Eks Kabareskrim Polri Soroti Proses Cepat Penetapan Tersangka, Soroti Legalitas Ijazah Jokowi: “Polisi Bukan Hakim TUN”
Fatahillah313, Jakarta - Kontroversi kasus dugaan pencemaran nama baik Presiden Joko Widodo kembali memanas. 
Mantan Kabareskrim Polri, Komjen (Purn) Susno Duadji, dengan tegas menyebut bahwa penetapan tersangka terhadap Roy Suryo, dr. Tifa, dan Rismonenipar adalah langkah terburu-buru. 
Menurutnya, sebelum melangkah ke proses hukum, hal paling mendasar harus dibuktikan terlebih dahulu: 
apakah ijazah Presiden Jokowi benar-benar asli dan sah secara hukum?


🔍 “Cepat Sekali Jadi Tersangka, Bukti Ijazahnya Sudah Sah Belum?” 

Dalam perbincangan eksklusif bersama Michael Sinaga di Sentana Podcast, Susno mempertanyakan dasar penetapan tersangka oleh Polda Metro Jaya terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan.
Saya pikir kok cepat benar penetapan tersangka. Apakah Kapolda kita diberi masukan yang kurang lengkap? Ijazah itu sudah terbukti asli apa belum? Ini yang harus dibuktikan dulu,
tegas Susno.

Ia menilai, pokok persoalan bukan sekadar ucapan atau unggahan di media sosial, tetapi menyangkut keabsahan dokumen negara, yakni ijazah milik Presiden Joko Widodo.


⚖️ Polisi Tak Punya Wewenang Menentukan Ijazah Asli atau Palsu 

Menurut Susno, pihak kepolisian tidak memiliki kewenangan menentukan ijazah seseorang sah atau palsu. 
Hal tersebut merupakan ranah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), karena ijazah adalah produk administrasi negara yang dikeluarkan oleh pejabat TUN, dalam hal ini pihak universitas.
UGM memang bisa bilang ijazah itu asli, tapi kalau yang dipersoalkan adalah UGM sendiri, itu namanya jeruk makan jeruk. Yang berwenang memutuskan hanya pengadilan TUN,
jelasnya.

Susno menegaskan, bila dasar hukum terkait keaslian ijazah belum ditetapkan oleh PTUN, maka penetapan status tersangka terhadap Roy Suryo dkk menjadi cacat prosedur.


📑 Asli Belum Tentu Sah 

Susno juga menyoroti kemungkinan bahwa ijazah Jokowi bisa saja asli namun tidak sah secara hukum.
Misalnya ijazah itu benar dikeluarkan UGM, tapi yang bersangkutan tidak pernah kuliah atau tidak memenuhi syarat skripsi, KKN, dan lainnya. Maka ijazah itu tidak sah,
ujarnya.

Dalam konteks ini, Susno meminta agar Polri tidak melangkah lebih jauh sebelum putusan pengadilan TUN memastikan keabsahan ijazah tersebut.


🧩 Akar Masalah: Bukan Pencemaran Nama Baik, Tapi Validitas Ijazah 

Menurut mantan petinggi Polri itu, kasus ini bukan semata pencemaran nama baik, tetapi sengketa keabsahan dokumen negara. 
Ia menyebut bahwa delik pencemaran baru bisa diproses jika terbukti bahwa pernyataan Roy Suryo dkk tentang “ijazah palsu” itu bohong.
Kalau ijazah Jokowi terbukti palsu, berarti mereka tidak berbohong dan tidak mencemarkan nama baik. Tapi kalau ijazah itu asli, baru bisa dikatakan fitnah,
ujarnya.


🧭 PTUN Harus Jadi Jalan Tengah 

Susno mendorong agar semua pihak membawa perkara ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) agar bangsa tidak terus terpecah oleh spekulasi.
Kalau benar ijazah itu baru diketahui tahun 2025, maka belum kadaluarsa. Silakan ajukan ke PTUN. Di situ nanti akan jelas apakah ijazah itu palsu atau asli,
katanya.


👨‍⚖️ “Polri Bukan Hakim, Jaksa Harus Objektif” 

Susno mengingatkan agar penegak hukum tidak terjebak kepentingan politik. Menurutnya, jaksa harus menolak berkas bila bukti keaslian ijazah belum tuntas. 
Jika dipaksakan, proses hukum bisa dianggap cacat dan melanggar asas keadilan.
Kalau unsur deliknya tidak terbukti, siapapun dia harus dibebaskan. Jangan sampai Polri menilai penelitian ilmiah sebagai tindakan kriminal,
ujar Susno.


🧠 Soal Penelitian: Jangan Dikriminalisasi 

Menanggapi tuduhan bahwa Roy Suryo dan timnya melakukan editing atau pemalsuan data, Susno berpendapat bahwa meneliti dan menguji dokumen publik adalah hak ilmiah, bukan tindak pidana.
Penyidik tidak punya kewenangan menilai penelitian ilmiah. Kalau mau dibantah, bantahlah di forum akademik, bukan di pengadilan,
tegasnya.

Ia bahkan menyarankan agar perdebatan soal ijazah Jokowi diselesaikan lewat debat ilmiah terbuka di kampus, bukan lewat kriminalisasi peneliti.


📣 Hukum Harus Berdiri di Tengah, Bukan di Pihak Kekuasaan 

Susno menutup pernyataannya dengan pesan moral kepada penegak hukum:
Saya tidak memihak siapa pun. Tidak ke Roy Suryo, tidak ke Jokowi. Tapi saya ingin hukum ditegakkan secara adil. Kalau prosesnya salah, hasilnya pasti timpang.


Ia berharap penegakan hukum Indonesia bisa kembali tegak, dan masyarakat tidak kehilangan kepercayaan pada institusi keadilan.

💬 Pernyataan Susno Duadji membuka kembali perdebatan publik soal transparansi, keadilan, dan independensi penegakan hukum di Indonesia. 
Inti masalahnya kini bukan sekadar siapa yang mencemarkan nama baik, tetapi apakah negara berani membuka kebenaran tentang keabsahan ijazah mantan Presiden Joko Widodo.


(as)
#RoySuryo #SusnoDuadji #IjazahJokowi #PTUN #UGM #KasusRoySuryo #HukumIndonesia #PoldaMetro #Keadilan #SentanaPodcast