Ratusan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil berkumpul dalam aksi bertajuk “Weekend Melawan”, menyuarakan protes keras terhadap serangan militer Amerika Serikat dan Israel ke wilayah Iran.
Aksi tersebut tidak hanya mengutuk agresi internasional yang dianggap melanggar hukum global, tetapi juga menyoroti sikap pemerintah Indonesia, khususnya Presiden Prabowo Subianto, yang dinilai tidak menunjukkan respons tegas atas peristiwa tersebut.
Sorakan dan kritik keras terdengar bergema di sepanjang area depan parlemen.
Aksi tersebut tidak hanya mengutuk agresi internasional yang dianggap melanggar hukum global, tetapi juga menyoroti sikap pemerintah Indonesia, khususnya Presiden Prabowo Subianto, yang dinilai tidak menunjukkan respons tegas atas peristiwa tersebut.
Sorakan dan kritik keras terdengar bergema di sepanjang area depan parlemen.
Salah satu yang paling mencolok adalah seruan yang menyebut Presiden “penakut”, sebagai simbol kekecewaan massa terhadap sikap pemerintah yang dianggap pasif dalam merespons konflik internasional yang memicu ketegangan global.
Video demo:
“Weekend Melawan”: Tekanan Moral dari Kampus dan Masyarakat Sipil
Pernyataan tersebut memicu sorakan dari massa aksi yang semakin lantang mendesak pemerintah mengambil sikap independen.
Desakan Keluar dari BoP
“Weekend Melawan”: Tekanan Moral dari Kampus dan Masyarakat Sipil
Aksi “Weekend Melawan” digerakkan oleh Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Sipil, yang selama beberapa waktu terakhir aktif mengkritik berbagai isu politik, demokrasi, dan kebijakan luar negeri Indonesia.
Dalam orasinya, aktivis dan pengamat keamanan Al Araf menegaskan bahwa kritik terhadap Presiden Prabowo muncul dari kekecewaan mendalam atas sikap pemerintah yang dinilai tidak responsif terhadap pelanggaran hukum internasional.
Menurutnya, ketika sebuah negara besar melakukan serangan militer terhadap negara lain tanpa legitimasi yang jelas, pemimpin negara lain, terutama negara yang menjunjung prinsip anti-imperialisme seperti Indonesia, seharusnya menyampaikan sikap tegas.
Dalam orasinya, aktivis dan pengamat keamanan Al Araf menegaskan bahwa kritik terhadap Presiden Prabowo muncul dari kekecewaan mendalam atas sikap pemerintah yang dinilai tidak responsif terhadap pelanggaran hukum internasional.
Menurutnya, ketika sebuah negara besar melakukan serangan militer terhadap negara lain tanpa legitimasi yang jelas, pemimpin negara lain, terutama negara yang menjunjung prinsip anti-imperialisme seperti Indonesia, seharusnya menyampaikan sikap tegas.
Ketika terjadi pelanggaran hukum internasional dan konstitusi, orang pertama yang harus bersikap adalah presiden. Sayangnya, itu tidak dilakukan,
ujar Al Araf dalam orasinya.
Ia menilai bahwa sebagai kepala negara, Prabowo seharusnya berdiri di garis depan dalam mengecam bentuk imperialisme modern yang dilakukan negara adikuasa.
Serangan AS–Israel ke Iran dan Isu Pelanggaran Hukum Internasional
Ia menilai bahwa sebagai kepala negara, Prabowo seharusnya berdiri di garis depan dalam mengecam bentuk imperialisme modern yang dilakukan negara adikuasa.
Serangan AS–Israel ke Iran dan Isu Pelanggaran Hukum Internasional
Serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat bersama Israel ke wilayah Iran pada akhir pekan sebelumnya menjadi pemicu utama kemarahan para demonstran.
Dalam perspektif para aktivis, operasi militer tersebut dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan negara dan hukum internasional yang selama ini dijunjung dalam sistem global.
