Prabowo dan Tuduhan Makar


Fatahillah313, Jakarta - Pidato Presiden Prabowo Subianto pada akhir Agustus lalu memicu gelombang perdebatan. Ia menyebut aksi-aksi anarki yang terjadi belakangan sebagai gerakan yang mengarah pada makar dan bahkan terorisme.

Pernyataan itu dinilai sebagian pihak berlebihan, terlebih sempat muncul isu darurat militer yang menambah ketegangan. Namun, di balik kontroversinya, ucapan Prabowo menyisakan pertanyaan serius: siapa sebenarnya dalang dari kerusuhan tersebut?


Manuver Gibran dan Bayang-Bayang Solo

Nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tak lepas dari sorotan. Rekaman tayangan memperlihatkan ia hadir di tengah demonstran—entah di mana persisnya—dan menerima delegasi ojek online yang kemudian terindikasi palsu.

Langkah itu memunculkan kesan Gibran mencoba menunjukkan peran komando, bahkan pengambilalihan. Banyak yang kemudian bertanya-tanya: apakah Solo sedang bermain dalam panggung nasional?

Situasi makin tidak terkendali setelah Affan Kurniawan, salah satu demonstran, tewas terlindas kendaraan taktis Brimob. Tragedi ini membuat gerakan yang awalnya tampak sporadis berubah menjadi murni aksi protes mahasiswa dan komunitas ojol.


Terorisme, Anarki, dan Pertanyaan Dalang

Kekacauan akhir Agustus ditandai dengan pembakaran, penjarahan, dan huru-hara. Layakkah itu disebut terorisme? Jika iya, maka teroris sejatinya adalah mereka yang merancang dan mengatur teror tersebut.

Spekulasi pun bermunculan: apakah kelompok Anarko, aparat intelijen, atau justru jaringan lain yang berada dalam lingkaran kekuasaan? Nama-nama seperti BAIS, BIN, hingga kepolisian ikut disebut. Bahkan tokoh seperti Chalid pun dikaitkan. Versi keterlibatan asing sempat dilontarkan Hendro, meski untuk sementara dikesampingkan.

Namun persoalan utama tetap sama: siapa yang benar-benar mengendalikan kerusuhan?
Bayang-Bayang Jokowisme

Indikasi politik semakin kuat ketika manuver Gibran disandingkan dengan ungkapan kader PSI yang diduga mengarah pada upaya pelengseran Prabowo.

Sejak Presiden Prabowo menghapus kebijakan amnesti untuk tokoh seperti Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto, hubungan dengan lingkaran Jokowi disebut merenggang. Bahkan keluarga Jokowi dinilai kecewa hingga “memusuhi” Prabowo.

Di titik inilah muncul dugaan: apakah yang disebut “makar” justru berakar pada kekuatan politik Jokowisme?


Polisi, Kapolri, dan Ujian Kesetiaan


Jika tudingan itu benar, maka penyelidikan serius harus dilakukan. Dan semua bola kini ada di tangan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Pertanyaannya, apakah Listyo Sigit berani menelusuri keterlibatan Jokowi dan Gibran? Atau justru terikat pada posisi lamanya sebagai tangan kekuasaan Jokowi?

Jika Kapolri tidak mampu, maka langkah tegas Presiden Prabowo untuk mengganti pucuk pimpinan Polri menjadi ujian krusial.


Jokowi–Gibran: Bukan Menjatuhkan, Tapi Melumpuhkan

Sejumlah analis menilai, tujuan utama Jokowi dan Gibran bukanlah menggulingkan Prabowo secara langsung. Melainkan melumpuhkan pengaruhnya, sambil memastikan posisi Gibran tetap aman sebagai wakil presiden.

Sementara itu, muncul tekanan dari kelompok purnawirawan TNI yang mendorong pemakzulan 
Gibran. Bahkan dibentuk “Sekber Adili Jokowi Makzulkan Gibran”, yang makin memperkuat kegelisahan kubu Joko Soloensis.


Xi Jinping, Komunis, dan Trauma 1965

Tak kalah menarik, ada catatan hubungan strategis antara Prabowo, Jokowi, dan Tiongkok.
    1. 1 April 2024: Prabowo bertemu Xi Jinping saat masih menjabat Menhan, sebelum putusan MK soal Pilpres.
    2. 9 November 2024: Prabowo “melapor” kembali kepada Xi, sebulan setelah dilantik sebagai presiden.
    3. 3 September 2025: Prabowo hadir dalam defile pasukan China, berdiri sejajar dengan Xi Jinping, Kim Jong Un, dan Vladimir Putin.

Tiga momen ini menimbulkan kesan adanya intervensi Tiongkok dalam peta politik Indonesia. Bagi sebagian kalangan, hal ini mengingatkan pada situasi September 1965, ketika rezim Orde Lama begitu dekat dengan negara-negara komunis sebelum tragedi G30S/PKI.

Apakah kini sejarah berulang?
Jalan Tengah atau Jalan Tegas?

Gelombang kekacauan 25, 28–29 Agustus 2025 hingga pertemuan dengan Xi Jinping awal September menjadi peringatan serius.

Muncul pertanyaan: apakah gerakan Joko Soloensis adalah bentuk operasi politik ala komunis yang menghalalkan segala cara? Dan apakah Prabowo akan tunduk pada tekanan eksternal, atau justru berdiri tegak sebagai presiden yang mandiri?


Ujian Nyata Prabowo


Kini, pilihan ada di tangan Presiden Prabowo.

Apakah ia akan menjadi politisi yang kompromistis, atau tetap sebagai prajurit TNI yang mengedepankan kemandirian dan keberanian?

Jika benar serius menegakkan kedaulatan hukum dan menjaga NKRI, maka langkah berani yang diharapkan publik adalah: mengusut tuntas, bahkan jika harus menyentuh nama besar Jokowi dan Gibran.

Tanpa itu, semua pidato tentang makar dan terorisme hanya akan terdengar sebagai omong kosong politik.


Oleh: M. Rizal Fadillah
(Pemerhati Politik dan Kebangsaan)
📍 Bandung, 8 September 2025

#Prabowo #Jokowi #Gibran #Jokowisme #PolitikIndonesia #Makar #Terorisme #Kapolri #XiJinping #Anarko #SekberAdiliJokowi #GejolakPolitik #MajalahOnline