Fatahillah313, JAKARTA – Memasuki satu dekade perjalanan Gerakan 212, sejumlah tokoh, alim ulama, habaib, pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam, perwakilan pondok pesantren, majelis taklim, serta berbagai elemen masyarakat menggelar pertemuan untuk membahas kondisi bangsa dan negara.
Pertemuan yang berlangsung sejak selepas Ashar hingga menjelang Magrib tersebut dilanjutkan dengan konferensi pers untuk menyampaikan pernyataan sikap dan hasil kesepakatan bersama.
Dalam konferensi pers bertajuk 10 Tahun Aksi 212, para tokoh menyampaikan sejumlah agenda perjuangan, mulai dari pengawalan persoalan konstitusi, tuntutan:
Dalam konferensi pers bertajuk 10 Tahun Aksi 212, para tokoh menyampaikan sejumlah agenda perjuangan, mulai dari pengawalan persoalan konstitusi, tuntutan:
- Pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka,
- Rencana penyelenggaraan Ijtima Ulama,
- Hingga persiapan Reuni Akbar 212 pada 2 Desember 2026.
Konferensi pers tersebut menghadirkan sejumlah perwakilan, di antaranya Ketua Umum FPI Habib Muhammad, Ketua Umum GNPF Yusuf Muhammad Martak, Ketua Umum Persada 212 Kiai Ahmad Sobri Lubis, serta Habib Hanif.
Mereka secara bergantian menyampaikan pandangan dan agenda yang menjadi hasil pembahasan dalam pertemuan lintas elemen tersebut.
Desak Pemakzulan Gibran, Soroti Persoalan Ijazah
Dalam pernyataan sikapnya, Ketua Umum FPI Habib Muhammad menyampaikan bahwa kondisi ketatanegaraan Indonesia saat ini menghadapi persoalan serius.
Ia menyoroti persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menurutnya masih menjadi persoalan dan belum mendapatkan penyelesaian sebagaimana yang diharapkan.
Habib Muhammad mengaitkan persoalan tersebut dengan fakta-fakta persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).Menurutnya, persoalan mengenai pembuktian ijazah tersebut menjadi catatan penting dalam menilai kelayakan seorang pejabat negara yang memegang jabatan strategis.
Atas dasar persoalan itu, ia menyampaikan bahwa berbagai elemen organisasi masyarakat Islam, pondok pesantren, majelis taklim, serta tokoh-tokoh umat akan terus mengupayakan pemakzulan Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
Ia menegaskan, gerakan tersebut tidak akan berhenti sebelum tuntutan pemakzulan dapat diwujudkan.
Ia menegaskan, gerakan tersebut tidak akan berhenti sebelum tuntutan pemakzulan dapat diwujudkan.
Gerakan ini tidak akan pernah berhenti sampai dia harus turun dari jabatannya,
demikian penegasan Habib Muhammad dalam konferensi pers tersebut.
Ia juga menyerukan agar umat Islam tetap siaga dan melakukan konsolidasi secara berkelanjutan.Menurutnya, perjuangan tersebut membutuhkan penyatuan kekuatan berbagai elemen masyarakat agar pengawalan terhadap persoalan konstitusi dapat terus dilakukan.
Habib Muhammad bahkan menyampaikan kemungkinan digelarnya aksi secara berjilid-jilid apabila tuntutan pemakzulan tidak mendapatkan tindak lanjut.
Dalam kesempatan itu, ia turut mengarahkan perhatian kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Dalam kesempatan itu, ia turut mengarahkan perhatian kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Ia meminta para anggota DPR bersama partai politik yang berada di parlemen agar serius menanggapi aspirasi masyarakat.
Menurutnya, DPR merupakan lembaga yang memiliki fungsi menampung dan memperjuangkan aspirasi rakyat.
Menurutnya, DPR merupakan lembaga yang memiliki fungsi menampung dan memperjuangkan aspirasi rakyat.
Karena itu, ia meminta parlemen menjalankan langkah-langkah konstitusional yang diperlukan untuk menindaklanjuti tuntutan pemakzulan tersebut.
Ia menegaskan bahwa umat Islam dan berbagai elemen masyarakat akan terus mengawal persoalan ini melalui konsolidasi, pernyataan sikap, maupun aksi massa.
Ia menegaskan bahwa umat Islam dan berbagai elemen masyarakat akan terus mengawal persoalan ini melalui konsolidasi, pernyataan sikap, maupun aksi massa.
Ijtima Ulama Disiapkan, Agenda Aksi Berjilid-Jilid Menanti
Sementara itu, Ketua Umum GNPF Yusuf Muhammad Martak menjelaskan bahwa salah satu keputusan pertemuan adalah mengawal persoalan Wakil Presiden Gibran hingga tuntutan pemakzulan dan pengunduran diri dapat direalisasikan.