Serangan itu juga memicu reaksi keras dari berbagai tokoh politik Indonesia.
Sejumlah tokoh nasional, seperti Jusuf Kalla dan Megawati Soekarnoputri, diketahui secara terbuka mengutuk tindakan militer tersebut.
Namun, para demonstran menilai sikap resmi pemerintah Indonesia belum mencerminkan posisi politik luar negeri yang tegas sebagaimana diharapkan publik.
Dalam perspektif para aktivis, operasi militer tersebut dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan negara dan hukum internasional yang selama ini dijunjung dalam sistem global.
Serangan itu juga memicu reaksi keras dari berbagai tokoh politik Indonesia.
Sejumlah tokoh nasional, seperti Jusuf Kalla dan Megawati Soekarnoputri, diketahui secara terbuka mengutuk tindakan militer tersebut.
Namun, para demonstran menilai sikap resmi pemerintah Indonesia belum mencerminkan posisi politik luar negeri yang tegas sebagaimana diharapkan publik.
Dugaan Pengaruh Keanggotaan Indonesia di Board of Peace
Dalam orasinya, Al Araf juga mengaitkan sikap pemerintah dengan posisi Indonesia dalam forum internasional yang dikenal sebagai Board of Peace (BoP).
Menurutnya, keanggotaan Indonesia dalam forum tersebut berpotensi membatasi ruang gerak politik luar negeri Indonesia dalam menyampaikan kritik terhadap negara-negara besar.
Forum BoP sendiri disebut memiliki keterkaitan dengan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang disebut sebagai salah satu penggagas pembentukan forum tersebut.
Al Araf menilai hubungan tersebut bisa menjadi faktor yang membuat pemerintah Indonesia bersikap lebih berhati-hati.
Menurutnya, keanggotaan Indonesia dalam forum tersebut berpotensi membatasi ruang gerak politik luar negeri Indonesia dalam menyampaikan kritik terhadap negara-negara besar.
Forum BoP sendiri disebut memiliki keterkaitan dengan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang disebut sebagai salah satu penggagas pembentukan forum tersebut.
Al Araf menilai hubungan tersebut bisa menjadi faktor yang membuat pemerintah Indonesia bersikap lebih berhati-hati.
Ini yang membuat Prabowo terkunci oleh Trump,
kata Al Araf.
Pernyataan tersebut memicu sorakan dari massa aksi yang semakin lantang mendesak pemerintah mengambil sikap independen.
Desakan Keluar dari BoP
Dalam tuntutan resmi aksi, koalisi masyarakat sipil mendesak pemerintah Indonesia segera menarik diri dari keanggotaan Board of Peace.
Menurut mereka, keputusan tersebut justru akan memperkuat posisi moral Indonesia dalam memperjuangkan perdamaian global.
Para aktivis berargumen bahwa Indonesia tidak harus bergantung pada forum tersebut untuk berkontribusi dalam diplomasi internasional.
Sebaliknya, Indonesia masih memiliki berbagai jalur diplomasi yang lebih kredibel dan independen, seperti melalui Organisation of Islamic Cooperation dan United Nations Security Council.
Al Araf menegaskan bahwa keluar dari BoP tidak berarti Indonesia akan kehilangan peran dalam diplomasi global.
Menurut mereka, keputusan tersebut justru akan memperkuat posisi moral Indonesia dalam memperjuangkan perdamaian global.
Para aktivis berargumen bahwa Indonesia tidak harus bergantung pada forum tersebut untuk berkontribusi dalam diplomasi internasional.
Sebaliknya, Indonesia masih memiliki berbagai jalur diplomasi yang lebih kredibel dan independen, seperti melalui Organisation of Islamic Cooperation dan United Nations Security Council.
Al Araf menegaskan bahwa keluar dari BoP tidak berarti Indonesia akan kehilangan peran dalam diplomasi global.
