Pengamat Soal Kelanjutan Pembangunan IKN di Kaltim, Tidak Banyak Uang yang Bisa Diinvestasikan

Fatahillah313 - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim), dinilai tidak akan berjalan dengan maksimal selepas berakhirnya kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal ini tidak terlepas dari ketersediaan anggaran untuk menyelesaikan pembangunan IKN.
Bahkan, pengamat memprediksi pembangunan IKN akan mangkrak.
Selain itu, pembangunan IKN di era pemerintahan Presiden terpilih, Prabowo Subianto dinilai tidak akan berjalan dengan maksimal.

Menurut Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto, secara politik, Prabowo memang memiliki komitmen tidak memangkrakkan IKN.

Namun, bila dilihat secara realitstis, uang yang cukup untuk membangunnya juga tidak ada.

Diketahui, Prabowo pernah mengungkap bahwa ia akan menganggarkan 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp16 triliun untuk pembangunan IKN.

"Gimana nasib IKN kalau dengan anggaran yang tinggal Rp 16 triliun dan ke depan seperti apa. Dugaan saya sih gini. Secara politik ini kan komitmen Pak Prabowo untuk tidak memangkrakkan IKN setelah Pak Jokowi selesai nanti," kata Eko dalam acara diskusi bertajuk 'Warisan Utang Untuk Pemerintah Mendatang' di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024).

"Tetapi di sisi lain, secara realistis, uangnya juga enggak ada. Enggak banyak uang yang bisa diinvestasikan di situ, sehingga mungkin dugaan saya IKN ini akan hidup segan mati tak mau," lanjutnya.

Eko memprediksi, anggaran Rp16 triliun itu paling tidak bisa untuk membangun kantor para menteri, tetapi bukan infrastruktur lainnya yang sifatnya akseleratif.

"Enggak akan ada seperti rencana-rencana di awal yang katanya semuanya sangat high tech dan lain-lain itu. Kayaknya sulit diimplementasikan," tuturnya.

Ia pun menduga bahwa pembangunan IKN nanti tidak akan dimangkrakkan, tetapi hanya diberi anggaran seadanya karena ada kewajiban lain yang harus dilunaskan oleh pemerintah.

Kewajiban itu seperti utang jatuh tempo sebesar Rp 800 triliun.

Utang ini mayoritas merupakan Surat Berharga Negara (SBN) yang sifatnya harus dibayar.

Tidak bisa dinegosiasi untuk ditunda pembayarannya.

"70 persen lebih utang ini adalah SBN. SBN ini enggak ada negosiasi kompromi gitu. Enggak bayar, ya kita hakimi. Kan ke pasar. Bukan kayak dulu. Siap-siap kalau berhadapan dengan pasar enggak komit, ya dihakimi," ujar Eko.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa meyakini, proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan tetap berjalan.

Menurutnya, pemerintah siap membangun Ibu Kota baru dengan partisipasi dari publik meliputi investor dalam negeri maupun asing.

"Keyakinan saya, optimisme saya, IKN akan jadi," kata Suharso.

Suharso menyatakan, pembangunan sebuah kota diperlukan waktu yang memang tidak sebentar, namun perlahan tapi pasti.

Dia bilang, hal yang perlu diperhatikan adalah konsep utama dari pembangunan Ibu Kota Nusantara.

"Yang penting kita pelan-pelan membentuk city ambience nya yang benar. Dan saya lihat sekarang sudah sedang dilakukan dengan secara bertahap," jelas dia.

Meski begitu, Suharso mengaku masih ada kendala dalam pembangunan IKN dan dia menilai hal tersebut adalah lumrah dan bisa ditoleransi.

Bahwa ada hal-hal yang sedikit, tapi itu tidak menjadi masalah.

"Masih, tingkat toleransinya masih ada. Setiap kita bikin master plan begitu dia diimplementasikan, pasti kan mungkin ada deviasi disesuaikan dengan keadaan lapangan," ujar dia.

"Tapi sepanjang itu tolerable ya buat kita tidak ada masalah," imbuhnya menegaskan.

Sementara saat ditanya kepastian pemindahan Kementerian ke Ibu Kota Nusantara, Suharso bilang pihaknya belum bisa memastikan.

"Wah itu, itu kan pelan-pelan," terangnya.

Diketahui, proyek pembangunan IKN hingga saat ini belum mendapatkan pendanaan dari asing atau Penanaman Modal Asing (PMA).

Hal itu diungkap Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia ketika rapat kerja dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Di hadapan anggota DPR, Bahlil belum bisa menyampaikan perusahaan mana saja yang sudah menandatangani nota kesepahaman dengan IKN sebab rapat tersebut lebih membahas ke anggaran Kementerian Investasi pada 2025

“Agar lebih detail penjelasannya mungkin kami laporkan secara tertulis perusahaan-perusahaan yang sudah membangun MoU (Memorandum of Understanding), membangun kesepakatan dan kapan agar saya tidak salah ngomong,” kata Bahlil.

