Fatahillah313 - Pernyataan Mahfud MD yang menyatakan ada dana siluman 349 Triliun di Depkeu (pajak & bea cukai) tentu mengagetkan. Besaran angkanya itu 10 % dari APBN. Meski itu di bilang terjadi sejak 2009-2023.
Angka jumbo itu bila dibuatkan rumah untuk rakyat akan ada 70 juta rakyat yang bisa miliki rumah standar type 45. Bila di bandingkan dengan Skandal Bank Century ekuivalen 50 x lipatnya.
Publik langsung bertepuk tangan kepada Mahfud MD. Sebagai Menkopolhukam sekaligus Ketua TPPU , kredibiltasnya pernyataaannya A1.
Sontak ini jadi viral dan mengguncang jagad opini dalam dan luar negeri.
Mahfud MD bukan oramg sembarangan karirnya lengkap sudah pernah jadi Menhan, DPR dan Ketua MK. Artinya Mahfud sudah semua mencicipi cabang kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Sebuah pencapaian karir luar biasa. Tinggal jejak langkah diatasnya lagi tinggal Wapres dan Presiden.
4 tahun lalu dalam Pilpres Mahfud juga nyaris jadi Cawapres Jokowi. Tadinya sebagian masyarakat berfikir Mahfud Nothing to lose tidak miliki beban apapun.
Mahfudpun bersitegang dengan sejawatnya Menkeu Sri Mulyani. Sri Mulyani ini dengan canggih menciptakan demagogi selama ini bahwa dialah kultusisme penguasa lapangan banteng (kantor Depkeu). Seolah hanya dialah orang satu-satunya di negara ini yang pantas di sana.
Depkeu di Indonesia ini punya kekuasaan yang maha kuasa karna memegang kuasa penerimaan dan pengeluaran keuangan negara sekaligus.
Padahal di luar negeri sudah terjadi pemisahan antara Lembaga Pajak , Cukai dengan Depkeu.
Jadilah Depkeu lembaga kuat yang cuman kalah dengan lembaga Presiden. Bahkan bisa saja Depkeu yang karna tahu banyak jadi mengontrol Presiden.
Masyarakat jadi skeptis jangan-jangan manuver Mahfud ini atas restu Bossnya.Untuk bargain kepada elite politik parpol. Bukankah dengan sistem yang seperti hari ini Parpol harus menghidupi oprationalnya yang besar.
Selama Parpol tidak seperti di negara Eropa yang dibiayai negara, maka Parpol mesti berjibaku menggali sumber biaya.
Jadi bisa saja dana 349 T ini menyebar kemana mana. Sudah jamak diketahui publik banyak titipan pejabat di Depkeu. Apalagi disebut Faisal Basri/Ekonom Indef di era Sri Mulyani tidak ada lelang jabatan untuk jabatan strategis di Depkeu.
Elite pejabatnya berputar saja posisinya. Jadilah berkelindan ruang gelap transaksional di Depkeu.
Makanya kita maklumi Mahfud yang tidak miliki track record sebagai brains throught tapi sekedar safety player…
Berujung lakon drama yang berakhir anti klimaks dengan Satgas yang isinya ada Sri Mulyani sebagai jeruk makan jeruk. Berati tutup layar sudah…
Seperti skandal yang besar di era sekarang ini, akan bisa dituntaskan di rezim berikut yang harus di luar domain Jokowi.***
Oleh Andrianto Andri
(Pengamat Kebangsaan)
(Pengamat Kebangsaan)
Sumber : JakartaSatu
