Aiman Bersaksi dalam Persidangan Kasus Ijazah Jokowi, Tegaskan Tayangan Rakyat Bersuara Merupakan Produk Jurnalistik

Fatahillah313, Jakarta - Keterangan Pemimpin Redaksi INWS TV mengenai proses produksi, tanggung jawab redaksi, dan prinsip keberimbangan menjadi pokok penting dalam pemeriksaan saksi di persidangan perkara yang menyeret Dr. Tifa.

Persidangan perkara dugaan pencemaran nama baik terkait polemik ijazah Joko Widodo kembali menghadirkan keterangan yang menyoroti hubungan antara kebebasan pers, tanggung jawab redaksi, dan penggunaan produk jurnalistik dalam proses hukum. 

Kali ini, Aiman, Pemimpin Redaksi INWS TV, memberikan kesaksian mengenai program Rakyat Bersuara yang menghadirkan Dr. Tifa sebagai narasumber pada 29 April 2025.

Dalam pemeriksaan tersebut, Aiman menjelaskan secara terperinci proses penyelenggaraan acara, mekanisme pemilihan narasumber, tanggung jawab redaksi, hingga prinsip jurnalistik yang diterapkan dalam setiap tayangan. 

Ia juga menegaskan bahwa rekaman video yang diperlihatkan di persidangan merupakan tayangan asli atau autentik dari kanal resmi INWS TV.

Keterangan Aiman menjadi penting karena pemeriksaan tidak hanya menyentuh kehadiran terdakwa dalam sebuah acara televisi, tetapi juga membahas bagaimana sebuah produk jurnalistik diproduksi, disiarkan, dan dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan pers dan penyiaran.

Aiman Pastikan Rekaman Tayangan Merupakan Video Autentik

Di hadapan majelis hakim, Aiman menerangkan bahwa dirinya diperiksa satu kali oleh penyidik Polda. 

Ia membenarkan telah membaca kembali dan menandatangani berita acara pemeriksaan. 

Ketika ditanya apakah mengalami tekanan, paksaan, ataupun intimidasi selama pemeriksaan, Aiman menjawab tidak.

Aiman kemudian memperkenalkan profesinya sebagai wartawan sekaligus Pemimpin Redaksi INWS TV yang berkantor di kawasan Kebon Sirih.

Dalam pemeriksaan, jaksa menanyakan keberadaan kanal YouTube resmi INWS TV dengan nama akun @Official INWS serta siapa pihak yang bertanggung jawab terhadap konten yang ditayangkan. 

Aiman menjelaskan bahwa tanggung jawab tersebut berada pada pemimpin redaksi sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Pers.

Jaksa selanjutnya mengonfirmasi program Rakyat Bersuara bertanggal 29 April 2025 dengan judul Full 3 Pelapor Ijazah Jokowi Bersaksi. 

Aiman membenarkan bahwa acara tersebut diselenggarakan secara langsung atau live.

Ia menjelaskan bahwa tayangan yang berasal dari akun resmi INWS TV merupakan rekaman autentik. 

Karena itu, apabila rekaman tersebut ditampilkan dalam persidangan dan berasal dari kanal resmi INWS, ia memastikan bahwa video tersebut merupakan tayangan asli yang diproduksi dan disiarkan oleh redaksi.

Mengenai siapa saja yang hadir dalam acara tersebut, Aiman menyatakan tidak mengingat seluruh nama secara terperinci. 

Namun, berdasarkan tayangan yang diperlihatkan, ia membenarkan kehadiran Dr. Tifa sebagai narasumber.

Aiman juga mengakui bahwa dirinya tidak mengingat secara detail seluruh pernyataan yang disampaikan para narasumber dalam acara tersebut. 

Ia beberapa kali menegaskan bahwa isi lengkap tayangan dapat diperiksa melalui rekaman asli yang tersedia.

Dr. Tifa Hadir sebagai Narasumber yang Diundang Redaksi

Dalam keterangannya, Aiman menjelaskan bahwa Dr. Tifa hadir sebagai narasumber dengan status sebagai salah satu terlapor dalam perkara polemik ijazah Jokowi.

Ia menerangkan bahwa pemilihan narasumber dilakukan oleh tim Rakyat Bersuara. 

Menurut Aiman, ketiga orang yang berstatus sebagai terlapor ketika itu menjadi pihak yang ingin didengar keterangannya oleh publik.

Redaksi, kata dia, ingin memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan alasan, pandangan, dan hal-hal yang mereka yakini terkait laporan yang sedang berkembang.

Namun, undangan tersebut tidak hanya ditujukan kepada pihak yang memiliki pandangan sama. 

Aiman menegaskan bahwa redaksi juga menghadirkan narasumber dari pihak yang berseberangan agar terjadi pengujian terhadap pernyataan yang disampaikan.

Ia menjelaskan bahwa pemilihan narasumber biasanya didahului riset dan pre-interview, yakni wawancara pendahuluan untuk mengetahui latar belakang, pengalaman, serta sudut pandang narasumber terhadap tema yang akan dibahas.