Bahlil menjelaskan, saat ini investor asing belum masuk IKN karena infrastruktur untuk masuk ke klaster pertama belum selesai 100 persen.

Klaster pertama IKN mencakup kawasan inti pemerintahan, seperti presiden dan wakil presiden, lembaga tinggi negara.

Termasuk di antaranya, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan BPK.

Bahlil mengatakan, pemerintah masih melakukan percepatan agar infrastruktur tersebut selesai dibangun.

Rencananya, investor asing baru masuk IKN ketika pembangunan ibu kota yang baru memasuki tahap II.

“Jadi, kalau ditanya investasi di IKN ada atau tidak, semuanya dari PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri),” ujar Bahlil.
Lebih Fokus Pada Program Makan Bergizi Gratis

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur dinilai hanya memberi efek positif kecil pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Menurut Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto, IKN hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi di sekitar Kalimantan, tidak lebih.

"Dari hasil kajian INDEF, IKN itu hanya akan mendorong pertumbuhan (ekonomi) sedikit saja. Itupun di daerah-daerah sekitar Kalimantan sana," katanya dalam acara diskusi bertajuk "Warisan Utang Untuk Pemerintah Mendatang" di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024).

Maka dari itu, jika harus memilih program mana yang sebaiknya diprioritaskan Presiden Terpilih RI 2024-2029 Prabowo Subianto di masa jabatannya, Eko memandang makan bergizi gratis lebih baik dibanding pembangunan IKN.

Pembangunan IKN tetap akan berlanjut, tetapi ia menilai itu akan dilakukan ala kadarnya saja.

"Kalau disuruh memilih, (kelanjutan pembangunan) IKN mungkin moderat atau ala kadar saja, tetapi makan bergizi gratis sangat ditunggu-tunggu oleh para masyarakat, terutama kelas bawah," ujar Eko.

Ia menilai program makan bergizi gratis masih bisa memberi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibanding keberadaan IKN.

Meski demikian, ia memberi catatan yang harus diperhatikan pemerintahan Prabowo-Gibran terkait dengan keberlangsungan program makan bergizi gratis ini.

Beberapa hal yang menurut dia harus jadi perhatian di antaranya adalah program ini perlu melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kemudian, kelembagaan dari program ini harus didesain secara bagus sebab program ini disebut berpotensi menjadi stimulan untuk demand di perekonomian domestik.

"Supaya tidak mengulangi kesalahan dari bagaimana pembangunan-pembangunan yang sifatnya hanya sekadar mengejar target, desain kelembagaan harus bagus."

"Pastikan bahwa nanti yang mengeksekusikan kebijakan ini adalah para pelaku ekonomi lokal," tutur Eko.

Eko juga menekankan bahwa program ini jangan sampai melibatkan importasi di dalamnya.

Contohnya untuk bahan pangan dan susu yang akan disertakan dalam menu makan bergizi gratis ini harus berasal dari dalam negeri.

Sebab, jika susu tersebut berasal dari luar negeri alias impor, maka hanya akan membuat neraca transaksi berjalan atau current account Indonesia jebol.

"Jangan susunya impor atau produk-produk pangannya banyak yang dari impor. Nanti current account kita akan jebol. Jadi anda mendorong makan siang (gratis), tetapi anda melemahkan nilai tukar. Itu juga bukan pilihan," pungkas Eko.

Program makan bergizi gratis yang menjadi andalan Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Nilainya yang disepakati pemerintahan Kabinet Indonesia Maju dengan pemerintahan selanjutnya yakni sebesar Rp 71 triliun.

Dulu saat kampanye Pilpres, Prabowo bilang ini program ini bernama Makan Siang Gratis yang ditujukan untuk anak-anak sekolah. Tujuannya untuk mencegah anak stunting.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, anggaran sebesar itu telah masuk ke dalam rentang postur rancangan APBN atau RAPBN 2025.

"Postur APBN sudah kita masukkan dan sudah disepakati oleh Pak Presiden Terpilih yaitu dimulai bertahap dengan anggaran awal Rp 71 triliun," tegas Sri Mulyani di Kantor Pusat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (24/6/2024).

Dia bilang, penggunaan anggaran yang dirancang untuk program makan bergizi gratis atau MBG itu akan disusun secara detail oleh Tim Prabowo-Gibran.

Dia mengklaim program ini tidak akan meningkatkan defisit maupun rasio utang Pemerintah.

"APBN kita dikelola secara hati-hati dan dijaga sustainability-nya dan kesehatannya sebab ini instrumen penting bagi pemerintah sekarang atau akan datang dan komunikasi kami tetap baik untuk memiliki komitmen terhadap pengelolaan fiskal yang prudent," kata Sri Mulyani. (*)

Sumber : TribunKaltim