Selain konsolidasi, pihaknya juga merencanakan penyelenggaraan Ijtima Ulama menjelang akhir November 2026.
Menurut Yusuf, waktu dan lokasi pelaksanaan Ijtima Ulama masih akan ditentukan kemudian.
Forum tersebut direncanakan menjadi ruang untuk membahas perkembangan proses pemakzulan serta merumuskan agenda perjuangan berikutnya.
Ia mengatakan, Ijtima Ulama nantinya akan mengevaluasi sejauh mana perkembangan tuntutan yang selama ini disuarakan. Apabila belum terealisasi, forum tersebut akan membahas rekomendasi dan langkah-langkah lanjutan, termasuk kemungkinan menggelar aksi secara berjilid-jilid.Yusuf juga menyampaikan kritik keras terhadap persoalan ijazah dan surat keterangan yang dipersoalkan.
Ia menyebut persoalan tersebut sebagai alasan yang menurut pandangannya membuat Gibran tidak layak menduduki jabatan Wakil Presiden.
Hasil Ijtima Ulama nantinya direncanakan menjadi salah satu bahan rekomendasi menjelang pelaksanaan Reuni Akbar 212.Ia pun mengajak umat Islam, para pejuang, serta seluruh elemen masyarakat untuk memberikan dukungan terhadap rangkaian agenda tersebut.
Reuni Akbar 212 2 Desember, Mengingat Kembali Perjuangan 2016
Agenda berikutnya disampaikan Ketua Umum Persada 212 Kiai Ahmad Sobri Lubis. Ia menjelaskan bahwa Reuni Akbar 212 merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan setiap tanggal 2 Desember.
Menurutnya, peringatan tersebut menjadi momentum untuk mengingat kembali persatuan masyarakat dan umat Islam dalam gerakan yang berlangsung pada 2016.Sobri Lubis mengangkat kembali pengalaman Aksi 212 dalam mengawal proses hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yang ketika itu menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Ia mengingatkan bahwa gerakan tersebut berangkat dari tuntutan agar proses hukum berjalan dan keadilan ditegakkan.
Ia menyebut perjuangan kala itu sebagai bentuk jihad konstitusi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.
Dalam konferensi pers tersebut, Sobri Lubis mengajak masyarakat kembali mempersiapkan diri untuk menghadiri Reuni Akbar 212 pada 2 Desember 2026 di Jakarta.
Ia menyerukan agar masyarakat dari berbagai daerah, termasuk Jakarta dan kawasan Jabodetabek, mempersiapkan kehadiran dan mengikuti perkembangan informasi mengenai penyelenggaraan kegiatan tersebut.
Untuk agenda tahun ini, Sobri Lubis menyampaikan bahwa Reuni Akbar 212 diarahkan pada tuntutan pemakzulan Gibran serta seruan membersihkan kabinet dari kelompok yang ia sebut sebagai "geng Solo".Ia juga mengingatkan para peserta agar tetap menjaga kesatuan langkah dan tidak terpengaruh oleh ajakan yang dinilainya dapat membuat arah perjuangan menjadi simpang siur.
Satu Dekade 212, Target Perjuangan 2026
Habib Hanif turut memberikan penegasan mengenai arti penting peringatan 10 tahun Gerakan 212.
Ia menyebut tahun 2026 sebagai momentum istimewa karena menandai satu dekade perjalanan gerakan tersebut, terhitung sejak 2016 hingga 2026.
Dalam pernyataannya, Habib Hanif menghubungkan pengalaman gerakan 212 pada 2016 dengan agenda perjuangan yang kini disiapkan pada 2026.
Ia menyampaikan keyakinannya bahwa sebagaimana gerakan 212 pada 2016 berhasil mengawal proses hukum terhadap Ahok hingga berujung pada vonis penjara dua tahun, gerakan 212 pada 2026 juga diharapkan mampu mengawal proses pemakzulan Gibran melalui jalur konstitusional.Pernyataan tersebut sekaligus mempertegas arah konsolidasi yang disampaikan para tokoh dalam konferensi pers.
Tanggapi Isu Pengunduran Diri Gibran
Dalam sesi tanya jawab, wartawan i News Media Group, Zaki Mubarak, mengajukan pertanyaan mengenai informasi yang menyebutkan adanya niat Gibran untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
Pertanyaan tersebut merujuk pada keterangan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengenai kabar komunikasi antara Gibran dan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Yusuf, situasi tersebut menunjukkan bahwa persoalan pengunduran diri belum selesai.
Menanggapi pertanyaan itu, Yusuf Muhammad Martak menyampaikan pandangannya bahwa pernyataan mengenai niat pengunduran diri tersebut belum menunjukkan adanya keputusan final.Ia merujuk pada informasi bahwa Gibran disebut telah bertemu dengan Presiden dan meminta kesempatan untuk menunggu keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Menurut Yusuf, situasi tersebut menunjukkan bahwa persoalan pengunduran diri belum selesai.