Dalam kasus ketiga terlapor, Aiman menyebut bahwa status mereka sebagai pihak yang dilaporkan menjadi salah satu alasan redaksi mengundang mereka. 

Sementara penilaian mengenai kompetensi khusus masing-masing narasumber bukan sepenuhnya menjadi kewenangan dirinya sebagai pemimpin redaksi.

Aiman juga membantah bahwa Dr. Tifa pernah meminta atau memaksa redaksi agar pernyataannya disiarkan secara luas ataupun dipotong untuk diunggah ulang ke media sosial.

Menurut keterangannya, selama acara berlangsung, kendali atas proses penayangan berada pada tim INWS TV, bukan pada narasumber.

Prinsip Cover Both Sides dan Fungsi Pers

Salah satu bagian penting dalam kesaksian Aiman adalah penjelasannya mengenai prinsip cover both sides atau pemberitaan berimbang.

Ia menerangkan bahwa program Rakyat Bersuara merupakan forum diskusi yang memberikan ruang kepada pihak-pihak dengan pandangan berbeda untuk menyampaikan argumentasi masing-masing.

Menurut Aiman, pers memiliki fungsi sebagai clearing house, yaitu ruang untuk menjernihkan informasi yang berkembang di tengah masyarakat. 

Ia juga menggunakan istilah reduction of uncertainty, yakni mengurangi ketidakpastian melalui penyampaian informasi dan pengujian berbagai keterangan.

Aiman menjelaskan bahwa ketika terdapat informasi yang belum jelas atau dipersoalkan oleh masyarakat, media memiliki kewajiban untuk mengangkatnya melalui pembahasan yang berimbang.

Dalam forum tersebut, pihak yang memiliki pandangan berbeda diberikan kesempatan untuk menanggapi, membantah, atau meluruskan pernyataan narasumber lainnya.

Ia menegaskan bahwa pers tidak bertugas menetapkan sendiri kesimpulan atas seluruh pernyataan narasumber. 

Tugas media adalah menghadirkan pihak-pihak yang relevan dan memiliki kapasitas untuk menjelaskan persoalan, kemudian memberikan ruang kepada publik untuk memperoleh informasi dari berbagai sudut pandang.

Aiman juga menyampaikan bahwa dirinya pernah mengeluarkan sejumlah narasumber dari program Rakyat Bersuara karena dinilai tidak menjaga batas-batas kepatutan.

Ia menyebut telah lebih dari lima kali mengeluarkan narasumber, termasuk Permadi Arya atau Abu Janda. 

Tindakan tersebut, menurut keterangannya, dilakukan apabila narasumber dianggap melanggar prinsip keadaban dan ketentuan yang menjadi pedoman penyiaran.

Sebagai pembawa acara, Aiman mengaku dapat memberikan peringatan kepada narasumber. 

Apabila peringatan tidak diindahkan hingga tiga kali, narasumber dapat dikeluarkan dari forum.

Ia juga menyatakan bahwa selama acara 29 April 2025, dirinya tidak pernah memberikan peringatan kepada Dr. Tifa. 

Sebaliknya, ia mengingat pernah memberikan dua kali peringatan kepada Roy Suryo.

Mengacu pada UU Pers dan Pedoman Penyiaran

Ketika jaksa mendalami aturan internal yang menjadi pedoman penyelenggaraan program, Aiman menjelaskan bahwa INWS TV berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 32 tentang Penyiaran.

Ia juga menyebut Kode Etik Jurnalistik serta P3SPS atau Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran sebagai acuan dalam menjaga kualitas dan kepatutan tayangan.

Menurut Aiman, ketentuan tersebut mengatur batasan mengenai perilaku penyiaran, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan kesusilaan dan larangan merendahkan orang lain.

Ketika ditanya mengenai aturan internal khusus untuk program Rakyat Bersuara, Aiman menjelaskan bahwa redaksi mengacu pada ketentuan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku.

Ia menerangkan bahwa tim produksi terdiri atas produser, asisten produser, manajer, serta bagian penghubung narasumber. 

Komunikasi undangan biasanya dilakukan melalui WhatsApp dengan menyampaikan waktu, tema, dan pihak lain yang akan hadir.

Mengenai akses publik, Aiman menjelaskan bahwa penonton yang hadir secara langsung di studio biasanya berasal dari kalangan mahasiswa yang diundang oleh tim. 

Sementara tayangan live dapat diakses masyarakat luas melalui kanal digital INWS TV.

Kanal tersebut juga membuka kolom komentar sehingga masyarakat dapat memberikan tanggapan terhadap tayangan.

Tidak Ada Pengaduan ke Dewan Pers Terkait Episode Dr. Tifa

Dalam sesi pertanyaan dari pihak penasihat hukum terdakwa, Aiman kembali menegaskan bahwa keseluruhan proses produksi hingga penayangan program Rakyat Bersuara merupakan karya jurnalistik yang tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Ketika diminta memastikan apakah video yang diperlihatkan jaksa identik dengan tayangan asli dan tidak mengalami manipulasi, Aiman menjawab membenarkan.

