
Inilah sesatnya Jokowi. Ia selalu mencari pembenaran, lalu mencari kambing hitam.
Anthony Budiawan, Ekonom PEPS.
Kereta Cepat, Proyek Cepat, Utang Cepat
Begitu pengantar pembuka diskusi tajam antara ekonom senior Prof. Anthony Budiawan dengan redaksi Madilog mengenai proyek ambisius Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB) atau dikenal Whoosh.
Kereta Cepat, Proyek Cepat, Utang Cepat
Begitu pengantar pembuka diskusi tajam antara ekonom senior Prof. Anthony Budiawan dengan redaksi Madilog mengenai proyek ambisius Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB) atau dikenal Whoosh.
Proyek yang digadang-gadang sebagai simbol kemajuan teknologi transportasi di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini, kini justru menjadi sumber malapetaka fiskal.
Beban bunga utang luar negeri yang mencapai Rp 2 triliun per tahun menjadi ancaman nyata bagi APBN.
Ini bukan proyek bisnis biasa. Ini bom waktu,
tegas Anthony Budiawan.
Dari Surabaya ke Bandung: Jalan Sesat Dimulai
Dari Surabaya ke Bandung: Jalan Sesat Dimulai
Rencana awal proyek kereta cepat adalah Jakarta - Surabaya, bukan Jakarta - Bandung.
Namun, dalam proses politik yang misterius, rute dipangkas menjadi lebih pendek, tetapi biaya justru membengkak.
Dari awal sudah tidak visibel,
kata Anthony.
Proyek ini dialihkan dari Jepang ke China, bukan karena efisiensi, tapi karena manipulasi tender dan pembenaran politik.
Jepang semula menawarkan bunga pinjaman 0,1%, sedangkan China menagih 2,2% hingga 3,4% per tahun, 20 kali lipat lebih mahal!
Biaya proyek pun melonjak dari USD 5,8 miliar menjadi USD 7,2 miliar (setara Rp 120 triliun).
Menurut Anthony, ini bukan sekadar kesalahan kalkulasi, tapi “indikasi kuat adanya mark-up dan kolusi.”
Audit yang Tak Pernah Terbuka
Setelah publik menyoroti pembengkakan biaya USD 1,2 miliar, pemerintah mengklaim telah dilakukan audit.
Namun, hingga kini hasil audit tak pernah dipublikasikan.
Mana hasil auditnya?Siapa auditor independennya?
Mengapa tidak dibuka ke publik?
desak Anthony.
Transparansi nol. Justru ini memperkuat dugaan korupsi.
Ia menilai, 99,9% proyek ini sarat korupsi, mengutip istilah “logam murni” dari Roy Suryo:
Kalau proyek kecil saja korup, bagaimana proyek Rp 100 triliun bisa bersih?
Sesat Mencari Pembenaran
Menurut Anthony, akar masalah bukan hanya pada angka, tapi pada mentalitas kepemimpinan Jokowi yang “selalu mencari pembenaran dan kambing hitam”.
Kalau ada orang menolak, seperti Jonan dan Agus Pambagio, mereka disingkirkan,
jelasnya.
Jokowi mencari pembenaran, bukan kebenaran. Itulah kesesatannya.
Dalam pandangan Budiawan, keputusan memaksakan proyek ini bukan karena kepentingan publik, melainkan kepentingan politik, pencitraan, dan kemungkinan keuntungan pribadi dari kickback proyek.
Jebakan Utang China dan Potensi Kolusi
Apakah ini bagian dari strategi “debt trap diplomacy” China?
Bukan semata jebakan China,
kata Anthony.
Tapi kolaborasi korup antara pejabat Indonesia dan kontraktor China. Ada bagi hasil di balik mark-up biaya.
Ia menyebut, jika terbukti ada kerjasama mark-up, maka China pun harus ikut bertanggung jawab.
Kalau mark-up itu hasil kongkalikong, maka proyek harus diaudit dan nilai kontrak diturunkan kembali.
Beban Negara dan Bangkrutnya KAI
Dampak proyek ini kini sudah terasa: PT Kereta Api Indonesia (KAI) membukukan kerugian Rp 2,4 triliun semester pertama 2024.
KAI memiliki 58% saham konsorsium Indonesia, sehingga rugi Whoosh otomatis menggerogoti keuangan BUMN vital ini.
Solusi: Audit, Negosiasi, dan Satgas Khusus
Tanpa proyek ini, KAI untung. Dengan proyek ini, KAI bangkrut,” ujar Anthony tegas. “Ini kejahatan transportasi terhadap rakyat.
Solusi: Audit, Negosiasi, dan Satgas Khusus
Anthony menawarkan tiga langkah penyelamatan nasional:
- Audit Investigatif Independen — melibatkan KPK, DPR, dan masyarakat sipil.
- Negosiasi Ulang dengan China — turunkan bunga pinjaman ke level Jepang, 0,1%.
- Pembentukan Satgas Khusus (Satgasus) — lintas lembaga, transparan, dan akuntabel.
Kalau ada mark-up, uangnya harus dikembalikan. Nilai proyek bisa turun lagi,
jelasnya.
Ia juga memperingatkan, jika tidak dilakukan, proyek ini akan menjadi lubang utang tak berujung, menggali lubang untuk menutup lubang.
Menuntut Akuntabilitas Presiden
Ia juga memperingatkan, jika tidak dilakukan, proyek ini akan menjadi lubang utang tak berujung, menggali lubang untuk menutup lubang.
Menuntut Akuntabilitas Presiden
Pertanyaan terbesar kini:
Haruskah mantan Presiden Jokowi diperiksa?
Anthony Budiawan menjawab tanpa ragu:
Ya. Karena hanya Presiden yang punya wewenang memutuskan proyek ini tetap berjalan. Ia harus dimintai pertanggungjawaban.
Baginya, keadilan fiskal dan hukum tidak boleh berhenti di level bawah. Jika benar ada kesalahan fatal, Presiden pun harus disidik.
Kita butuh Bismillah untuk kebenaran, bukan untuk kebohongan,
pungkasnya.
Proyek Kereta Cepat Whoosh adalah cermin kegagalan tata kelola negara: proyek mercusuar yang berubah jadi mercu utang. Apa yang disebut “visi infrastruktur” kini terbukti sebagai visi sesat yang mencari korban.
Inilah sesatnya Jokowi,
kata Anthony Budiawan,
selalu mencari pembenaran, lalu mencari kambing hitam.
(as)
#Whoosh #KeretaCepat #AnthonyBudiawan #Jokowi #UtangNegara #KorupsiInfrastruktur #AuditInvestigatif #MadilogInvestigasi #BUMN #KAI #ChinaDebtTrap #ProyekMangkrak #InfrastrukturSesat