Ia menilai tuntutan yang sebelumnya disampaikan tetap harus dilanjutkan melalui agenda pemakzulan.
Yusuf juga mengingatkan pengalaman politik sebelumnya.
Yusuf juga mengingatkan pengalaman politik sebelumnya.
Ia menyinggung persoalan wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode hingga penambahan masa jabatan dua atau tiga tahun yang pernah menjadi perhatian publik.
Dalam pandangannya, pengalaman tersebut menjadi alasan agar masyarakat tidak mengulangi kesalahan dalam menghadapi persoalan ketatanegaraan.
Dalam pandangannya, pengalaman tersebut menjadi alasan agar masyarakat tidak mengulangi kesalahan dalam menghadapi persoalan ketatanegaraan.
Aksi Berjilid-Jilid Masih Kondisional
Pertanyaan berikutnya datang dari wartawan Tribun News, Deni, yang meminta penjelasan mengenai rencana aksi berjilid-jilid, termasuk lokasi, titik konsentrasi massa, perkiraan jumlah peserta, dan kemungkinan skala aksi seperti gerakan sebelumnya.
Menanggapi hal tersebut, Yusuf menjelaskan bahwa lokasi dan teknis pelaksanaan aksi masih bersifat kondisional.
Menurutnya, perkembangan situasi politik akan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan langkah berikutnya.
Karena itu, ia meminta awak media terus mengikuti perkembangan informasi dari pihak penyelenggara.
Mengenai jumlah massa, Yusuf menyampaikan harapan agar aksi mendapat dukungan luas.
Mengenai jumlah massa, Yusuf menyampaikan harapan agar aksi mendapat dukungan luas.
Ia menilai keresahan yang disampaikan tidak hanya berada di kalangan umat Islam, tetapi juga telah menyentuh berbagai lapisan masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, ia juga menyinggung persoalan penyadapan dan pengungkapan jaringan yang dikaitkan dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.Yusuf menyampaikan apresiasi terhadap langkah pengungkapan dan penangkapan yang telah dilakukan.
Namun, ia meminta agar proses pemeriksaan terus dilanjutkan hingga pihak-pihak yang dianggap sebagai otak di balik persoalan tersebut dapat diungkap.
Ia juga mengingatkan agar proses penegakan hukum tidak berhenti di tengah jalan karena adanya kesepakatan politik.
Menurutnya, masyarakat perlu terus mengawal perkembangan persoalan tersebut melalui pemberitaan media, pernyataan sikap, serta aksi-aksi yang direncanakan.
Yusuf menegaskan bahwa gerakan umat Islam yang mereka suarakan bukanlah gerakan oposisi terhadap pemerintahan tertentu, melainkan gerakan amar makruf nahi mungkar.
Ia juga mengingatkan agar proses penegakan hukum tidak berhenti di tengah jalan karena adanya kesepakatan politik.
Menurutnya, masyarakat perlu terus mengawal perkembangan persoalan tersebut melalui pemberitaan media, pernyataan sikap, serta aksi-aksi yang direncanakan.
Yusuf menegaskan bahwa gerakan umat Islam yang mereka suarakan bukanlah gerakan oposisi terhadap pemerintahan tertentu, melainkan gerakan amar makruf nahi mungkar.
Ia menyatakan bahwa kritik dan pengawalan akan tetap dilakukan terhadap siapa pun pemimpin yang dinilai melakukan kezaliman.
Konsolidasi Berlanjut Menuju 2 Desember
Konferensi pers ditutup dengan penegasan kembali mengenai hasil pertemuan lintas elemen yang telah dilaksanakan sejak sore hari.
Secara garis besar, terdapat tiga agenda utama yang disampaikan dalam pertemuan tersebut:
- Melanjutkan pengawalan tuntutan pemakzulan Wakil Presiden Gibran,
- Mempersiapkan Ijtima Ulama menjelang akhir November 2026,
- Serta menyelenggarakan Reuni Akbar 212 pada 2 Desember 2026.
Adapun lokasi dan teknis pelaksanaan sejumlah agenda masih menunggu keputusan lebih lanjut.
Para tokoh mengajak umat Islam dan berbagai elemen masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan informasi serta mempersiapkan konsolidasi menjelang rangkaian kegiatan tersebut.
Memasuki usia satu dekade, Gerakan 212 kembali menempatkan persatuan umat, pengawalan konstitusi, dan tuntutan perubahan politik sebagai tema utama agenda yang mereka suarakan untuk tahun 2026.
(as)
#Aksi212 #10Tahun212 #Reuni2122026 #IjtimaUlama #GibranRakabumingRaka #PemakzulanGibran #Gerakan212 #HabibRizieq #PersatuanUmat #JihadKonstitusi #PolitikIndonesia #Konstitusi0

