Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPP TNI) melayangkan surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto pada 27 Februari 2026.
Isi surat tersebut tegas:
Dalam pandangan FPP TNI, selama ini Indonesia dikenal konsisten mengirim pasukan sebagai bagian dari UN Peacekeeping Forces.
Kekhawatiran: Penyimpangan Tradisi dan Mandat Konstitusi
FPP TNI menilai, jika pengerahan pasukan dilakukan atas prakarsa atau kepentingan satu negara, maka langkah tersebut:
Istilah “antek-antek asing” yang muncul dalam surat tersebut menjadi penekanan keras bahwa TNI tidak boleh diposisikan sebagai alat kepentingan geopolitik pihak luar.
Isi surat tersebut tegas:
Menolak pengiriman prajurit TNI dalam skema Board of Peace (BoP) apabila tidak dilandasi mandat resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).Menurut para purnawirawan, langkah tanpa legitimasi internasional itu berisiko menyeret TNI menjadi “antek-antek asing”.
Surat Terbuka Para Jenderal Purnawirawan
Surat tersebut ditandatangani empat tokoh senior militer:
Mereka menegaskan satu prinsip utama:
Surat tersebut ditandatangani empat tokoh senior militer:
- Fachrul Razi
- Tyasno Soedarto
- Slamet Soebijanto
- Hanafie Asnan
Mereka menegaskan satu prinsip utama:
Pelibatan TNI di luar negeri harus berada dalam koridor mandat resmi PBB, bukan atas kepentingan negara tertentu.
Dalam pandangan FPP TNI, selama ini Indonesia dikenal konsisten mengirim pasukan sebagai bagian dari UN Peacekeeping Forces.
Dalam skema tersebut, TNI bertindak netral, tidak berpihak, serta tidak menjadi instrumen kekuatan geopolitik mana pun.
Kekhawatiran: Penyimpangan Tradisi dan Mandat Konstitusi
FPP TNI menilai, jika pengerahan pasukan dilakukan atas prakarsa atau kepentingan satu negara, maka langkah tersebut:
- Menyimpang dari tradisi kehormatan TNI.
- Menempatkan prajurit Indonesia dalam konflik yang bukan mandat konstitusi.
- Berpotensi mencederai prinsip politik luar negeri bebas-aktif Indonesia.
Istilah “antek-antek asing” yang muncul dalam surat tersebut menjadi penekanan keras bahwa TNI tidak boleh diposisikan sebagai alat kepentingan geopolitik pihak luar.
Desakan kepada Presiden
Dalam penutup suratnya, FPP TNI menyatakan:
Surat terbuka ini memperlihatkan adanya kegelisahan di kalangan purnawirawan terhadap arah kebijakan luar negeri yang berpotensi menggeser posisi netral Indonesia di panggung global.
Dalam penutup suratnya, FPP TNI menyatakan:
- Menolak tegas keterlibatan Indonesia dalam BoP dengan skema pengiriman pasukan tanpa mandat resmi PBB.
- Mendesak pemerintah tetap konsisten pada politik luar negeri bebas-aktif.
- Meminta Presiden Republik Indonesia menempatkan kepentingan nasional dan amanat konstitusi di atas tekanan geopolitik apa pun.
Surat terbuka ini memperlihatkan adanya kegelisahan di kalangan purnawirawan terhadap arah kebijakan luar negeri yang berpotensi menggeser posisi netral Indonesia di panggung global.
Catatan Redaksi
Isu pengiriman pasukan TNI ke luar negeri bukan semata persoalan teknis militer, tetapi menyangkut kredibilitas diplomasi, posisi geopolitik Indonesia, serta citra TNI sebagai pasukan profesional penjaga perdamaian dunia.
Perdebatan ini diperkirakan akan terus berkembang, seiring dinamika global dan respons resmi pemerintah terhadap surat terbuka para purnawirawan tersebut.
Isu pengiriman pasukan TNI ke luar negeri bukan semata persoalan teknis militer, tetapi menyangkut kredibilitas diplomasi, posisi geopolitik Indonesia, serta citra TNI sebagai pasukan profesional penjaga perdamaian dunia.
Perdebatan ini diperkirakan akan terus berkembang, seiring dinamika global dan respons resmi pemerintah terhadap surat terbuka para purnawirawan tersebut.
(as)
#FPP_TNI #PrabowoSubianto #MandatPBB #PolitikBebasAktif #TNI #Geopolitik #PasukanPerdamaian
