Fatahillah313, Jakarta – Di tengah dinamika politik dan hukum yang menjadi sorotan jelang peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80, mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyoroti strategi politik Presiden Prabowo Subianto yang disebutnya sebagai "politik Joko Tingkir".
Mahfud menjelaskan tentang Strategi 'Joko Tingkir', bahwa apa yang ia maksud dengan "politik Joko Tingkir" adalah pendekatan strategis di mana pemerintah membiarkan masalah atau "kerbau yang ngamuk" berlalu dulu, kemudian datang memberikan solusi seperti tokoh legendaris Joko Tingkir—yang menjadi penyelesai masalah saat publik kehilangan kendali di pasar .
Sejumlah contoh dari penekata ini menurut Mahfud, sejumlah kebijakan populis yang dilakukan Prabowo dianggap sebagai contoh dari strategi tersebut, di antaranya:
Kebijakan ini tampak sebagai jawaban heroik atas persoalan yang sempat mengguncang publik.
Kritik terhadap Penanganan Korupsi
Meski mengapresiasi komitmen Presiden terhadap pemberantasan korupsi, Mahfud mengingatkan bahwa akar masalah tidak hanya terletak pada regulasi baru. Menurutnya, kunci utama ada pada integritas aparat penegak hukum—apabila para pimpinan lembaga seperti Kepolisian atau Kejaksaan memiliki keberanian dan moral yang tinggi, penindakan bisa berjalan efektif tanpa perlu arahan presiden langsung.
Kesimpulan Singkat:
Mahfud MD menekankan bahwa solusi jangka panjang untuk korupsi butuh integritas di lembaga penegak hukum—bukan sekadar respons kebijakan.
- Pembatalan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12%.
- Penanganan cepat atas kelangkaan gas elpiji 3 kg.
Kebijakan ini tampak sebagai jawaban heroik atas persoalan yang sempat mengguncang publik.
Kritik terhadap Penanganan Korupsi
Meski mengapresiasi komitmen Presiden terhadap pemberantasan korupsi, Mahfud mengingatkan bahwa akar masalah tidak hanya terletak pada regulasi baru. Menurutnya, kunci utama ada pada integritas aparat penegak hukum—apabila para pimpinan lembaga seperti Kepolisian atau Kejaksaan memiliki keberanian dan moral yang tinggi, penindakan bisa berjalan efektif tanpa perlu arahan presiden langsung.
Kesimpulan Singkat:
"Politik Joko Tingkir" adalah strategi memecah isu publik besar sebelum muncul sebagai penyelesai—miring seperti legendarisnya Joko Tingkir.Kebijakan yang digunakan sebagai contoh mencakup pembatalan kenaikan PPN dan penanganan cepat kelangkaan gas elpiji.
Mahfud MD menekankan bahwa solusi jangka panjang untuk korupsi butuh integritas di lembaga penegak hukum—bukan sekadar respons kebijakan.
(as)