Kalau ada yang menyatakan keluarnya Indonesia dari BoP hanya akan membuat kita menjadi penonton, saya tegaskan itu keliru,
ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Indonesia tetap memiliki kapasitas diplomatik kuat melalui organisasi internasional lainnya.
Dukungan dari Ulama, Akademisi, dan Kampus
Ia menambahkan bahwa Indonesia tetap memiliki kapasitas diplomatik kuat melalui organisasi internasional lainnya.
Dukungan dari Ulama, Akademisi, dan Kampus
Desakan agar Indonesia keluar d-qari BoP ternyata tidak hanya datang dari mahasiswa.
Berbagai elemen masyarakat lain juga mulai menyuarakan tuntutan serupa, termasuk kalangan ulama, akademisi, hingga perguruan tinggi.
Salah satu dukungan paling signifikan datang dari Majelis Ulama Indonesia yang mengeluarkan tausiyah resmi terkait isu tersebut.
Dalam surat bernomor Kep-28/DP-MUI/III/2026, MUI meminta pemerintah mempertimbangkan pencabutan keanggotaan Indonesia dari Board of Peace.
Alasan utama yang disampaikan adalah bahwa forum tersebut dinilai tidak efektif dalam memperjuangkan kemerdekaan sejati bagi Palestina.
Pandangan ini semakin menguat setelah munculnya serangan militer terhadap Iran yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel.
Indonesia di Persimpangan Politik Global
Berbagai elemen masyarakat lain juga mulai menyuarakan tuntutan serupa, termasuk kalangan ulama, akademisi, hingga perguruan tinggi.
Salah satu dukungan paling signifikan datang dari Majelis Ulama Indonesia yang mengeluarkan tausiyah resmi terkait isu tersebut.
Dalam surat bernomor Kep-28/DP-MUI/III/2026, MUI meminta pemerintah mempertimbangkan pencabutan keanggotaan Indonesia dari Board of Peace.
Alasan utama yang disampaikan adalah bahwa forum tersebut dinilai tidak efektif dalam memperjuangkan kemerdekaan sejati bagi Palestina.
Pandangan ini semakin menguat setelah munculnya serangan militer terhadap Iran yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel.
Indonesia di Persimpangan Politik Global
Gelombang protes mahasiswa ini menunjukkan bahwa isu geopolitik internasional masih memiliki resonansi kuat dalam politik domestik Indonesia.
Sejak era kemerdekaan, Indonesia dikenal dengan politik luar negeri bebas dan aktif, yang menolak imperialisme dan mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa tertindas.
Bagi para demonstran, sikap Indonesia terhadap konflik Timur Tengah bukan sekadar soal diplomasi, tetapi juga menyangkut konsistensi moral terhadap prinsip yang telah lama menjadi fondasi kebijakan luar negeri Indonesia.
Aksi di depan DPR pada 6 Maret 2026 menjadi pengingat bahwa publik—khususnya generasi muda—masih menaruh harapan besar agar Indonesia berani memainkan peran moral dalam percaturan politik global.
Sejak era kemerdekaan, Indonesia dikenal dengan politik luar negeri bebas dan aktif, yang menolak imperialisme dan mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa tertindas.
Bagi para demonstran, sikap Indonesia terhadap konflik Timur Tengah bukan sekadar soal diplomasi, tetapi juga menyangkut konsistensi moral terhadap prinsip yang telah lama menjadi fondasi kebijakan luar negeri Indonesia.
Aksi di depan DPR pada 6 Maret 2026 menjadi pengingat bahwa publik—khususnya generasi muda—masih menaruh harapan besar agar Indonesia berani memainkan peran moral dalam percaturan politik global.
(as)
#FreePalestine #WeekendMelawan #MahasiswaBergerak #TolakImperialisme #BoP #IndonesiaBebasAktif #SolidaritasPalestina #StopPerang #AksiMahasiswa #DPRRI