Ia juga ditanya apakah episode yang menghadirkan Dr. Tifa pernah diadukan ke Dewan Pers atau dinyatakan melanggar Kode Etik Jurnalistik sebelum perkara tersebut bergulir menjadi perkara pidana.

Aiman menjawab bahwa sepengetahuannya tidak pernah ada panggilan dari Dewan Pers terkait tayangan tersebut, baik sebelum maupun sampai persidangan berlangsung.

Ia juga menyatakan bahwa pihak pelapor, termasuk Joko Widodo maupun kuasa hukumnya, tidak pernah mengajukan hak jawab ataupun hak koreksi kepada redaksi INWS TV terkait episode tersebut.

Menurut Aiman, perbedaan pandangan dalam acara telah diberikan ruang untuk ditanggapi secara langsung melalui mekanisme diskusi dan keberimbangan.

Ia membedakan persoalan tersebut dari pemanggilan Komisi Penyiaran yang pernah dialami INWS TV dalam perkara lain, termasuk berkaitan dengan narasumber Abu Janda. 

Pemanggilan itu, tegasnya, bukan berkaitan dengan Dr. Tifa.

Durasi Acara dan Persoalan Pemotongan Video

Penasihat hukum juga mendalami durasi tayangan Rakyat Bersuara dan kemungkinan perubahan konteks apabila pernyataan narasumber dipisahkan dari keseluruhan diskusi.

Aiman menjelaskan bahwa program tersebut rata-rata berlangsung lebih dari tiga jam. 

Adapun potongan video yang ditampilkan sebagai barang bukti tidak diingatnya secara terperinci durasinya.

Ia menerangkan bahwa redaksi memang membuat sejumlah potongan tayangan dengan durasi sekitar delapan, sepuluh, hingga dua puluh menit untuk memudahkan masyarakat mengakses bagian-bagian tertentu tanpa harus menonton keseluruhan acara.

Namun, menurut Aiman, pemotongan tersebut tetap dilakukan dengan menjaga agar makna pernyataan tidak berubah dari konteks aslinya.

Ketika ditanya apakah pemotongan video oleh pihak lain dapat mengubah konteks pembicaraan, Aiman menyatakan bahwa hal itu tentu dapat terjadi, bergantung pada cara dan tujuan pemotongan.

Ia menjelaskan bahwa dalam praktik redaksi INWS TV, pihaknya berupaya mempertahankan alur dialog dan dialektika agar pernyataan narasumber tetap dipahami secara utuh.

Aiman juga menegaskan bahwa dirinya tidak mengingat Dr. Tifa pernah menyampaikan makian pribadi dalam acara tersebut. 

Sepanjang yang diingatnya, pernyataan terdakwa masih berada dalam kerangka diskusi sebagaimana terlihat dalam tayangan.

Aiman: Tanggung Jawab Redaksional Berada pada Pemimpin Redaksi

Menjawab pertanyaan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas konten jurnalistik, Aiman kembali merujuk pada Undang-Undang Pers. 

Ia menjelaskan bahwa tanggung jawab redaksional berada pada pemimpin redaksi.

Ia juga menyampaikan pandangannya bahwa sengketa yang bersumber dari produk jurnalistik semestinya memperhatikan mekanisme penyelesaian melalui Dewan Pers.

Dalam penjelasannya, Aiman mengaitkan hal tersebut dengan prinsip lex specialis derogat legi generali, yakni ketentuan khusus yang mengesampingkan ketentuan umum dalam ruang lingkup pengaturannya.

Ia menyampaikan kekhawatiran bahwa apabila produk jurnalistik dengan mudah dijadikan barang bukti pidana tanpa memperhatikan mekanisme pers, hal tersebut dapat menimbulkan ketakutan bagi narasumber maupun media dalam menjalankan fungsi jurnalistik.

Menjelang akhir pemeriksaan, salah satu penasihat hukum menyampaikan apresiasi terhadap keterangan Aiman yang dinilai lugas dan jelas. 

Aiman menanggapi bahwa keterangannya disampaikan dalam rangka membela prinsip kemerdekaan pers.

Kesaksian tersebut memperlihatkan sejumlah persoalan yang menjadi perhatian dalam persidangan: 

Keaslian rekaman, proses pengundangan narasumber, tanggung jawab redaksi, prinsip keberimbangan, serta mekanisme penyelesaian sengketa pers.

Pemeriksaan Aiman dalam perkara ini menjadi bagian dari rangkaian pembuktian di pengadilan. 

Adapun penilaian terhadap keterangan saksi, alat bukti, dan unsur perkara tetap menjadi kewenangan majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.


(as)
#AimanBersaksi #Aiman #DrTifa #IjazahJokowi #RakyatBersuara #INWSTV #Persidangan #KebebasanPers #UU Pers #DewanPers #Jurnalisme #CoverBothSides